 |
| Pembakaran lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit |
Harga diri Presiden Prabowo Subianto benar-benar hancur di mata warga Malaysia gara-gara kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Indonesia yang berimbas ke negara itu. Selain aksi yang berhari-hari mereka lakukan di depan kantor Kedubes Indonesia di Kuala Lumpur dengan diwarnai caci maki kepada Prabowo, Pemerintah Malaysia bersama Pemerintah Brunai juga akan membawa kasus Karhutla itu dalam gugatan melalui mekanisme ASEAN.
Gugatan itu menunjukkan kalau kedua negeri jiran itu sangat kecewa dengan lambannya penanganan Karhutla di Indonesia sehingga memberi dampak buruk kepada kondisi udara di negara mereka.
Anehnya, Pemerintah menanggapi dingin sikap keberatan itu. Juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menekankan bahwa pemerintah RI tetap berjanji akan fokus pada penanganan karhutla di tengah bencana gempa bumi dan gunung meletus.
"Ya kalau kami sih ya Partai Gerindra, kan karena memang kita lagi bencana ya. Konsen pemerintah tentu terus melakukan penanganan terhadap Karhutla yang terjadi di mana-mana," ujar Bahtra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September.
"Dan Presiden kan turun langsung baik itu melakukan rapat-rapat koordinasi secara langsung di area Karhutla begitupun melalui zoom ya," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakanpemerintah terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. "Termasuk Pemda-pemda yang memang kategori yang dianggap rawan terjadi Karhutla," kata Bahtra.
Terkait permohonan maaf resmi Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia dan Brunei, Bahtra menilai, pemerintah pasti telah melakukan langkah diplomatik.
"Ya tentu kan dengan semua negara-negara tetangga, kita dengan Malaysia, dengan Singapura ataupun yang lain sebagainya kan hubungan kita kan secara baik ya dengan negara-negara tetangga," katanya.
"Jadi kalau soal hubungan tentu Presiden terus membangun hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga," imbuh Bahtra.
Masalah Karhutla di Indonesia sebenarnya bukanlah hal rumit untuk diselesaikan secara hukum. Pemilik lahannya jelas, tujuan pembakaran itu juga sangat jelas. Lihat saja, beberapa hari setelah lahan Dibakar, di lokasi itu langsung ditanam tumbuhan sawit milik perusahaan pemilik lahan.
Logikanya, pembakar lahan itu sebenarnya adalah pemilik lahan tersebut. Mereka membakar karena car aitu sangat mudah dan murah sebagai metode pembersihan lahan untuk dialihfungsikan sebagai kebun kelapa sawit.
Namun karena pemilik lahan itu umumnya perusahaan besar dan punya kaitan dengan para pejabat, aparat hukum terkadang tidak bisa bertindak. Bisa jadi karena apparat hukum juga turut bermain di balik kasus Karhutla itu.
Ketua DPR Puan Maharani telah meminta adanya penyelidikan dan penindakan dari temuan mengenai lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang langsung menjadi perkebunan sawit. Ia juga menekankan pentingnya peran leading sector dalam penanganan bencana, termasuk Karhutla.
“Terkait (bekas lahan, red) Karhutla kemudian sudah berubah alih fungsi, nanti kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September.
Puan menegaskan harus ada penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan untuk alih fungsi sebagai perkebunan sawit. “Itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera ditindak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya koordinasi terpadu dalam penanganan bencana, termasuk Karhutla. Ia juga memandang perlu ada leading sector yang menangani persoalan kebencanaan sebagai penanggung jawab teknis.
Sebelumnya, informasi mengenai lokasi bekas Karhutla yang langsung ditanami sawit ramai dibicarakan di media sosial. Bahkan polisi turun tangan melakukan penyelidikan setelah beredar video yang memperlihatkan area bekas lahan terbakar telah ditanami bibit kelapa sawit di Kalimantan dan beberapa wilayah di Sumatera.
Sorotan mengenai hal ini sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo meminta agar lahan yang dibakar langsung berubah menjadi wilayah perkebunan sawit segera diselidiki karena menurutnya sudah kelewatan.***
