 |
| Bobby Nasution, akan lemah tanpa dukungan Partai Coklat |
Ia seakan muncul dari alam gaib, mengobrak-abrik peta politik Sumatera Utara. Tanpa punya pengalaman di partai politik, tak punya latar belakang organisasi, tanpa jaringan personal yang memadai, Bobby begitu mudahnya menguasai tahta kekuasaan di tingkat daerah.
Sejak awal Bobby sadar, bahwa singgasana kursi walikota Medan diberikan kepadanya. Ia tidak membutuhkan modal kampanye yang besar, sebab semua elemen negara siap bekerja untuk ambisinya itu. Bahkan ada yang menyebut Bobby justru untung besar. Selain meraih kekuasaan, ia juga mendapat banyak dukungan finansial dari segerombolan manusia hitam.
Ketika politisi lain harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk modal berkampanye, Bobby disebut-sebut tak mengeluarkan sepeserpun. Malah ia meraup untung tidak sedikit karena dukungan sponsor datang dari sana sini.
Hanya satu petikan jari saja dari jari penguasa, para sponsor berlomba-lomba memberikan dukungan kepadanya. Ibarat kata orang Medan, uang yang disodorkan tidak berseri.
Untuk mendapatkan kekuasaan itu, modal Bobby Nasution cuma satu, Pernikahan..! Ya kalau ada yang mengatakan modal 'Mokondo' bisa juga.
Ya, pernikahannya dengan Kahiyang Ayu yang menjadi pintu gerbang bagi Bobby untuk melangkah meraih kekuasaan itu. Tanpa pernikahan itu, Bobby bukanlah siapa-siapa.
Jujur saja, bagi Anda yang membawa tulisan ini, silahkan tanya di dalam hati, apakah pernah mendengar nama Bobby Nasution sebelumnya?
Saya yakin tidak..! Nama Bobby baru mencuat setelah pernikahannya dengan menantu Jokowi itu.
Bobby memang lahir di Medan, tapi masa kecilnya lebih banyak dihabiskan di luar Sumut.
Pendidikan SD ia lalui di Lampung, masa SMA ia habiskan di Kalimantan Barat, dan selanjutnya masa kuliahnya di Jawa. Jadi jangan heran jika yang kenal dengan Bobby di Sumut bisa dihitung dengan jari.
Tapi berkat pernikahan dengan Kahiyang, keterbatasan jaringan itu bisa disulap menjadi kekuatan yang besar. Di sinilah kejelian Bobby memanfaatkan buah pernikahannya. Ia cukup jeli menggunakan kekuasaan mertuanya untuk bisa meraih kejayaan politik.
Ketika kejayaan politik berhasil diraih, sudah pasti kejayaan finansial datang akan datang mengiringi. Bobby pun bergelimang harta dan tahta.
Dua Pilkada dilaluinya dengan mulus. Semua mesin kekuasaan bekerja untuk berjuang demi Bobby.
Pada Pilkada Medan 2020, Kemendagri menurunkan tim guna mengondisikan jaringan pemerintahan. Pejabat BUMN bermain memberi suppor finansial. Para manusia hitam juga tak mau ketinggal jadi sponsor.
Yang lebih hebat lagi, Mabes Polri dan Polda Sumut bekerja keras membentangkan sayap untuk mempengaruhi jaringan-jaringan pemililk suara hingga ke desa-desa.
Polri yang seharusnya berdiri untuk kepentingan rakyat, berubah menjadi mesin politik demi mendukung kepentingan keluarga Jokowi. Mereka menekan kepala desa, kepala lingkungan, camat dan pejabat daerah lainnya. Para tokoh lokal dan Ormas digandeng untuk memberikan dukungan kepada Bobby.
Praktik politik Polri seperti ini tidak hanya ada di Medan, tapi juga di Solo, sebab saat bersamaan, ada sosok Gibran yang mengikuti konstestasi Pilkada Walikota di daerah itu pada 2020.
Di Solo, Polri mungkin tidak terlalu bekerja keras sebab sosok Gibran sudah cukup dikenal di sana. Lagipula Jokowi dua periode menjabat walikota di daerah itu sehingga lebih mudah mengendalikan sistem.
Tapi di Medan, Polri harus banting tulang mengingat Bobby adalah sosok yang muncul tiba-tiba. Ada misi untuk mengubah segalanya demi kepentingan Bobby. Personil Polda pun dipaksa bekerja siang dan malam untuk memastikan suara mengarah kepada menantu Jokowi itu. Gerak aktif Polri ini yang kemudian memunculkan istilah Partai Coklat.
Munculnya nama ini tentu merujuk kepada seragam Polri yang berwarna coklat. Ketika Partai Coklat bergerak, semuanya pasti dapat dikendalikan dengan baik. Berani melawan kehendak Partai Coklat? Tunggu saja, bakal ada saja kasus yang melibatkan Anda.
Makanya camat, kepala desa, kepala lingkungan tak bisa berkutik. Mereka mendapat ‘PR ‘keras untuk memenangkan suara Bobby di lingkungannya. Jika gagal, bukan hanya posisi mereka yang digeser, jeratan hukum siap menanti. Kasusnya akan menyusul kemudian.
Ada dua operator besar pengendali operasional Partai Coklat ini, yakni Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri pada waktu itu, dan Agus Andrianto yang menjabat Kabaharkam Polri. Nama terakhir inilah yang banyak bergerak di wilayah Sumatera Utara.
Mengapa Agus? Karena ia memang lama bertugas di Sumut dengan berbagai jabatan.
Agus pernah menjabat kanitserse, Kapolsek, Kapolres, Kadireskrim, Wakapolda hingga Kapolda di Sumut. Ia pun menikah dengan wanita asal Sumut. Tak heran jika ia sangat mengenal daerah ini.
Latar belakang ini yang menjadi alasan sehingga operasional Partai Coklat untuk memenangkan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 menjadi tanggungjawab Agus. Ia bekerja dengan beberapa personal Polda Sumut.
Tidak hanya bermain di lingkungan kepala desa dan kepling, ormas-ormas pemuda juga dikerahkan untuk mendukung kampanye Bobby Nasution. Dukungan yang luas itu membuat public tidak kuasa menampik bahwa Bobby adalah calon walikota yang paling kuat saat itu.
Meski pengalaman politiknya tidak sebanding dengan Akhyar Nasution yang merupakan kompetitornya pada Pilkada Medan 2020, tapi Bobby tetap jauh lebih diunggulkan berkat adanya mesin politik dari alat negara.
Agus Andrianto bahkan sampai berkali-kali bolak balik ke Medan untuk memastikan kerja mesin partai kekuasaan itu. Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan menteri serba bisa kepercayaan Jokowi juga turut bermain di belakang. Semuanya bersatu demi Bobby, demi dinasti politik Jokowi di Sumatera Utara.
Tak pelak lagi, Akhyar Nasution bagaikan dikepung dari seluruh penjuru mata angin. Ia tak berkutik karena terus diserang di sana sini. Bahkan sampai partainya sendiri harus mencampakkannya karena begitu pentingnya memperluas jaringan kekuasaan keluarga Jokowi.
PDIP aktif mendukung Bobby karena partai itu dijanjikan bakal semakin digjaya karena akan mendapat kucuran dana dan proyek besar dari raja eksekutif. Namanya partai politik, pasti kekuasaan dan finansial adalah buruan utama.
“Ini semua demi kejayaan partai, demi kepentingan nasional. Makanya kau Akhyar, harus mengalah demi untuk Bobby Nasution. Jangan melawan karena semua sistem sudah dalam kendali,” demikian ucapan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP waktu itu kepada Akhyar Nasution.
Dalam politik, sikap tegas terkadang harus dilakukan. Melihat persahabatan Hasto dan Akhyar yang sebelumnya terjalin cukup dekat, sebenarnya ucapan itu sangatlah kasar. Apalagi keduanya sama-sama aktivis GMNI. Mereka sama-sama membangun karir politik di PDIP sejak muda. Tapi demi kepentingan politik dinasti Jokowi, persahabatan itu harus diabaikan.
Benar seperti kata pepatah, ‘Dalam politik tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Yang abadi adalah kepentingan.’ Dan demi kepentingan itu, PDIP terpaksa mencampakkan salah satu kader terbaiknya Akhyar Nasution. Semua karena si anak ingusan, Bobby Nasution.
Belakangan PDIP merasakan karma dari perbuatannya itu. Partai itu dikhianati oleh keluarga Jokowi.
Hasto Kristiyanto yang tadinya begitu militan membantu kejayaan dinasti politik Jokowi, berbalik buka-bukaan ke public. Ia terang-terangan mengatakan kalau Partai Coklat yang aktif bermain untuk membantu kemenangan Bobby Nasution di Medan, Gibran Rakabuming di Solo, dan berbagai kepentingan politik Jokowi lainnya.
Bisa dikatakan, Hasto pula yang pertama memopulerkan istilah Partai Coklat ini.
Dari sinilah permainan politik Polri semakin terkuak. Tapi kemenangan sudah menjadi milik keluarga Jokowi, sehingga bagaimanapun kuatnya upaya membongkar praktik Partai Coklat itu, semua hanya wacana yang berseliweran di warung kopi dan ruang diskusi. Pengungkapan rahasia itu sama sekali tidak bisa mengubah apapun. Partai Coklat tetap tidak pernah tersentuh.
Pada Pilkada 2024, Partai Coklat kembali memainkan perannya sehingga Bobby yang naik kelas merebut jabatan gubernur, bisa melangkah mulus mencapai ambisinya. Permainan busuk pada Pilkada 2020 kembali terjadi pada Pilkada itu sehingga dengan mudahnya Bobby menyingkirkan sosok Edy Rahmayadi yang jauh lebih senior. Bukan Bobby yang hebat, tapi Partai Coklat yang memainkan semua di lapangan.
Sampai-sampai KPU dan Bawaslu juga tidak berdaya. Semua harus tunduk kepada sandi ‘Merah Putih” sebagai symbol keberpihakan kepada Bobby.
Permainan Partai Coklat pada Pilkada itu bukan tidak mendapat kecaman di sana ini. Aksi demonstrasi dan protes kepada Polri berlangsung silih berganti. Tapi kemenangan sudah diraih dan kekuasaan masih dalam kendali. Kejayaan keluarga Jokowi kian menjadi-jadi, tanpa bisa dikutak katik.
Dengan keberhasilan itu, tak heran jika Listyo Sigit Prabowo berjaya menduduki jabatan Kapolri dalam rentang cukup lama. Sementara karir Agus Andrianto semakin moncer. Dari Kabaharkam Polri, ia naik menjadi Kabareskrim, selanjutnya Wakapolri dan kemudian menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diembannya hingga saat ini.
Semua karena Jokowi, semua karena keberhasilan mendukung Bobby.
Sampai akhirnya tibalah saat Presiden Prabowo menggeser Listyo Sigit dari jabatan Kapolri pada 1 Oktober lalu dan menunjuk Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya.
Kabarnya Suyudi bukanlah sosok yang dijagokan Lystio untuk menggantikan posisinya. Tapi Prabowo sengaja memilih mantan Kepala BNN ini karena berharap bisa melakukan perubahan besar di tubuh Polri. Makanya dengan penunjukan Suyudi, semangat baru Polri yang bersih dan bebas dari intervensi politik mulai digaungkan.
Suyudi juga mengganti tagline Polri, dari ‘Presisi’ di masa Kapolri sebelumnya menjadi ‘Polri bersama Masyarakat’ di era sekarang.
Kepemimpinan Suyudi diharapkan bisa menjadi jembatan yang kokoh untuk memperkuat kembali penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Reformasi Polri akan dimulai di masa Suyudi. Reformasi yang kembali menghadirkan kinerja Polri merujuk kepada kepentingan bangsa dan negara, demi keadilan dan penegakan hukum. Bukan untuk kepentingan penguasa, apalagi oligarkhi dan dinasti politik.
Suyudi diharapkan menghapus keberadaan Partai Coklat yang selama ini bekerja bak siluman dalam kegelapan. Sesuai taglinenya, Polri harus benar-benar bekerja demi hukum dan keadilan. Polri harus kembali meraih kepercayaan arus bawah. Hukum harus tajam ke segala arah, bukan hanya menusuk ke bawah.
Mari, segeralah tutup buku tentang kebiadabam Partai Coklat itu. Biarkan rakyat dan partai politik memainkan irama demokrasi sesuai pergerakan arus di lapangan.
Polri cukup berperan di lingkup Kamtibmas saja. Amati dan amankan segala kekisruhan dan keributan yang terjadi. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan lagi campur tangan dalam urusan substansi Pilkada. Biarkah rakyat memilih sesuai kehendaknya. Jika ini yang terjadi, Pilkada pasti lebih berkualitas.
Adapun nasib Bobby Nasution ke depan, biarkan jadi urusan warga Sumut.
The End of Bobby
Bobby, setelah meninggalkan PDIP, saat ini tercatat sebagai kader Partai Gerindra, partai penguasa di negeri ini. Tapi ia hanyalah kader biasa, bukan pengurus elit yang sewaktu-waktu bisa saja terbuang. Semua bergantung kepada hubungan baik antara Prabowo dan Jokowi di tingkat pusat.
Kalau hubungan itu masih mesra, bisa jadi Bobby dipertahankan dan kembali dicalonkan maju pada Pilkada 2029. Namun peluang itu sangat tipis mengingat Jokowi sudah membangun rivalitas dengan Prabowo melalui bendera PSI yang dikibarkannya.
Lihat saja bagaimana Prabowo mengabaikan kehadiran Jokowi pada ulang tahun TNI ke- 81 beberapa hari lalu di Jakarta. Terlihat jelas kalau hubungan itu retak sudah. Tak ada lagi kemesraan di antara keduanya. Tak ada lagi ‘Hidup Jokowi….!!!’ yang digaungkan lewat pengeras suara.
Yang ada hanyalah pengabaian. Jokowi benar-benar seperti tidak dihargai di acara itu.
Dari sini sudah muncul pertanda bahwa peta politik Pemilu 2029 akan berubah. Prabowo dan Jokowi akan jalan sendiri dengan bendera mereka masing-masing.
Bobby sendiri pasti akan mengikuti langkah mertuanya, sebab dia tidak akan leluasa bergerak di bawah bendera Gerindra. Hanya tinggal menunggu waktu bagi anak muda ini bergeser ke PSI.
Itupun kalau PSI bisa mendulang suara yang memadai untuk bersaing dengan Parpol lainnya. Jika tidak, harapan Bobby terpaksa bergantung kepada jasa-jasa lama Jokowi di Golkar.
Tidak salah lagi, Bobby memang sangat berharap Bahlil Lahadalia mau membalas jasa Jokowi yang telah berperan besar mendudukkannya sebagai ketua umum partai itu. Jasa itu setidaknya bisa dibayar dengan mengusung Bobby maju pada Pilkada 2029. Dengan demikian Golkar dan PSI adalah lokomotif andalan Bobby di masa depan.
Artinya, Bobby harus berhadapan dengan partai-partai besar lainnya yang tentu saja cenderung mengarahkan haluan mereka ke puncak kekuasaan. Apalagi dengan tidak adanya peran Partai Coklat mendukung kampanyenya, maka gerak politik Bobby bakal terkepung di sana ini. Ia tidak lagi berada pada posisi superior, tapi berbalik menjadi inferior.
Maka itu, ketiadaan Partai Coklat merupakan kiamat bagi karir politik Bobby. Usai berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur Sumut pada 2029, perjalanan politik Bobby setelah bakal tersendat hebat. Tak ada lagi power mertua yang bisa diandalkan, tak ada lagi tekanan ke jaringan ASN, camat, kepala desa dan kepala lingkungan.
Semua berbasis kepada pilihan bebas rakyat tanpa pemaksaan. Kalau ini yang terjadi, Bobby akan terjungkal.
Kejayaan politik dari pernikahan itu hanya berlangsung 10 tahun saja di saat mertua masih berkuasa. Ketika kekuatan itu sirna, maka kejayaan Bobby pun tamat.
Bahkan rasa malu itu mungkin akan membuat Bobby memilih tidak akan tinggal lagi di Medan lagi. Terlalu banyak musuh yang harus dilawan…! Mungkin menetap di Jakarta, mungkin menemani istri di Solo.
Cerita Bobby akan berakhir usai satu periode menjabat walikota dan satu periode di posisi gubernur. Setelah itu, kisah kejayaannya akan berakhir.
Good bye anak mami…! ***
.jpg)
