-->

Perwira Asal Tapsel ini akan jadi Majelis Sidang Etik Jenderal Listyo, Perkenalkan Irjen Mahmud Nazly Harahap

Sebarkan:

 

Irjen Mahmud Nazly Harahap, Kepala Divisi Propam Polri
Sosok  Irjen Mahmud Nazly Harahap belakangan ini menjadi sorotan setelah ia mendapat kepercayaan dari Kapolri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk duduk sebagai salah satu Majelis dalam sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tentu saja ini sebuah sejarah baru, sebab ini  pertama kalinya jenderal bintang dua akan memeriksa jenderal bintang empat.

Irjen Mahmud Nazly Harahap mengaku siap menjalankan tugas itu jika diberi kepercayaan. Senin pekan depan, 23 November, sidang akan digelar secara internal di Mabes Polri. Nazly sama sekali tidak akan gentar meski yang akan dicecarnya adalah mantan atasannya.

"Tugas negara harus siap dijalankan," katanya.

Irjen Mahmud Nazly Harahap mendapat kepercayaan duduk sebagai majelis sidang etik setelah Kapolri  menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) terbaru Nomor 4 Tahun 2026 terkait sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Dalam Perpol itu, Kalpolri menegaskan bahwa anggota Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri bisa berasal dari personel yang pangkatnya paling rendah dua tingkat di bawah terduga pelanggar.

Perpol ini sangat berbeda dari aturan sebelumnya yang menegaskan bahwa anggota majelis etik yang mengadili seorang pelanggar harus memiliki pangkat setara atau satu tingkat di atas pangkat terduga pelanggar. 

Dengan perubahan itu, maka Mahmud memenuhi syarat dan berpotensi mengukir sejarah masuk dalam majelis KKEP yang mengadili jenderal bintang empat aktif Polri. Keputusan terkait Majelis Sidang etik itu nantinya akan ditentukan langsung oleh Kapolri Suyudi.

Dari banyak nama yang berpeluang sebagai majelis sidang etik, sosok Mahmud Nazly Harahap berpeluang besar ditunjuk sebagai majelis sidang karena ia saat ini bertugas sebagai  Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. 

Adapun salah satu tugas utama Kadiv Propam adalah  menegakkan kode etik profesi Polri, melakukan audit, investigasi, serta sidang kode etik bagi anggota atau PNS Polri yang melanggar aturan.

Dengan tanggungjawab itu, wajar saja jika Irjen Nazly Harahap akan menjadi salah satu tim utama dalam sidang majelis etik itu. Lagi pula ia sudah terlibat  dalam sidang Majelis etik untuk kasus penyadapan yang sama yang menyidangkan dua rekannya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Dari dua sidang itu, Majelis Sidang Etik memutuskan kedua perwira tinggi itu dipecat dari jajaran Polri.  Besar kemungkinan putusan yang sama akan diberikan kepada Listyo karena mantan Kapolri itu adalah otak penggerak penyadapan telepon presiden itu. 

Listyo yang justru memerintahkan Ahrie Sonta dan Eko Hadi untuk melakukan penyadapan.

Kalau Ahrie Sonta dan Eko Hadi sudah dipecat dari Polri, Listyo hampir dipastikan bakal mendapatkan putusan yang sama. Setelah sidang etik, nantinya para jenderal yang telah dinyatakan tersangka itu akan menjalani sidang pidana di Pengadilan Negeri. 

Sidang etik dan sidang di pengadilan Negeri menangani kasus berbeda.  Jika sidang etik lebih menyorot kepada pelanggaran norma perilaku, integritas, dan kode etik, maka sidang pengadilan negeri akan memeriksa tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan terdakwa. Pasal-pasal pidana akan diterapkan pada sidang pengadilan itu. 

Adapun pasal pidana yang dituduhkan pada Listyo, Ahrie Sonta dan Eko Hadi berkaitan dengan pelanggaran penyadapan dan makar, antara lain,  Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE terkait penghapusan data elektronik, dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun.

Di samping itu, adapula Pasal 191, 192, 193, 194 dan 196  KUHP, terkait dengan tujuan membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menggulingkan kekuasaan dengan ancaman 20 tahun penjara.

Namun sebelum masuk ke sidang pengadilan negeri, sidang etik harus digelar terlebih dahulu. Di sinilah nanti Irjen Mahmud Nazly Harahap akan menunjukkan perannya.

Sosok Irjen Mahmud Nazly Harahap

Mahmud merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 2027 dan tercatat sebagai perwira pertama diangkatannya yang menyandang bintang dua. Belakangan baru menyusul Irjen Sonny Irawan yang baru saja ditugaskan sebagai Kapolda Sumut.

Sosok Mahmud Nazly Harahap sempat menjadi perhatian sebelumnya saat ia tampil menemani Komjen Suyudi menjalani fit and proper test sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI pada kamis 1 Oktober lalu.  

Dua hari setelah Suyudi dilantik sebagai Kapolri dan naik pangkat sebagai jenderal bintang empat, Mahmud Nazly Harahap pun langsung dilantik sebagai Kadiv Propam setelah sebelumnya dipercaya sebagai  Kepala Korps Sabhara (Kakorsabhara) Baharkam Polri.

Banyak yang menyebut kehadiran Nazly di acara fit and proper test itu menunjukkan hubungan baiknya dengan Suyudi, sekaligus pertanda kalau ia merupakan calon pemimpin Polri di masa depan.  

Nazly lahir pada  10 Februari 1974 di Tapanuli Selatan dari keluarga pemimpin. Ia adalah putra dari M Saleh Harahap,  sosok yang cukup terkenal di Sumut karena pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan periode 1999-2004. Sedangkan ibunya  Nurlaniah Siregar dikenal sebagai wanita yang taat beragama. Keduanya sudah almarhum.

Pasangan M Saleh Harahap dan Nurlaniah Siregar memiliki tiga anak. Yang tertua Rasyidah Wahyuni Harahap (telah wafat pada 1 Juni 2025), sedangkan anak kedua adalah Zakiyuddin Harahap, politisi Gerindra  yang sekarang menjabat Wakil Walikota Medan.  

Adapun Nazly merupakan anak bungsu dari pasangan itu.

Ketiga bersaudara itu memiliki jalan yang berbeda dalam mengembangkan karir. Rasyidah Wahyuni Harahap lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Zakiyuddin memilih bergelut dalam bidang politik setelah sebelumnya sempat berkarir sebagai bankir.

Hanya Nazly yang memilih jalan sebagai polisi. 

Nazly berhasil lolos seleksi masuk Akademisi Polisi pada 1993 dan sukses menyelesaikan pendidikan pada 1997. Ia tercatat sebagai salah satu alumni Akpol terbaik di angkatannya.

Selama meniti karir sebagai perwira polisi, Nazly banyak bergelut dalam bidang intelijen. Tidak ditemukan catatan yang menyebutkan kalau ia pernah bertugas di Sumatera. Sepertinya Nazly  lebih banyak menjalankan tugasnya di Jawa.

Pada 2014, Nazly Harahap dipercaya sebagai Kapolsek Kebayoran Baru. Setahun berselang, tepatnya pada 2015, ia ditugaskan sebagai Kapolres Sumedang Polda Jabar. Kemudian pada 2016, melanjutkan tugas sebagai Kapolres Bandung.

Pada September 2022 Nazly mendapat kenaikan pangkat sebagai jenderal Bintang 1 atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dan ditugaskan Pati Baintelkam Polri (Penugasan pada BIN). Dia merupakan alumni Akpol 1997 yang pertama pecah Bintang.

Hebatnya lagi, hanya setahun  bintang satu bertengger di pundaknya, pada  Desember 2023 Nazly kembali naik pangkat jadi bintang dua. Pada Juni 2026 ia dipercaya menjabat sebagai  Kepala Korps Sabhara (Kakorsabhara) Baharkam Polri.

Jabatan itupun hanya tiga bulan diembannya, sebab terhitung 3 Oktober 2026 ia dilantik sebagai Kadiv Propam. Dengan demikian Nazly kini mengemban tugas dalam  membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal, serta penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri.

Sementara dalam bidang akademik, Nazly Harahap telah menyelesaikan studi S-2 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya. Selain itu, ia juga telah merampungkan studi S-2 Manajemen di Universitas Jayabaya. Sedangkan program S-3 bidang Ilmu Hukum ia selesaikan dari Universitas Jayabaya.

Pada November 2025 ia  dianugerahi tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dengan usianya yang  baru menginjak 52 tahun, karir Nazly di kepolisian masih  cukup panjang. Peluang menambah bintang di pundaknya tentu sangat besar. Bukan tidak mungkin Nazly berpeluang menjabat pemimpin tertinggi Polri di masa depan. ***

 


Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini