 |
| Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama mertuanya Jokowi. Di saat Jokowi tidak lagi berkuasa, nasib Bobby pada Pemilu 2029 bakal kandas sebab ia tidak lagi didukung lembaga negara dan Partai Coklat. |
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ini mulai aktif membersihkan Pemerintahannya dari para pejabat yang dikenal sebagai loyalis mantan presiden Joko Widodo, mendapat dukungan dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rocky Gerung. Langkah itu, menurut Rocky sangat tepat karena menjadi bagian penting dalam melakukan perubahan mendasar atau radical break guna menjalankan pemerintahan yang lebih baik.
Rocky menilai, selama ini Prabowo menghadapi persoalan independensi dalam memimpin kabinet akibat perjanjian politik yang terbentuk untuk kepentingan elektoral. Menurut Rocky, perjanjian tersebut berkaitan dengan elemen-elemen yang dekat dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Situasi itu tidak terlepas dari kerjasama Prabowo dan Jokowi yang dibangun pada Pemilu 2024 lalu.
"Pada waktu itu kepentingannya memang untuk menang Pemilu. Tapi sekarang situasinya berbeda, karena Prabowo harus fokus menjalankan pemerintahan yang lebih baik. Kalau terus diganggu oleh kepentingan Jokowi, situasinya akan tetap memburuk," kata Rocky.
Pasalnya, kepentingan Jokowi berfokus pada penguatan dinasti politik dan oligarkhinya. Kalau situasi itu terus dipertahankan, pemerintahan tidak akan berjalan mulus. Akan banyak kegagalan di sana sini.
"Oleh karena itu, segala perjanjian kontrak dengan Jokowi yang dibangun saat Pemilu lalu harus diputus. Pembersihkan harus dilakukan segera, sehingga Prabowo fokus menempatkan orang-orang yang tepat, bukan menempatkan orang pilihan Jokowi," tegasnya.
Rocky mengatakan, Prabowo perlu mengevaluasi arah pemerintahannya agar dapat kembali mengambil keputusan secara independen. Ia menilai, mempertahankan kondisi politik yang sama hingga Pemilu 2029 bukan pilihan yang tepat.
"Perubahan mendasar tersebut juga harus diikuti dengan perubahan komposisi kabinet. Jangan lagi pelihara orang-orang yang berbau Jokowi karena mereka bekerja untuk kepentingan dinasti politik Jokowi," tegas Rocky dalam dialognya pada acara ROSI yang ditayangkan Kompas TV pada Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, Prabowo perlu mengalihkan orientasi kerja sama politik dari kepentingan elektoral menuju komitmen etis untuk menjalankan konstitusi. Rocky menegaskan, perubahan tersebut juga berkaitan dengan perbedaan paradigma ideologis antara Prabowo dan Jokowi.
Perjanjian politik yang harus dibatalkan itu, termasuk tidak lagi menggandeng Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden pada Pemilu 2029. Menurut Rocky, sosok Gibran tidak perlu lagi diperhitungkan, apalagi ia terbukti bermasalah soal ijazah SMA.
Pernyataan Rocky ini sekaligus untuk menghambat kampanye Jokowi yang beberapa waktu lalu sudah mendengungkan gerakan untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran dua periode. Artinya, Jokowi meminta agar Prabowo kembali menggandeng Gibran pada Pemilu 2029.
"Hal seperti itu harus dibaikan," katanya.
Bukan hanya Gibran, keluarga Jokowi yang lain juga harus diperlakukan sama, termasuk yang terjadi pada Bobby Nasution, Gubernur Sumut yang sekarang tercatat sebagai kader Gerindra.
Bobby merupakan menantu Jokowi yang pada dasarnya tidak punya latar belakang politik yang kuat. Bahkan sosok Bobby sebelumnya kurang dikenal masyarakat Sumut karena ia tidak pernah menjalankan aktivitas di daerah ini sejak masa kecil hingga remaja.
Nama Bobby mulai dikenal publik setelah menikah dengan Kahiyang Ayu, putri Jokowi.
Status menantu presiden kala itu lantas dimanfaatkan Bobby untuk terjun ke dunia politik. Ia kemudian mendaftar sebagai kader PDIP demi kepentingan menguasai kursi Walikota Medan.
Jokowi tentu saja sangat mendukung langkah Bobby menduduki kursi Walikota Medan pada Pilkada 2020 karena ia sangat berkepentingan memperkuat dinasti politik keluarganya di Sumut.
Dengan kekuasaannya, Jokowi melibatkan Partai Coklat dan memanfaatkan semua lembaga negara untuk mendukung naiknya Bobby sebagai walikota Medan. Hasilnya, Bobby yang tadinya sama sekali tidak berpengalaman di dunia politik, bisa menguasai pemerintahan Kota Medan.
Belakangan, setelah hubungan manis Jokowi dan PDIP berakhir, Bobby pun ikut meninggalkan partai itu. Atas saran mertuanya, ia bergabung ke partai Gerindra.
Masuknya Bobby sebagai kader Gerindra tidak lepas dari perjanjian politik antara Jokowi dan Prabowo. Sebagai syaratnya, Prabowo bersama Gerindra mendukung Bobby maju sebagai calon gubernur Sumut pada Pilkada 2024.
Lagi-lagi Jokowi yang ketika itu masih menjabat presiden, kembali mengerahkan Partai Coklat dan lembaga negara untuk membantu kampanye Bobby. Ia sadar, tanpa semua dukungan itu, Bobby tidak akan bisa berbuat apa-apa karena menantunya itu tidak memiliki akar yang kuat dari bawah.
Semua orang tahu, Bobby Nasution adalah pemimpin yang muncul dari atas, bukan berjuang dari bawah. Modalnya di dunia politik adalah pernikahan, bukan track record yang memadai.
Tanpa pernikahan dengan Kahiyang, Bobby bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah sosok anak muda yang tidak banyak dikenal warga Sumut.
Bobby sendiri sudah bertekad akan kembali maju pada Pilkada 2029, dengan harapan ia tetap didukung Gerindra. Situasi itu tentu hanya berjalan manakala perjanjian politik Prabowo dan Jokowi tetap berlaku.
Perjanjian politik inilah yang menurut Rocky harus diputus.
"Demi pemerintahan yang baik, lupakan semua perjanjian politik itu," kata Rocky.
Jika hal itu dapat dilakukan, maka gerakan politik Jokowi pada Pemilu 2029 akan semakin lemah. Apalagi saat ini Kapolri yang baru, Jenderal Suyudi Ario Seto sudah membersihkan sejumlah posisi strategis di Polri dari orang-orang yang dikenal loyal kepada Jokowi.
Pembersihkan itu merupakan langkah strategis sebab mencuat isu bahwa Jokowi akan memaanfaatkan Partai Coklat untuk membantu kampanye PSI di berbagai daerah.
Beruntung, gerak politik itu berhasil ditebas Kapolri Suyudi, sehingga rencana politik Jokowi mulai dipotong di sana-sini. Dengan demikian, peluang Jokowi untuk memperkuat cengkraman politiknya pada Pemilu 2029 akan semakin lemah.
Dengan situasi politik yang berkembang sekarang ini, hampir pasti, Gibran tidak lagi digandeng Prabowo pada Pemilu mendatang.
Nasib Bobby juga demikian. Besar kemungkinan ia tidak lagi mendapat dukungan dari Gerindra. Bisa dikatakan Bobby bakal kelimpungan menghadapi Pemilu 2029 karena ia sudah kehilangan induk. Apalagi mertuanya tidak lagi bisa membantunya.
Semua orang tahu, Bobby adalah boneka politik yang dikendalikan dari pusat, bukan politisi yang membangun kekuatan dari kemampuan diri sendiri. Tanpa pendampingan dari mertua, posisi Bobby di Sumatera Utara dipastikan sangat lemah.
Gerindra sendiri punya banyak kader di Sumut yang jauh lebih mumpungi ketimbang Bobby Nasution untuk maju pada Pilkada 2029.
Sebut saja misalnya, Gus Irawan Pasaribu yang saat ini menjabat Bupati Tapsel, Ikhwan Ritonga yang kini merupakan anggota DPRD Sumut, lalu ada sosok Dahnil Anzar Simanjuntak yang menjabat Wakil Menteri haji dan Umrah.
Bukan tidak mungkin Gerindra juga bakal mendorong politisi senior mereka, HR Muhammad Syafii yang sekarang menjabat Wakil Menteri Agama, untuk maju pada Pilkada Gubernur 2029.
Nama-nama di atas sudah pasti jauh lebih berpengalaman di dunia politik dibanding Bobby Nasution. Track record mereka jelas, jam terbang mereka lebih lama. Basis mereka kuat di arus bawah.
Mereka adalah politisi yang membangun karir dari bawah. Bukan seperti Bobby yang merupakan titipan dari pusat.
Maka itu, Pemilu 2029 adalah sebuah pertarungan sejati bagi Bobby Nasution. Kalau saja perjanjian politik Prabowo dan Jokowi diputus sebagaimana saran Rocky Gerung, Bobby kemungkinan bakal tercampak dari Gerindra.
Ia hanya berpeluang bergabung dengan PSI karena partai ini sudah dikuasai keluarga mertuanya.
Peluang Bobby melanjutkan kekuasaannya sebagai gubernur Sumut dua periode bakal terbentur tembok besar, apalagi ia tidak bisa lagi mengandalkan dukungan lembaga negara dan Partai Coklat yang merupakan kekuatan utamanya selama ini.
Bobby akan kehilangan arah. Bisa jadi ia akan kembali ke asalnya sebagai sosok yang asing bagi warga Sumut. Besar kemungkinan Bobby akan pindah dari Sumut untuk kembali menetap di Jakarta, mengulang lagi perjalanan hidup sebagai orang swasta.
Putusnya perjanjian politik antara Prabowo dan Jokowi di tingkat pusat dipastikan bakal membawa perubahan bagi sistem pemerintahan di Sumut karena jejak kekuasaan menantu Jokowi akan berakhir di daerah ini. Tak ada lagi dinasti politik Jokowi di Sumut. ***
%20Raja%20Juli%20Antoni.jpg)
