Putusan MK itu terkait tidak ditemukannya bukti bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen pendidikan yang setara. Putusan ini penting karena berkaitan langsung dengan persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi seorang calon wakil presiden.
Dengan tidak adanya ijazah itu, dengan sendirinya Gibran terbukti tidak memenuhi syarat secara formal untuk menjabat sebagai wakil presiden. Dengan demikian jabatan yang sekarang diembannya bisa disebut cacat legitimasi.
Tanpa ada masalah pendidikan, keberadaan Gibran sebenarnya selalu mengundang perdebatan publik. Semua orang tahu kalau ia sangat tidak cakap dalam berkomunikasi, miskin dalam gagasan kebijakan, dan kaku menghadapi situasi yang dikelilingi cendekiawan.
Mental negarawan sama sekali tidak melekat pada dirinya. Tampak sekali kalau Gibran tidak berada pada tempat yang tepat. Kehadirannya di pucuk pemerintahan terlalu dipaksakan.
Selama dua tahun menjabat wakil presiden, langkah politik Gibran sungguh sangat bergantung kepada sosok Prabowo. Ke manapun ia berada, Prabowo seakan menggendongnya.
Wapres yang seharusnya menjadi penyokong kekuatan presiden, justru menjadi persoalan baru yang menambah beratnya system pemerintahan. Ke manapun Prabowo beranjak, seakan ada Gibran yang terus digendongnya.
Padahal seorang wakil presiden seharusnya berfokus pada bantuan pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari. Setidaknya Wapres berperan memperkuat bidang pengawasan, evaluasi, dan koordinasi antarkementerian.
Namun semua itu tidak bisa dilakukan Gibran. Keberadaannya di ruang istana seakan hanya dekorasi saja Tak ada koordinasi yang bisa dilakukannya, tak ada gagasan yang berani dilontarkannya, sehingga koordinasi antarkabinet tak berjalan dengan baik.
Sebagai konsekuensinya, Presiden terpaksa beberapa kali melakukan reshuffle, melakukan pergantian di sana sini karena kinerja yang terus menurun. Padahal kalau saja Gibran sebagai wapres bisa membantu berjalannya koordinasi, bisa jadi reshuffle tidak perlu dilakukan.
Tapi apa yang bisa diharapkan dari Gibran. Jangankan berhadapan dengan menteri dan politisi senior, berdebat dengan mahasiswa saja ia pasti menghindar. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa melakukan koordinasi di lingkungan kabinet. Dia pun sama sekali tidak paham masalah.
Dari penampilannya dalam setiap rapat, sebenarnya jelas sekali kalau Giban sadar diri bahwa ia tidak memiliki kemampuan menghadapi orang-orang cerdas yang ada di sekitar istana. Hal ini bisa dipahami, sebab ia bukanlah politisi pejuang yang merintis karir dari bawah. Gibran adalah politisi penerima warisan yang menjabat karena titipan orang tua.
Sejak awal menjabat sebagai Wapres, sebenarnya Gibran bukan bagian dari penyelesai masalah, tapi merupakan bagian dari masalah itu sendiri. Ditambah lagi dengan mencuatnya masalah ijazah, sudah pasti Gibran jadi bulan-bulanan di sana sini.
Dulu, ketika ayahnya masih berkuasa, Gibran disanjung sebagai pemuda cerdas dan berprestasi. Semua orang tahu, sanjungan itu adalah dongeng seribu satu malam, karena faktanya sosok Gibran tidak seperti yang dipuja-puji itu. Dia hanyalah secarik kertas kosong yang terbuang di lantai, kemudian dibersihkan lalu ditampilkan di ruang kaca.
Dan Sekarang terbukti, kertas kosong itu benar-benar kosong. Tak bermanfaat sama sekali. Malah jadi masalah. Sudah saatnya etalase tadi diisi oleh sesuai yang bermanfaat sehingga ruangan terlihat lebih indah dan mencerahkan.
Lihat saja bagaimana para politisi di DPR mulai menggaungkan perbaikan etalase istana wapres itu. Bahkan parpol yang dulu memuji Gibran, ikut melontarkan suara kritis. Mereka sepertinya sudah sadar bahwa pujian palsu yang pernah mereka lontarkan dulu sudah saatnya diakhiri. Jangan lagi mempertahankan kebodohan itu terlalu lama.
Sudah saatnya kini bersuara sesuai dengan realita yang ada. Realitanya, Gibran tak bisa apa-apa. Malah jadi aib besar dalam system pemerintahan. Maka itu, jalan terbaik adalah mundur.
Kalau toh Gibran memaksa diri bertahan, lalu mau mengerjaan apa? Ke mana pun ia melangkah, aib itu akan terus menyertainya. Ketika legitimasi sudah rusak, apa pun yang dilakukan pasti dianggap cacat.
Tak ada lagi yang bisa diandalkan Gibran. Apalagi posisi ayahnya sudah lemah.
Ketika legitimasinya sudah cacat, legitimasi moral tentu tidak akan ada lagi. Legitimasi politik mungkin masih ada, tapi semua itu tak berarti apa-apa kalau masalah moral sudah begitu rendah. Legitimasi politis ini ibarat kudis yang menggerogoti kulit, terasa nyaman ketika digaruk, tapi seiring perjalanan waktu, ia akan merusak tubuh.
Agar rusaknya tidak sampai berkepanjangan, sudah seharusnya Gibran mengundurkan diri. Jokowi pun harusnya bersikap bijak dengan tidak lagi membiarkan Gibran jadi pajangan di etalase istana tanpa manfaat nyata.
Kasihan anak ini, sudah tidak tahu apa-apa, harus pula menerima cercaan di sana sini. Bisa rusak mentalnya. Menjabat Wapres tapi dengan harga diri yang sangat rendah, jelas itu beban yang tidak ringan.
Mundurlah Gibran…! Semua itu demi kesehatan mentalmu dan demi nama baik keluarga. Yang lebih penting lagi, mundurmu itu sangat berarti bagi kelangsungan pemerintahan sehingga Prabowo tidak lagi ‘menggendongmu’ ke manapun ia pergi.
Kalaupun engkau memilih bertahan, itu bisa saja dilakukan. Tapi melihat pergerakan di legislatif saat ini, Engkau seharusnya bisa membaca peta politik ke depan bahwa tekanan akan terus mengarah kepada dirinya.
Denny Indrayana, Refli Harun dan para pegiat demokrasi lainnya tidak akan tinggal diam. Setiap celah akan mereka masuki demi memperbaiki tata hukum di negara ini. Ruang bersembunyimu sangat sempit.
Dalam waktu dekat ini memang belum ada tanda-tanda DPR akan membentuk tim guna membahas soal ijazah itu. Tapi wacana sudah dihadirkan beberapa anggota dewan. Seiring waktu, wacana itu akan terus memanas sehingga berujung kepada kekisruhan. Apalagi kalau mahasiswa sudah bergerak, waduh… akan lebih rumit.
Jangan sampai ruang pemakzulan dibuka. Kalau DPR sudah membahas ini secara terbuka, tidak akan ada satupun yang bisa membelamu Gibran, sebab semua orang tahu, putusan MK sifatnya final. Tak ada yang lebih tinggi di atasnya kecuali putusan Tuhan.
Hanya orang bodoh yang masih memperdebatkan putusan itu. Ya, seperti perilaku para Termul itu. Jelas itu perdebatan sia-sia. Hanya jurus mabuk yang tak tentu arah.
Ingat Gibran, langkah pemakzulan berpeluang hadir sebab persyaratnya sudah sangat jelas. Ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menduduki jabatan, pemakzulan mutlak bisa dilakukan.
Jadi, mau menunggu api ini semakin membara?
Janganlah. Gerak pembangunan negeri ini butuh energi dan semangat yang kuat. Jangan lagi dikotori hal remeh temeh yang tidak bermanfaat. Jangan halangi kami untuk bergerak cepat.
Kembalilah ke pelukan orangtuamu. Kembalilah berjualan goreng pisang. Suatu saat ketika aku ke Solo, mungkin aku akan membelinya. ***
