 |
| Barang bukti berupa uang dan emas yang disita penyidik KPK dari kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta pada Selasa (13/10/2026) |
Salah satu pihak yang diamankan adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian. Ia diamankan bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sejumlah pihak dari unsur swasta dalam operasi yang berlangsung di wilayah Jabodetabek.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan kebencanaan.
“Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK, dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta,” kata Budi di Yogyakarta, Selasa malam.
Rustian merupakan pejabat senior yang telah berkarir di BNPB sejak 2023. Ia mengawali karier sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan pada 1998. Sepuluh tahun kemudian, ia berpindah instansi ke BNPB.
Selama berkarier di BNPB, Rustian pernah menjabat Kepala Biro Umum. Pada 2016, ia dipercaya menjadi Direktur Peralatan pada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan.
Sebelum menjabat Sestama, Rustian merupakan Direktur Sumber Daya Darurat pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB. Pada Jumat, 28 Juli 2023, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melantiknya sebagai Sekretaris Utama BNPB.
Rustian merupakan alumni Farmasi Universitas Andalas. Ia kemudian melanjutkan studi magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar tersebut pada 2005. Rustian juga merupakan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Andalas untuk periode 2021–2025.
Saat menangkap Rustian dan pejabat BNPB lainnya, tim penyidik KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang disita mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
 |
| Sekretaris Utama BNPB Rustian yang turut diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan pada Selasa (13/10/2026) |
Adapun emas yang diamankan terdiri atas beberapa bentuk, termasuk emas batangan dan tabungan emas. Namun, KPK masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah keseluruhan logam mulia tersebut.
“Untuk jumlahnya masih diproses tim,” katanya.
KPK kini mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi latar belakang operasi tersebut. Salah satu aspek yang ditelusuri adalah kegiatan pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan.
Dana siap pakai merupakan sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukung penanganan bencana. Namun, KPK belum mengungkap secara terperinci jenis pengadaan yang menjadi objek perkara, nilai proyek yang diduga bermasalah, maupun bentuk penyimpangan yang ditemukan penyidik.
“Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” ungkap Budi.
Ia mengatakan, penyidik masih mengumpulkan informasi dan mendalami kronologi peristiwa untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
“Untuk detail kronologi peristiwanya seperti apa, termasuk konstruksi perkaranya ini bagaimana, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut,” sambungnya.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan sebelum menentukan status hukum mereka. Penetapan tersangka dan penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di BNPB akan disampaikan secara resmi setelah proses tersebut selesai.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan korupsi yang sedang didalami berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lembaga yang menangani kebencanaan, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai. Meski demikian, KPK belum mengumumkan pihak yang bertanggung jawab maupun bentuk dugaan penyimpangan secara terperinci.***
