 |
| Jokowi merasa keluarganya diserang dalam kasus ijazah Gibran. Ada serangan politik untuk merusak rencana politik keluarga Solo itu. |
Terungkapnya kasus permainan ijazah Gibran Rakabuming Raka ternyata mengganggu rencana politik keluarga Joko Widodo ke depan. Presiden Ketujuh RI itu meyakini, serangan soal ijazah itu merupakan rencana yang sudah diatur sejak awal. Semua ini merupakan gerakan politik untuk menyudutkan keluarganya.
Jokowi menyadari, bukan hanya ijazahnya saja yang dipermasalahkan, ijazah anaknya Gibran juga jadi masalah besar. Malah kasus kedua ini lebih serius karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengaku tidak menemukan adanya bukti ijazah SMA milik Gibran.
Anehnya, Jokowi merasa tuduhan itu tidak berasalan. Sebab ia tahu, anak sulungnya itu sudah sarjana dari Singapura. Kalau sudah sarjana, Jokowi merasa otomatis anaknya sudah tamat SMA.
"Kan tidak mungkin bisa sarjana kalau tidak tamat SMA," kata Jokowi.
Terlihat jelas kalau Jokowi tidak paham soal sistem pendidikan yang dijalani Gibran selama ini di Singapura.
Pasalnya, Gibran masuk ke kampus di MDIS Singapura memang tanpa ijazah SMA. Aturan itu diperbolehkan di sana sebab kampus iMDIS merupakan kampus yang kurang bergengsi di Singapura.
Lagipula, mayoritas yang belajar di Singapura adalah warga negara luar yang hanya ingin mendapatkan gengsi sebagai alumni Singapura. Soal kualitas, kampus MDIS merupakan kampus yang kurang bergengsi. Dipandang sebelah mata oleh warga Singapura.
Bayangkan, seorang yang tidak tamat SMA pun bisa kuliah di kampus itu. Banyak anak korban narkoba dan putus sekolah yang kemudian memilih kuliah di sana. Pakai sistem potong kompas, tanpa melalui SMA.
Proses potong kompas itu yang dilalui Gibran selama ini sehingga ia bisa sarjana tanpa menyelesaikan pendidikan SMA.
Menurut aturan sistem pendidikan Indonesia, jelas proses seperti ini tidak sesuai aturan. Jangan mentang-bergelar S1 dari Singapura, lantas bisa seenaknya mengaku tamat SMA meski sama sekali tidak pernah punya ijazah SMA.
Gibran selama ini terbukti melakukan penipuan dengan mengandalkan ijazah sarjana itu tanpa mau terbuka soal pendidikan SMA-nya.
Makanya, sejumlah intelektual yang tahu permainan Gibran kemudian membawa kasus itu ke MK.
Dan terbukti, Gibran memang pembohong besar soal ijazah SMA. Kebohongan itu mendapat dukungan dari Jokowi yang saat menjabat presiden memerintahkan Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat keterangan tamat SMA kepada Gibran.
Kalau saja Jokowi bukan seorang presiden saat itu, tidak mungkin Kementerian Pendidikan berani mengeluarkan surat keterangan itu. Ayah dan anak sama saja, suka berbohong demi menguasai pemerintahan.
Anehnya, Jokowi seakan merasa tidak bersalah. Ia justru menuding pembongkaran kasus ijazah Gibran itu merupakan serangan politik kepada keluarganya.
"Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10).
Jokowi mengatakan polemik terkait ijazah sengaja dilontarkan untuk merusak reputasi politiknya dan juga Gibran.
"Sekali lagi, ini operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik seseorang," kata Jokowi.
Saat ditanya apakah serangan tersebut menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menjawab, "Ya dua-duanya bisa," kata dia.
Meski demikian, Jokowi mengklaim dirinya tidak terlalu mempersoalkan berbagai tudingan yang dialamatkan kepada keluarganya.
"Buat saya ya biasa saja," kata dia.
Lebih lanjut, Jokowi juga menanggapi PAN, PKB, dan Golkar yang belum menyatakan dukungannya dengan tegas untuk Gibran sebagai Wapres di Pemilu 2029. Padahal partai-partai tersebut sudah tegas mendukung Presiden Prabowo untuk dua periode.
Jokowi mengatakan setiap partai memiliki hak untuk menentukan dukungan masing-masing di setiap kontestasi politik.
"Harus kita hormati karena itu adalah hak konstitusional setiap partai dan kita enggak mau mencampuri urusan internal partai," kata dia
Polemik ijazah Gibran menjadi sorotan publik setelah Denny Indrayana dkk memohonkan perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang digelar di ruang sidang pleno MK.
MK dalam putusannya menyatakan tidak bisa mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden RI meski tidak menemukan bukti ijazah setara SMA atau sederajat.
Hakim Konstitusi Adies Kadir mengatakan perkara yang diajukan para Pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan ke dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
MK menyatakan bahwa permasalahan ketiadaan bukti ijazah setara SMA atau sederajat milik Gibran menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.
Bola panas pun kini bergulir ke DPR. Parlemen sejauh ini belum bulat bersuara menyikapi polemik ijazah Gibran sebagai persyaratan Cawapres di Pilpres 2024.
Sejak awal pencalonan Gibran di Pemilu 2019 juga menuai kontroversi. Usianya yang belum 40 tahun saat itu, tak jadi penghalang karena gugatan soal UU Pemilu dikabulkan MK melalui putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.
Gibran berhak maju karena pernah atau sedang menjadi kepala daerah.
Ketua MK saat itu adalah paman Gibran, Anwar Usman. Belakangan terkait putusan MK ini Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK karena terbukti melanggar etik berat.
Dari semua rentetan kasus itu, Jokowi tetap tidak mau sadar diri. Dia masih saja merasa bak orang suci. padahal kebohongan keluarga itu semakin terbuka lebar.
Begitupun, ia tetap bertekad merebut kekuasaan pada Pemilu 2029 melalui partai yang sedang dibelanya, PSI. Semoga rakyat sadar dan jangan sampai dibohongi lagi. ***
