Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, informasi tersebut masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Media diharap bersabar karena sangat dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam membongkar jaringan penyadapan itu.
"Terima kasih atas pertanyaan ini, tadi kami sampaikan ini masih dalam proses pendalaman," kata Trunoyudo saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).
Polri juga belum mengungkap jumlah orang yang diduga bermain dalam penyadapan ilegal tersebut, termasuk soal keterlibatan genk Solo ( sebutan untuk kelompok Jokowi) dalam konspirasi ini. Semuanya masih dalam penyidikan.
Namun Mabes Polri berjanji akan membongkar semuanya, termasuk mengusut sumber dana untuk penyadapan itu. Mencuat kabar dana operasional mereka cukup besar. Yang mengejutkan lagi, ada indikasi penyadapan itu menggunakan dana dari bisnis judi online.
"Semuanya masih dalam pengusutan. Nanti kita akan sampaikan perkembangannya," ujar Brigjen Trunoyudo.
Sejauh ini belum ada informasi resmi terkait sosok Ketua Umum partai yang diduga terlibat jaringan penyadapan itu. Namun sebelum kabar itu mengundang spekulasi, politisi Golkar buru-buru memberi pernyataan bahwa Ketua Umum mereka, Bahlil Lahadalia termasuk yang menjadi sasaran penyadapan itu.
Pernyataan tersebut seakan merupakan upaya Golkar untuk membersihkan diri dari tuduhan. Wajar saja, sebab Bahlil memang dikenal sebagai ketua partai yang sangat dekat dengan jaringan genk Solo.
Sejarah membuktikan naiknya Bahlil sebagai ketua umum Golkar tidak lepas dari permainan politik Jokowi yang memaksa mundurnya Airlangga Hartarto, ketua Golkar sebelumnya.
Sampai saat ini baru empat perwira tinggi Polri yang menjadi tersangka karena terlibat langsung dalam kegiatan penyadapan itu. Tapi diyakini jaringan mereka menyebar di berbagai lini.
Selain membidik pertanggungjawaban pidana, Mabes Polri memastikan sanksi etik terhadap oknum anggota kepolisian yang terlibat dalam operasi penyadapan ilegal ini terus berjalan.
Proses penegakan disiplin profesi dilakukan beriringan dengan proses penyidikan pidana yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
"Untuk terkait kode etik tentu secara kesinambungan ini terus juga dalam proses untuk ke arah sana," ujar Trunoyudo. Mabes Polri sudah bergerak cepat membentuk tim sidang etik, sehingga dalam waktu dekat para jenderal yang terlibat akan mendapat putusan mengenai etik. Jika terbukti bersalah, sudah pasti para perwira tinggi itu akan dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian.
Sehingga ketika kasus pidananya disidang di pengadilan, status mereka sudah menjadi warga sipil sehingga tidak butuh lagi pengawalan.
Kasus penyadapan yang dilakukan Listyo dan kawan-kawannya dipastikan tidak lepas dari ambisi politik kelompok tertentu yang ingin menggulingkan kekuasaan. Kelompok geng Solo disebut-sebut terlibat sebagai pemain dalam jaringan ini.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan membenarkan terkait ambisi politik itu. Namun soal keterlibatan genk Solo, Syahganda belum berani memberi tanggapan. Ia hanya mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan keutuhan bangsa di tengah penanganan kasus penyadapan komunikasi Presiden.
"Pokoknya jangan biarkan ambisi-ambisi kekuasaan membuat masyarakat menoleransi politik busuk, tanpa moral, dan bisa memecah belah persatuan kita. Mari kita dukung Presiden dan jajaran Kepolisian menindak tegas kasus ini,” kata Syahganda. ***
%20Jajaran%20Polda%20Sumut%20yang%20d.jpg)
