Akhirnya Prabowo Tinjau Ulang Kebijakan Jokowi soal IKN karena Banyak yang Salah Kaprah

Sebarkan:
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembangunan IKN Ditinjau Ulang, AHY Pastikan Lebih Adaptif dan Efisien", Klik untuk baca: https://ikn.kompas.com/read/2025/02/05/093000587/pembangunan-ikn-ditinjau-ulang-ahy-pastikan-lebih-adaptif-dan-efisien?source=terpopuler.


Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembangunan IKN Ditinjau Ulang, AHY Pastikan Lebih Adaptif dan Efisien", Klik untuk baca: https://ikn.kompas.com/read/2025/02/05/093000587/pembangunan-ikn-ditinjau-ulang-ahy-pastikan-lebih-adaptif-dan-efisien?source=terpopuler.


Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Pemerintah akan meninjau ulang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan mengkaji langkah strategis agar lebih adaptif dan efisien. Peninjauan ulang itu dilakukan karena banyak perencanaan IKN yang tidak layak dilanjutkan.

AHY mengatakan hal itu usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kelanjutan pembangunan IKN, Rabu (05/02/2025).

Berdasarkan rapat terbeatas sebelumnya pada Januari lalu, Presiden Prabowo meminta AHY, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk melakukan review terhadap sejumlah aspek. Termasuk desain dan kelanjutan pembangunan IKN, khususnya fasilitas di kawasan legislatif dan yudikatif.

"Kami akan mendengarkan arahan Presiden terkait visi beliau ke depan," ujar AHY.

AHY menegaskan, seluruh kementerian dan lembaga, termasuk yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, tengah melakukan penyesuaian dalam perencanaan dan eksekusi proyek. Upaya efisiensi ini dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan memastikan setiap proyek memiliki urgensi serta manfaat yang jelas bagi masyarakat.

"Penekanannya adalah tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebut kebocoran oleh Presiden. Kita harus bijak menentukan prioritas, mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek yang berjalan maupun yang akan dibangun ke depan," lanjut AHY.

Tidak hanya IKN, tetapi juga infrastruktur lain seperti pemeliharaan proyek reguler dan pembangunan baru. Pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana dengan sejumlah penyesuaian strategis.

Dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran kurang-lebih sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN pada periode 2025-2029, yang akan digunakan secara bertahap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Fokus utama di IKN saat ini adalah pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, yang akan melengkapi kawasan inti pusat pemerintahan seperti Istana Negara dan Istana Garuda yang telah rampung. AHY optimistis, progres pembangunan IKN akan berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Pemerintah berkomitmen untuk mengawal pembangunan ini agar segera memberikan manfaat nyata bagi bangsa.

Saat berkampanye pada Pilpres yang lalu, Prabowo pernah mengatakan akan melanjutkan kebijakan pembangunan IKN yang dirintis Jokowi. Namun setelah melihat hasil kajian para ahli, terbukti bahwa perencanaan IKN yang digagas Jokowi banyak yang salah kaprah.  Mau tidak mau Prabowo harus melakukan peninjauan ulang agar proyek berjelan lebih efisien.

Jokowi tidak akan dilibatkan dalam peninjauan ulang itu karena ia dinilai tidak paham sistem perencanaan daerah. Terbukti, hampir semua target IKN gagal dicapai. Bahhkan rencana pemindahan ibukota negara masih belum jelas sampai sekarang.

Semua ini karena Jokowi lebih ahli dalam membohongi masyarakat ketimbang merintis ibukota baru. **

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini