Pengamat kesehatan sekaligus anggota BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) harus bertanggung jawab penuh atas permasalahan ini. Ia juga menyoroti peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak penerima manfaat program MBG.
"BGN adalah pengelola program makan siang bergizi yang harus berkoordinasi dengan BPOM. BPOM memiliki kewenangan dalam mengawasi pasokan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan makanan," ujar Timboel, Jumat (28/2/2025).
Menurutnya, keterlibatan BPOM dalam program MBG masih belum optimal, sehingga kasus keracunan terus terjadi akibat kesalahan dalam pengelolaan makanan. Ia menekankan bahwa seleksi bahan makanan serta proses pengolahan harus lebih diperketat agar tidak membahayakan kesehatan anak-anak.
"Meski aturan sudah ada, saya melihat peran BPOM masih belum maksimal. Akibatnya, kesalahan pengelolaan makanan terus terjadi, bahkan sampai menyebabkan keracunan pada anak-anak," katanya.
Timboel juga mencurigai kemungkinan penggunaan bahan makanan kedaluwarsa atau tidak layak konsumsi dalam program ini. Ia menegaskan bahwa keamanan pangan tidak hanya bergantung pada kualitas bahan baku, tetapi juga proses pengolahan dan kemasan.
"Pemilihan bahan makanan harus diperketat. Jangan sampai bahan yang akan diolah sudah kedaluwarsa atau mengandung zat berbahaya. Selain itu, pengolahan makanan juga harus diawasi agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak pada kesehatan anak-anak," lanjutnya.
Ia menambahkan, penggunaan wadah makanan yang tidak higienis bisa menyebabkan kontaminasi dan berisiko membahayakan kesehatan. "Seluruh tahapan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan, harus diawasi ketat agar tidak berujung pada kasus keracunan," tegasnya.
Sejumlah temuan mencengangkan terkait program MBG terus bermunculan di berbagai daerah. Di Surabaya misalnya, Ombudsman RI menemukan makanan tidak layak konsumsi, seperti buah melon busuk dan sayuran yang sudah tidak segar di SMPN 13 Surabaya. Sementara di Waingapu, Sumba Timur, makanan dalam program MBG ditemukan mengandung potongan daging ayam mentah, yang berisiko menyebabkan gangguan kesehatan.
Di tebing tinggi, Sumatera Utara, delapan murid SDN 7 mengalami sakit perut usai menyantap menu MBG kloter ketiga yang diluncurkan pada Senin, 17 Februari 2025. Pihak sekolah terpaksa bekerja cepat untuk memberikan pertolongan kepada anak-anak itu.
 |
| Anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian memberi sorotan khusus kepada sejumlah masalah terkait Makan Bergizi Gratis |
Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian memberi sorotan khusus kepada sejumlah masalah dalam pelaksanaan program ini, mulai dari kualitas makanan yang tidak layak konsumsi, ketidaktepatan sasaran, hingga potensi korupsi akibat skema yang tidak tertib.
“Skema massal seperti ini mengakibatkan sulit dilakukan pengawasan. Ada laporan makanan beracun, ada belatung, dan tidak layak konsumsi. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Penrad Siagian dalam keterangannya kepada Kajianberita.com, Jumat 28 Februari 2025.
Berbagai kejadian yang mengejutkan ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dalam program ini. Betapa tidak, makanan yang seharusnya bergizi justru membahayakan kesehatan anak-anak.
Selain masalah kualitas, Penrad juga menyoroti ketidaktepatan sasaran program. Menurutnya, program ini diberikan kepada semua anak sekolah tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.
“Tidak semua anak-anak itu masuk dalam kategori penerima subsidi makan bergizi gratis. Seharusnya ada skema dan mekanisme lain yang betul-betul diperhitungkan sehingga anak-anak dari keluarga ekonomi bawah yang mendapatkannya,” ujarnya.
Diketahui, pemerintah telah menetapkan biaya makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 per porsi, turun dari rencana awal Rp 15.000 per porsi. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pengurangan tersebut dilakukan karena keterbatasan kemampuan fiskal. Dengan penyesuaian ini, anggaran program MBG diperkirakan mencapai Rp 51,53 triliun.
