Pekerja Judi Online di Kamboja Banyak dari Sumut, Menteri Karding Penguat Pencegahan

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding

Berbagai kasus terkait keberadaan pekerja migran Indonesia di Kamboja dan Myanmar terus menjadi perbincangan setelah banyaknya pekerja mengalami penyiksaan dan pemerasan. Sebagian besar dari pekerja itu ternyata berasal dari Sumut. 

Para pekerja itu tertarik dengan  tawaran bekerja di Myanmar dan Kamboja karena diiming-imingi gaji yang cukup besar. Ada yang memang mendapat pekerjaan itu, tapi banyak pula yang kena zonk. Bukannnya pekerjaan yang didapat, mereka malah disiksa, diperas. Bahkan ada yang organ tubuhnya diambil untuk dijual  ke sindikat jual tubuh organ.

Pemerintah telah memulangkan sejumlah pekerja yang mengalami siksaan di negara itu. Sebagian dari pekerja itu telah dibawa ke Sumut, kampung halaman mereka.

"Data kemarin, dari 546 orang yang dipulangkan dari Myanmar dan Kamboja, seingat saya 137 orang dari Sumut. Memang banyak pekerja yang datang ke sana berasal dari Sumut, selain dari provinsi lainnya,” kata Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Untuk mengatasi mencuatnya kasus serupa, Abdul Kadir Karding akan memperkuat kolaborasi dengan institusi pengawasan siber guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kolaborasi itu dalam rangka menyisir kemungkinan berita hoaks dan promosi yang berbahaya," ujar Karding saat berkunjung ke Kota Binjai, Sumatera Utara, Sabtu 26 April lalu.

Menteri P2MI memandang perlu terus meningkatkan kolaborasi dengan instansi itu mengingat perekrutan pekerja migran ilegal menggunakan dunia maya sebagai alat promosi.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan kepolisian terkait dengan promosi yang tidak benar perihal bekerja ke luar negeri.

Dalam pencegahan TPPO tersebut, Karding mengemukakan pihaknya juga gencar membongkar jaringan pekerja migran ilegal. Karena itu, lanjut dia, kolaborasi dengan semua pihak diperlukan. Selain pencegahan di hilir, lewat edukasi dan pendampingan agar mereka berangkat ke luar negeri secara prosedural.

Di samping itu, Karding memandang penting pencegahan di pintu keberangkatan seperti bandara maupun pelabuhan untuk bisa mem-profiling PMI yang diberangkatkan oleh sindikat dengan modus menggunakan paspor atau visa wisata.

Karding mengatakan, P2MI dan jajaran menggandeng banyak pihak untuk mengenalkan apa itu pekerja migran, bagaimana agar pekerja migran berangkat secara prosedural, dan ikut pendampingan.

Begitu pula, kata dia, untuk wilayah-wilayah yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia seperti di Jawa Tengah, NTB, dan Sumatra. ***