Pernyataan Erni Terkait 4 Pulau Bisa Mengusik Partai Golkar, Nitizen: Maklum Anak Koruptor!

Sebarkan:

 

Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus
Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus malu bukan kepalang setelah pernyataannya soal sengketa 4 pulau di perbatasan Aceh-Sumut mendapat kecaman dari warganet. Erni dianggap tidak punya wawasan. Keputusan Presiden Prabowo yang akhirnya memutuskan keempat pulau itu kembali menjadi milik Aceh membuat Erni kian terpojok.

“Ketua DPRD Sumut kok cara berpikirnya seperti itu. Bodoh!” ujar salah seorang nitizen menulis komentarnya di akun facebook @rahmadhty.

Berbagai komentar negative lain pun menimpali. Ada yang mengatakan Erni telah melakukan blunder, tidak paham situasi dan lainnya. Yang lebih parah adalah statemen yang mengatakan bahwa Erni adalah anak seorang politisi koruptor.

“Maklumlah, dia anak koruptor. Sudah terbiasa merampas hak orang,” ujar akun X milik @Habiebslow.

Erni sendiri tak mau merespon apapun ucapan nitizen itu. Ia hanya pasrah terus dibully di dunia maya. Lebih menyakitkan lagi, track record ayahnya kembali mendapat sorotan karena pernah dijerat kasus korupsi.

Erni adalah salah seorang putri dari  Khairuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung, mantan Bupati Labuhanbatu Utara dua periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2021. Erni lahir di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, 5 Oktober 1990. Ia mercatat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Kenotariatan (M.Kn).

Naiknya Erni ke pentas politik tidak lepas dari dukungan ayahnya yang dianggap salah seorang tokoh  berpengaruh di Golkar Labuhanbatu Utara. Sebagai mantan Bupati, sosok ayahnya Haji Buyung memang sangat dikenal masyarakat di sana.

Dalam karier politiknya, Haji Buyung beberapa kali terjerat kasus korupsi. Tercatat, Haji Buyung pernah terlibat kasus suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2017 dan 2018.

Dalam kasus itu, ia  divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Medan pada 8 April 2021. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta 2 tahun penjara.

Kemudian, Haji Buyung juga pernah terjerat kasus korupsi insentif pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan. Saat itu, ia dituntut 18 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan pada Januari 2022. Haji Buyung kemudian divonis 16 bulan penjara.

Meski dua kali  terjerat kasus korupsi yang membuatnya menginap di penjara, namun pengaruh Haji Buyung di masyarakat masih sangat kuat karena ia memiki kekayaan yang cukup besar.  Dengan kekayaan itu ia mendorong anak-anaknya untuk tampil di pentas politik dan menguasai pemerintahan.

Anak tertuanya, Hendri Yanto Sitorus  saat ini menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu Utara. Ini adalah periode kedua bagi Hendri  duduk sebagai kepala daerah. Malah Hendri disebut-sebut sebagai salah satu calon potensial duduk sebagai Ketua Golkar Sumut.

Adapun Erni Ariyanti Sitorus adalah anak kedua Huji Buyung yang saat ini menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Sumut. Sedangkan anak ketiganya, Tri Novi Khairani Sitorus tercatat sebagai anggota DPR RI. Kesemuanya merupakan politisi Golkar.

Dalam kapasitasnya sebagai ketua DPRD Sumut inilah, Erni  sempat membuat pernyataan memalukan soal sengketa empat pulau di Pantai barat Sumatera itu.

“Kita akan pertahankan. Itu adalah bagian dari Sumut.” katanya.

Ucapannya itu membuat warga Sumut geram, sebab semua orang tahu kalau secara historis keempat pulau itu milik Aceh. Hanya Erni  dan Gubernur Bobby yang merasa ingin sekali menguasai keempat pulau itu.

Selain Bobby, Erni pun bertubi- tubi mendapat kecaman di sana sini. Ia dianggap bodoh, tidak berpengalaman, tidak paham sejarah dan kurang wawasan.

Partai Golkar juga tidak kalah malunya karena bagaimanapun juga Erni adalah politisi dari partai itu. Salah seorang tokoh muda Partai Golkar Sumatera Utara, Andi Agung meminta Erni untuk hati-hati berbicara.

“Pahami dulu masalah sebelum mengeluarkan pernyataan. Bagaimanapun Erni harus menjaga  moral partai Golkar,” katanya.

Dan sekarang Erni merasakan sendiri akibat kesalahannya. Pemerintah telah mengembalikan status empat pulau sengketa ke wilayah Aceh. Erni pun tak berani lagi mengomentari masalah itu. Saat ditanya terkait pengembalian empat pulau itu ke Aceh,  Erni bergegas menghindar. ***

 

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini