Sarma Hutajulu menjelaskan, laporan pengaduan masyarakat tersebut dilakukan atas perintah DPP dan DPD PDIP Sumut, bahwa secara serentak seluruh DPC PDIP di Sumut mengadukan ke Polres masing-masing, pada Senin (2/6/2025).
“Kami datang ke Polres Tapteng menyampaikan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh terlapor yang kami adukan yaitu Bapak Budi Arie Setiadi,” kata Sarma Hutajulu.
Sarma Hutajulu mengungkap, pada Mei 2025 lalu, ada percakapan yang menyangkut nama baik PDIP oleh terlapor Budi Arie.
“Menurut PDIP, apa yang disampaikan Budi Arie itu sudah melanggar hukum dan menyangkut nama baik PDIP, maka partai memutuskan untuk membuat laporan secara resmi,” ujarnya.
Harapannya, Polisi menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan kader PDIP, karena ini menyangkut kredibilitas dan nama baik partai, dan tuduhan terhadap PDIP ini sangat serius.
“Kita berharap, polisi segera memproses pengaduan kader PDIP se Indonesia, supaya ada kepastian hukum,” katanya.
Apakah yang dituduhkan tersebut benar seperti yang ada dalam transkip percakapan, atau hanya ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap PDIP.
“Karena menurut PDIP, ini berpotensi menimbulkan kegaduhan dan keonaran di masyarakat,” Sarma menambahkan.
Pengaduan terhadap Menteri Budi Arie tentu tidak hanya dilakukan PDIP Tapanuli Tengah. Dalam waktu dekat akan menyusul pengaduan dari PDIP di berbagai daerah lainnya. Untuk langkah awal, memang pengaduan akan dilakukan di daerah-daerah basis.
Sebagaimana diketahui, Tapanuli Tengah adalah salah satu basis PDIP di Sumut. Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu adalah salah seorang pengurus elit di DPP PDIP Pusat. Ia juga mantan anggota DPR RI yang cukup vocal dan seorang loyalis partai yang berani. Tak heran jika Tapteng menjadi titik awal pengaduan itu.
Sebelumnya Menteri Budi Arie menjadi sorotan public karena sempat menuding PDIP ikut menikmati uang judi online yang dihasilkan salah seorang pegawai Kementerian Informasi dan Komunikasi di saat ia masih menjabat menteri di masa pemerintahan Jokowi.
Karuan, politisi PDIP tentu saja meradang. Mereka menyebut kalau tuduhan itu merupakan upaya Budi Arie untuk membela diri sebab justru ialah yang dituding pengadilan terlibat menikmati uang judi online itu. Budi disebut-sebut menerima hingga Rp8 miliar per bulan.
Uang hasil judi online itu kabarnya digunakan untuk operasional komunitas Pro Jokowi (Projo) guna membiayai buzzer demi untuk melindungi Jokowi dari kebohongannya selama ini.
Maklum, Budi Arie adalah ketua Projo. Ia terkenal sebagai penjilat Jokowi hingga akhirnya mendapat jabatan sebagai menteri.
Di mata Projo, Jokowi adalah sumber kebenaran. Semua yang dijanjikann Jokowi, menurut mereka, pasti terbukti. Boleh saja di mata rakyat bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin pembohong, tapi di mata Projo, Jokowi bak seorang dewa.
Budi Arie adalah salah seroang yang memainkan kampanye untuk menangkis semua keboohongan Jokowi. Operasionalnya dari Judi online. ***