Puluhan pegiat demokrasi yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) bersama
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum dan Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia,
Senin (7/7/2025) menggelar aksi di halaman Gedung KPK Jakarta menuntut agar Gubernur
Sumut Bobby Nasution segera ditangkap. Gelombang massa itu sangat yakin, Bobby
terlibat sejumlah kasus korupsi di Sumut.
Gelombang aksi terjadi di halaman gedung KPK Jakarta pada Senin (7/7/2025) menuntut agar Gubernur Sumut Bobby Nasution segera ditangkap. Bobby diyakini tidak hanya terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Topan Ginting, tapi juga terlibat dalam sejumlah proyek di Pemko Medan saat ia menjabat walikota Medan.
Aksi demo itu muncul menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang berhasil menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang terkenal sebagai orang dekat Gubernur.
Dalam pernyataan sikap yang diterima Kajianberita.com, KAMAK menyoroti dugaan keterlibatan Bobby Nasution dalam proyek infrastruktur jalan senilai Rp 231,8 miliar APBD SUMUT TA 2025.
"Kami sangat menyayangkan, semestinya pembangunan di Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution yang baru dilantik malah tersandung OTT KPK RI," ujar Asep Haliar, Koordinator Lapangan KAMAK, didampingi Saipul Adam selaku Koordinator Aksi. saat demo di Depan Gedung KPK, Senin (7/7).
KAMAK juga mendesak KPK untuk memperluas pemeriksaan terhadap Bobby Nasution terkait masa jabatannya sebagai Wali Kota Medan dari TA 2021 hingga 2024. Koalisi ini menuding adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan Pemko Medan yang diduga merugikan negara dalam sejumlah proyek, antara lain:
- Tender pembangunan/rehabilitasi gedung Kejaksaan Negeri Medan senilai Rp 2,4 miliar APBD 2022 yang ambruk tak lama setelah dibangun.
- Proyek gagal pemasangan lampu jalan (dikenal sebagai "Lampu Pocong") senilai Rp 25,7 miliar APBD Medan 2022.
- Dugaan korupsi pembangunan 3 gapura APBD Kota Medan 2022.
- Dugaan korupsi tanah timbun pembangunan Islamic Center yang bersumber dari revitalisasi Lapangan Medan.
- Dugaan korupsi 13 paket pekerjaan drainase atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan.
Selain itu, KAMAK juga meminta Presiden Republik Indonesia untuk menegur dan mengingatkan Bobby Nasution dan jajarannya atas dugaan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan yang merugikan negara, khususnya terkait kasus OTT KPK yang melibatkan orang dekat Gubernur.
Terakhir, KAMAK mendesak KPK untuk kembali memanggil dan memeriksa Akbar Hilmawan Bukhori terkait dugaan suap yang pernah melibatkan mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.
Menanggapi aksi demo massa di Jakarta itu, Bobby Nasution mengaku tidak gentar. Ia tetap merasa pejabat yang bersih di Sumut. Oleh karena itu ia selalu menyarankan agar semua anak buahnya bersikap jujur. Bobby merasa sama sekali tidak terlibat kasus korupsi yang dilakukan Topan Ginting. ***
.jpeg)