![]() |
Aksi massa mengecam tindakan brutal polisi yang melintas hingga tewas Affan Kurniawan, sopir ojol |
Tujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya yang terlibat dalam insiden kendaraan taktis itu dipastikan "telah terbukti melanggar kode etik kepolisian," kata Kadiv Propam Polri, Irjen Pol. Abdul Karim.
Ketujuh anggota berinisial Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu B, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J kini menjalani penempatan khusus (patsus) di Divisi Propam Polri.
"Selama 20 hari ke depan terhitung mulai 29 Agustus 2025 sampai dengan 17 September 2025," ujar Abdul Karim kepada wartawan, Jumat (29/08) petang.
Hingga kini, proses pemeriksaan dan pendalaman terhadap para anggota tersebut masih berlanjut di Divisi Propam Polri. Namun tentu saja Masyarakat tidak sepenuhnya percaya kalau polisi bisa menangani para tersangka secara professional. Bisa jadi mereka justru berpesta.
Bukan cerita baru lagi kalau para tahanan khusus banyak yang mendapat fasilitas Istimewa jika ditangani oleh polisi. Bahkan ada kejadian tahanan yang bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Bali dan berbagai kota setelah kongkalikong dengan polisi.
Apalagi tujuh anggota Brimob yang melindas Affan Kurniawan. Tidak ada jaminan mereka akan mendapat sanksi hukum yang tegas karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi sangat rendah.
Sejak kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, polisi kerap bertindak tidak professional dalam menangani aksi demi. Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah biang keroknya. Bukan tidak mungkin langkah polisi ini adalah upaya Sigit untuk merusak citra Presiden Prabowo sebab Sigit dikenal sebagai Kapolri yang berada di bawah kendali Joko Widodo.
Sigit pula yang menghalangi KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi yang terlibat kasus korupsi, khususnya Bobby Nasution. Padahal data korupsi menantu Jokowi itu sudah cukup banyak di tangan KPK.
Sejak di masa Sigit, polisi tidak hanya meningkatkan kekerasan dalam menangani aksi demo, tapi juga kerap dilibatkan dalam politik. Di masa Listyo Sigit Prabowo ini muncul istilah ‘Partai Coklat’ di mana polisi ikut bermain dalam Pemilu dan Pilkada. Semua tentu untuk kepentingan keluarga Jokowi.
Masyarakat sudah banyak permaianan Sigit itu sehingga ketiga muncul kasus kematian Affan Kurniawan, saatnya kemarahan itu ikut meledak. Aksi demo mengecam polisi terjadi di berbagai kota.
Aksi di Medan
Aksi massa di Medan terpusat di kawasan Jalan Balai Kota, Kota Medan pada Kamis dan Jumat 29 Agustus. Aksi itu berubah mencekam saat ribuan massa yang tergabung dalam Akumulasi Kemurkaan Buruh dan Masyarakat (AKBAR) Sumatera Utara. Mereka mengamuk, memprotes maraknya kekerasan aparat belakangan ini.
![]() |
Aksi massa di Medan yang membakar pos jaga polisi di kawasan Lapangan Merdeka |
Sebagian besar peserta aksi masih bertahan hingga malam, banyak di antaranya merupakan pelajar yang bergabung sejak siang. Sorak-sorai mereka menggema, menuntut pertanggungjawaban negara.
Koordinator aksi AKBAR Sumut, Acek, menegaskan bahwa unjuk rasa ini bukan sekadar reaksi spontan. “Kami mengecam keras tindak kekerasan aparat. Ini adalah akumulasi kemarahan masyarakat. Negara harus bertanggung jawab,” tegas Acek.
Ia menambahkan, kekerasan yang terjadi bukanlah insiden tunggal. “Ini dilakukan secara sistematis. Negara hari ini justru menjadi produsen kekerasan. Polisi telah menjelma menjadi instrumen utama penindasan,” ujarnya lantang.
Di Jakarta, ratusan orang pengemudi ojek online mendatangi Markas Brimob Polda Metro Jaya di Jalan Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (29/08). Intinya mereka meminta jaminan atau kepastian bahwa anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan taktis Brimob dihukum berat.
Galuh, pengemudi ojol berusia 42 tahun, meminta pembunuhan Affan Kurniawan diusut sampai tuntas, termasuk pemberian hukuman setimpal bagi para pengemudi barakuda yang melindas tubuh Affan, Kamis (28/5) malam.
"Jangan sampai dilindungi. Harus dihukum seadil-adilnya," katanya kepada wartawan BBC News Indonesia, Faisal Irfani, di sekitar Mako Brimob, Jumat (29/05).
Aksi yang tidak kalah kerasnya terjadi di Surabaya, Bandung dan sejumlah kota lainnya. Aksi ini semestinya menjadi pertimbangan bagi Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Kalau seandainya Listyo diberhentikan, maka masa depan bagi penegakan hukum akan lebih baik. Setidaknya KPK akan bisa leluasa untuk mengusut korupsi keluarga Jokowi. ***