 |
Dua pejabat eselon II Pemprovsu yang dilantik Gubernur Bobby Nasution pada Jumat 22 Agustus 2025. Hendra
Dermawan Siregar (kiri) sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut
dan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut |
Gubernur Sumut Bobby Nasution kembali memunculkan kontroversi saat melakukan perombakan jajaran pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah. Pada Jumat (22/8/2025) ia melantik dua pejabat eselon II, masing—masing Hendra Dermawan Siregar sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut dan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut
Dua pejabat yang dilantik itu adalah orang-orang yang dikenal sebagai pendukungnya pada Pilkada Gubernur 2024. Sejak awal, kedua pejabat ini sebenarnya sudah dijanjikan untuk mendapat promosi jabatan, sehingga pelantikan itu dianggap bukan hal yang mengherankan.
Masalahnya adalah, pengangkatan dua pejabat ini tidak merujuk kepada system meritokrasi, yaitu sebuah aturan di mana promosi jabatan hanya diberikan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan prestasi. Bobby justru lebih peduli mempromosikan pejabat yang loyal kepadanya, yang bisa diaturnya dan taat kepada perintahnya.
Hendra Dermawan Siregar dan Dikky Anugerah Panjaitan adalah dua pejabat yang memang dikenal sangat pro Bobby. Kendati pengangkatan mereka sudah melalui seleksi, tapi semua tahu kalau tim seleksi itu adalah permainan semata sebab semua tim seleksi berada di bawah kendali Bobby Nasution.
Sejak awal Bobby sudah mengatur siapa saja pejabat yang akan menduduki posisi tertentu.
“Dia hanya melantik pejabat yang punya komitmen tunduk kepada perintahnya, bukan pejabat yang berprestasi,” kata salah seorang ASN senior di Pemerintah Provinsi Sumut.
Sebagai gambaran, Hendra Dermawan Siregar adalah pejabat yang penuh kontroversi. Di masa Gubernur Edy Rahmayadi, ia pernah terlibat kasus perselingkuhan dengan ASN lain sehingga menjadi pembicaraan public. Kasus itu membuat karirnya anjlok, dari semula menjabat eselon IIA, turun menjadi eselon IIIA setelah mendapat sanksi demosi (turun jabatan ).
Kasus itu yang membuat Hendra menyimpan dendam, sehingga pada Pilkada 2024, diam-diam ia bermain mendukung kampanye Bobby Nasution. Tugas-tugas sebagai ASN ia abaikan karena yang lebih penting bagi Hendra adalah mendekati Bobby.
Upanya berhasil setelah Bobby menang pada Pilkada lalu sehingga ia pun dijanjikan bakal promosi jabatan. Tidak tanggung-tanggung, Hendra langsung menduduki posisi Kadis PUPR menggantikan pejabat kesayangan Bobby, Topan Ginting yang ditangkap KPK.
Tidak berbeda dengan Hendra, Dikky Anugerah Panjaitan juga merupakan ‘anak main’ Bobby pada Pilkada lalu. Dikki yang juga aktif sebagai pengurus KNPI Sumut bermain di lingkungan Ormas untuk mendukung kampanye Bobby.
Alhasil, ia pun dijanjikan akan promosi jabatan. Kini Dikki dipercaya sebagai Kepala Bappelitbang), sebuah posisi yang sangat bergengsi. Ironisnya, Dikki termasuk pejabat yang diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan Topan Ginting.
Dengan latar belakang keduanya, dipastikan promosi jabatan untuk Hendra dan Dikki lebih didasari kedekatan mereka kepada Bobby Nasution ketimbang prestasi kerja. Malah Dikki lebih istimewa lagi karena Bobby memerintahkannya untuk memimpin Kwarda Pramuka Sumut, meski ia tidak berpengalaman di organisasi itu.
Bobby sepertinya tidak peduli soal system meritokrasi yang seharusnya menjadi acuan untuk promosi jabatan ASN. Ia berdalih bahwa kedua pajabat yang dilantiknya itu telah lolos seleksi.
"Ya pansel (panitia seleksi) sudah bilang boleh, ya saya nurut saja. Mau gimana lagi," ucap Bobby menjawab wartawan usai melantik dua pejabat tersebut.
Adapun soal pemeriksaan Dikki oleh KPK, Bobby tidak mau terpengaruh. Menurutnya, Dikki hanya dipanggil sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Status saksi tidak menghalangi Dikki untuk mendapat promosi jabatan.
“Pokoknya semuanya sudah melalui proses seleksi,” katanya. ***
