 |
| Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo |
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjadi satu dari 1.116 yang mendapatkan amnesti setelah permohonan Presiden Prabowo Subianto disetujui DPR. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana.
Hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyebut bahwa amnesti merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang dimiliki kepala negara.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, permohonan abolisi itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto ke DPR lewat Surat Presiden (Surpres) tertanggal 30 Juli 2025. "Amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana, diberikan amnesti termasuk Saudara Hasto Kristiyanto," ujar Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.
PDI-P Dukung Pemerintahan
Adapun pada Kamis (31/7/2025) siang, PDIP diketahui menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR dan DPRD Fraksi PDI-P se-Indonesia di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali. Dalam acara Bimtek itu, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Perintah Megawati ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus.
"Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya," kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, dilansir ANTARA, Kamis (31/7/2025) malam.
Menurut Deddy, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat.
Deddy mengatakan upaya-upaya yang perlu didukung di antaranya untuk mengatasi kondisi fiskal yang sangat tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik, ekonomi global.
Menurut dia, Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan. Dengan landasan undang-undang yang ada, dia mengatakan bahwa partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik.
"Sudah tentu kita sebagai partai terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru," kata Deddy.
Nasib Jokowi dan Bobby
Yang kini seakan ‘kejang-kejang’ adalah Joko Widodo, mantan presiden RI yang kini sudah dicap sebagai musuh besar PDIP. Sosok pembohong ini sejak awal disebut-sebut sebagai pihak yang mendorong agar KPK bertindak menangkap Hasto.
Saat menjabat presiden, Jokowi memang telah melemahkan KPK dengan menjadikan KPK sebagai alat kekuasaannya. Hal yang sama juga berlaku untuk Polri. Bahkan Lembaga KPK ditempatkannya di bawah Polri sehingga ketua KPK selama di masanya dijabat anggota Polri. Bahkan sampai sekarang.
 |
| Bobby Nasution nasibnya sangat bergantung dengan hubungan Prabowo dan Jokowi |
Tapi ketika PDIP memutuskan berkoalisi dengan Prabowo, mereka mengajukan syarat mutlak, yakni Pemerintah Prabowo harus memutus mata rantai kekuasaan Jokowi di pemerintahan. Jika itu dilakukan, maka PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo 100 persen.
Mengenai persyaratan ini sudah disampaikan pada pertemuan pribadi antara Megawati dan Prabowo beberapa waktu lalu. Kabarnya Prabowo setuju. Tapi perlu waktu untuk menghentikan jaringan Jokowi di Pemerintahan. Prosesnya tidak langsung begitu saja.
Tentu saja hal ini membuat Jokowi mulai gelisah. Kalau saja Prabowo dan Gerindra bergandengan tangan dengan PDIP, maka pengaruh Jokowi akan dipangkas. Apalagi jika Prabowo nantinya akan memangkas orang-orang Jokowi yang saat ini masih duduk di Pemerintahan.
Dalam kondisi seperti itu, satu-satunya yang bisa diandalkan Jokowi adalah partai PSI yang saat ini dipimpin anaknya, Kaesang.
Nasib miris Jokowi pasti akan berimbas kepada Bobby Nasution yang menjabat Gubernur Sumut. Meski Bobby sudah mendaftar sebagai kader Gerindra, tapi nyatanya sampai saat ini ia tidak mendapat posisi apapun di partai itu. Hanya sebagai kader biasa.
Sempat mencuat kabar kalau Bobby akan diplot sebagai ketua Gerindra Sumut, tapi hal itu dibantah oleh elit DPP Gerindra. Bobby hanya diposisikan sebagai kader biasa. Sebagai kader biasa, sudah tentu kekuatannya di partai tidak terlalu kuat. Nasib Bobby pada Pilkada 2029 tentu saja diujung tanduk.
Dalam situasi seperti itu, besar kemungkinan nantinya Bobby akan meninggalkan Gerindra untuk bergabung ke PSI. Di partai itu ia pasti akan ditunjuk sebagai ketua DPD PSI Sumut karena partai itu adalah milik keluarga mereka.
Agar massanya lebih kuat, makanya Bobby juga mulai mendekat ke basis HKBP melalui sosok Sekda Togap Simangunsong. Bobby sepertinya yakin, basis HKBP akan lebih setia mendukungnya dibanding basis dari Gerindra atau partai pendukung keluarganya.
Bobby pun tidak bisa sepenuhnya menggantungkan diri kepada Golkar, karena ketua umum Golkar yang dibina mertuanya, Bahlil Lahaladia dikabarkan sedang diupayakan digusur oleh barisan internal. ***
