Aksi di Medan Hari ini Fokus Tuntut Pencopotan Kapolri, Kasus Korupsi Bobby Nasution Menyusul

Bobby Nasution mencari kesempatan untuk pencitraan dengan membagi-bagikan beras kepada pengunjukrasa. Beras yang dibagikan dibalut dengan bungkus bergambar foto dirinya.

Sama seperti halnya kota-kota besar di Indonesia, aksi unjuk rasa lanjutan juga berlanjut hari ini, Senin (1/9/2025) di Kota Medan.  Sedikitnya terdapat 13 kelompok massa dari berbagai organisasi mahasiswa, pemuda, hingga komunitas ojek yang akan menggelar demonstrasi di sejumlah titik strategis.

Berdasarkan informasi yang beredar, tuntutan massa beragam, mulai dari kasus dugaan korupsi, tindakan represif aparat, persoalan lahan, hingga transparansi jabatan publik.

Salah satu aksi besar akan digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Polrestabes Medan. Sekitar 200 massa HMI menuntut pertanggungjawaban atas dugaan pemukulan kader mereka saat aksi 27 Agustus lalu.

Sementara itu, BADKO HMI Sumut akan berunjuk rasa di Polda Sumut, BPN Sumut, dan PT Wilmar/JW Marriott dengan membawa isu kewajiban penyediaan lahan plasma 20% oleh perusahaan perkebunan. Tuntutan mereka adalah copot Kapolri Listyo Sigit Prabowo karena dianggap merupakan sumber persoalan politik di Indonesia.

Semenjak di bawah kendali Listyo, posisi Polri dimanfaatkan untuk kepentingan politik keluarga Jokowi. Listyo yang menggagas hadirnya ‘Partai Coklat’ yang aktif bermain dalam Pilkada 2020 dan 2024. Selain Listyo, ada satu sosok lagi petinggi Polri yang terlibat mempolitisasi Polri, yakni Jenderal (Purn) Agus Andrianto.

Hanya saja Agus kini sudah ditempatkan di Lembaga sipil, yakni Menteri Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan. Hanya tinggal Listyo yang masih memimpin Polri untuk melindungi keluarga Jokowi yang dinilai bermain kotor pada Pilkada yang lalu.

“Kita tuntut agar Presiden Prabowo mencopot Listyo dari jabatan Kapolri,” kata Andika, salah seorang peserta aksi demo. Jika pencopotan Listyo sudah dilakukan presiden, penegakan hukum terhadap keluarga Jokowi dipastikan lebih mulus.

Selama ini para mahasiswa berkeyakinan kalau penegakan hukum atas korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi tidak bisa dijalankan karena adanya perlindungan Kapolri terhadap mereka. Sampai-sampai KPK pun tidak berani bertindak karena KPK berada di bawah kendali Kapolri.

“Jika Listyo sudah dicopot, kita berharap tidak ada lagi hukum yang berpihak. Hukum harus ditegakkan kepada semua orang, termasuk keluarga Jokowi yang banyak melakukan aksi korupsi, tapi tak tersentuh hukum,” kata Andika.

Salah satu yang mereka sorot adalah sejumlah kasus korupsi yang melibatkan menantu Jokowi, Bobby Nasution yang saat ini menjabat gubernur Sumut. Bobby juga disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi proyek jalan di Tapanuli Selatan dengan memerintahkan anak buahnya Topan Ginting mengambil uang gratifikasi dari proyek itu. Hanya saja sampai saat ini Bobby tidak tersentuh karena ada perlindungan dari Kapolri Listyo.

“Kalau Listyo Sigit sudah dicopot dari Kapolri, kita tuntut agar kasus korupsi Bobby Nasution juga segera dituntaskan,” kata para mahasiswa itu.

Bobby sendiri kabarnya sadar bahwa posisinya juga tidak lepas dari sorotan para peserta aksi. Oleh karena itu ia berupaya mengambil simpati mereka dengan membagi-bagikan beras kepada sopir ojol dan peserta aksi lainnya. Beras yang dibagikan dibalut dengan bungkusan bergambar wajah dirinya. Jelas sekali itu aksi pencitraan ala Jokowi.

Namun aksi pencitraan itu tidak akan mengubah sikap para peserta aksi terhadap dirinya karena data sejumlah kasus korupsi yang melibatkan Bobby sudah banyak.  

Terakhir Bobby juga mendapat sorotan karena terlibat konsfirasi untuk menguasai USU di bawah kendali kekuasaan dengan mendorong kembali terpilihnya Muryanto Amin sebagai rektor. Muryanto adalah konsultan Politik Bobby pada Pilkada lalu.

Aksi di Tempat lain,

Selain aksi di DPRD Sumut, saat bersamaan juga ada aksi di tempat lain. Di Kejaksaan Tinggi Sumut, beberapa kelompok akan menggelar aksi, di antaranya PMII, GASMA Sumut, GPBD, Pemuda Mas, LIMA-SU, dan GEMPET-SU. Isu yang mereka bawa meliputi dugaan gratifikasi di Bandara Kualanamu, pemberantasan pungli, penguasaan lahan PTPN II, dugaan intervensi jaksa, hingga korupsi proyek pembangunan jaringan pipa APBD 2024.

Tak hanya itu, DPW JK Pemerintah Sumut juga akan mendesak KPK mengusut dugaan penyalahgunaan dana CSR oleh pejabat BI dan OJK. Sementara Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumut (AMP-SU) menyoroti dugaan korupsi oknum Ketua BGN.

Aksi besar lainnya akan dilakukan oleh Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (GODAMS) di Mapolda Sumut dengan jumlah massa diperkirakan mencapai 300 orang. Mereka menekankan pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah.

Adapun Lembaga Aspirasi Rakyat Anti Korupsi (LARAS) akan berunjuk rasa di DPRD Kota Medan dan Inspektorat Medan dengan tuntutan agar lelang jabatan dijalankan sesuai aturan tanpa intervensi politik.

Jalan yang Terdampak Aksi

Masyarakat diimbau untuk menghindari beberapa ruas jalan karena berpotensi padat dan macet akibat aksi unjuk rasa, di antaranya:

• Jl. H.M. Said → Polrestabes Medan (aksi HMI & PBB).
• Jl. Sisingamangaraja Km 10,5 → Polda Sumut (beberapa aksi: BADKO HMI, PMII, GASMA, GEMPET, BPM, PBB).
• Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution → Kejati Sumut (aksi PMII, GASMA, GPBD, Pemuda Mas, LIMA-SU, GEMPET).
• Jl. Brigjend Katamso → Kantor BPN Sumut (aksi BADKO HMI).
• Jl. Putri Hijau → PT Wilmar / JW Marriott (aksi BADKO HMI).
• Jl. Ngumban Surbakti → Pengadilan Tinggi Medan (aksi GPBD).
• Jl. Jenderal Sudirman → DPD Gerindra Sumut (aksi GPBD).
• Jl. Balai Kota → BI Sumut (aksi JK Pemerintah Sumut).
• Jl. Gatot Subroto → OJK Sumut (aksi JK Pemerintah Sumut).
• Jl. Sakti Lubis & Jl. Busi → Dinas PUPR Sumut & Medan (aksi LIMA-SU).
• Jl. Pangeran Diponegoro → Kantor Gubsu & BGN/MBG Sumut (aksi AMP-SU, PBB).
• Jl. Imam Bonjol → DPRD Sumut (aksi AMP-SU).
• Jl. Kapten Maulana Lubis → DPRD Kota Medan & Inspektorat Medan (aksi LARAS)