Rapat mendadak Presiden Prabowo Subianto bersama ketua umum
partai politik dan pimpinan lembaga negara terlihat tanpa kehadiran Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat digelar mendadak di Istana Negara,
Jakarta Pusat untuk membahas perkembangan situasi terkini di Indonesia, Minggu,
31 Agustus 2025. 
Pernyataan Presiden Prabowo bersama para tokoh politik menyikapi aksi demo yang marak belakangan ini. Gibran tidak diikutsertakan dalam pembahasan itu atas permintaan Megawati. Pertanda Prabowo akan cenderung membangun koalisi dengan PDIP ketimbang tunduk kepada oligarkhi yang dibangun Joko Widodo
Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang selama ini jarang terlihat satu frame dengan Prabowo di Istana Negara. Megawati dianggap sosok yang sangat penting karena ia merupakan pemimpin partai pemenang Pemilu di DPR RI.
Hadir pula Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Sementara Demokrat diwakili Edhie Baskoro Yudhoyono dan PKS diwakili Sekjen Muhammad Kholid.
Selain dari unsur parpol, Presiden Prabowo juga melibatkan Ketua DPR, Puan Maharani; Ketua MPR, Ahmad Muzani; Ketua DPD, Sultan Bachtiar Najamudin. Dari deretan pejabat dan ketum parpol tersebut, tidak ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Belum diketahui alasan Wapres Gibran tidak muncul.
Kabarnya Megawati sejak awal memang meminta agar Gibran tidak diikutsertakan dalam rapat itu. Jika Gibran hadir, maka ia tidak akan mau bergabung. Sepertinya Megawati tetap ngotot agar Prabowo secara perlahan bisa membebaskan diri dari pengaruh kekuatan keluarga Jokowi.
Ketidakhadiran Gibran semakin jelas tatkala Prabowo tampil memberikan keterangan di depan para wartawan pada hari Minggu itu. Megawati tampak berdiri di sampingnya bersama sejumlah tokoh partai politik yang lain. Tidak jelas ke mana Gibran saat itu.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyoroti ketidakhadiran Gibran mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Merdeka itu
Menurut Iwan absennya Gibran dalam menyikapi situasi bangsa saat ini semakin menimbulkan tanda tanya karena materi yang dibahas dalam rapat koordinasi di Istana Merdeka tersebut sangat krusial.
“Ini memang ada hal lain, karena materi yang dibahas dalam rapat koordinasi itu sangat urgen, mestinya Wapres ada juga,” ujar Iwan saat dihubungi Kajianberita.com di Jakarta, Minggu malam (31/8/2025).
Iwan bahkan mengaitkan absennya Gibran dengan isu keterlibatan ‘geng Solo’ dalam aksi-aksi demonstrasi yang berujung ricuh hingga penjarahan.
“Jangan-jangan, Presiden Prabowo sudah mencium indikasi itu. Namun ini perlu konfirmasi dan pembuktian lebih lanjut. Ini hanya pembacaan politik saya saja,” jelas Iwan.
Iwan juga mencermati posisi Prabowo dalam jumpa pers yang di sebelahnya persis justru didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Apalagi Ketum PDIP Megawati yang justru berdiri di samping Presiden Prabowo. Hal ini memang secara politik bisa dibaca berbeda oleh publik,” kata Iwan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers mengenai situasi terkini bangsa yang memburuk di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025). Prabowo memberikan keterangan resmi didampingi oleh seluruh pimpinan partai politik di DPR yang dimulai pukul 15.15 WIB.
Selain Megawati, pimpinan parpol yang hadir adalah Megawati, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Sementara, Partai Demokrat diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid. Selain itu, tampak pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin.
Ketidakhadiran Gibran semakin meyakinkan public bahwa Prabowo sepertinya mulai lebih tertarik membangun koalisi dengan PDIP dibanding tunduk kepada jaringan keluarga Jokowi. Hal ini menjadi pertanda bahwa seluruh kroni Jokowi yang ada di pemerintahan, secara perlahan akan disingkirkan.
Mereka yang terlibat kasus korupsi, kemungkinan kasusnya akan diungkap kembali. Termasuk Budi Arie, Menteri Koperasi yang terlibat kasus perlindungan judi online. Begitu juga dengan Bobby Nasution, menantu Jokowi yang kasus korupsinya sudah banyak dilaporkan ke KPK, mulai dari kasus penyelundupan nikel, kasus tambang Blok Medan, kasus korupsi proyek APBD Medan dan Sumut serta gratifikasi proyek jalan di Tapanuli Selatan. ***
