Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, tidak lama
lagi bakal ada penangkapan mafia
besar-besaran dalam waktu dekat ini. Kabar itu ia ungkap kepada wartawan di
Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (20/10).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
Ia mengatakan mafia yang dimaksud terkait penyelundupan baik tekstil, baja, dan lain-lainnya. Purbaya mengatakan pihaknya sudah mengantongi nama-nama 'mafia' tersebut. Sementara ini ia rahasiakan sampai akhirnya tersangka itu ditangkap.
"Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses. Intinya yang selama ini under invoicing, nyelundupin. Yang paling banyak tekstil, baja segala macam. Sudah ada nama-namanya," katanya.
Purbaya belum mengungkap berapa kerugian negara yang terjadi akibat ulah mafia tersebut. Ia juga belum mengungkap berapa potensi pendapatan negara yang bisa diminta atau disita dari perbuatan mafia tersebut.
"Belum tahu. Masih kita hitung," katanya.
Yang pasti, selain membersihkan mafia dari luar, Purbaya mengatakan pihaknya sekarang juga sedang melakukan bersih-bersih pegawai nakal di Kemenkeu, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk melakukan pembersihan itu, Purbaya sudah resmi merilis nomor WhatsApp "Lapor Pak Purbaya" untuk menerima aduan masyarakat soal permasalahan pajak dan bea cukai.
Layanan Lapor Pak Purbaya dibuka bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai permasalahan pajak dan bea cukai, termasuk mengadukan petugas yang nakal. Nomor WA yang bisa dipakai masyarakat untuk mengadu ke Purbaya adalah 0822 4040 6600.
"Arah ke depan. Kita tumbuh lebih cepat. Berantas kebocoran-kebocoran. Saya akan kerjakan di mana? Di Bea Cukai dan Pajak," katanya.
Terkait soal penangkapan mafia itu, Purbaya menyebut kalau masalah itu sebenarnya sudah lama. Hanya saja apparat penegak hukum harus melakukan pengumpulan fakta lebih dahulu dan disusul pemeriksaan saksi. Sekarang fakta dan saksi itu sudah lengkap sehingga penangkapannya masih menunggu waktu.
Selain kasus penyelundupan baja dan tekstil, sebenarnya ada banyak penyelundupan yang sudah diadukan ke Mabes Polri dan KPK. Salah satunya penyelundupan biji nikel ke China yang sempat dibeberkan pengamat ekonomi Almarhum Faisal Basri. Malah Faisal berani langsung menyebut nama dua pemain utama penyelundupan nikel itu, yakni Bobby Nasution dan Airlangga Hartarto. Kerugian negara akibat penyelundupan ini diperkirakan mencapai puluhan triliun.
Namun untuk kedua nama itu, KPK selaku pihak yang menerima laporan, belum mau bertindak. Sampai detik ini pengaruh Jokowi masih sangat kuat di KPK sehingga KPK selalu berusaha melindungi keluarga Solo itu.
Bahkan KPK berani melawan hakim sidang tindak pidana korupsi yang pernah meminta agar Bobby Nasution sebagai gunbernur Sumut dihadirkan sebagai saksi kasus korupsi jalan raya di persidangan.
KPK sampai sekarang tidak mau memenuhi permintaan itu karena mereka disebut-sebut terikat janji dengan Jokowi untuk selalu melindungi anak dan menantu presiden itu. KPK hanya terlihat garang kalau yang mereka tangkap adalah pengusaha atau pejabat yang tidak terkait langsung dengan kekuasaaan. ***
