Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia
memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana
berkat kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian dan Lembaga. Prabowo
mengatakan efisiensi tersebut dilakukan sejak awal pemerintahan dan dinilai
berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah.
residen Prabowo Subianto menyalami jajaran menteri dan pimpinan lembaga
sebelum memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta,
Senin (15/12/2025).
"APBN sudah kita siapkan dan saya katakan anggaran ini kita siapkan karena uangnya ada. Karena di awal pemerintahan kita menghemat ratusan triliun, saya diserang dan dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Presiden menyampaikan, anggaran penanganan bencana telah disiapkan karena ketersediaan dana negara berada dalam kondisi aman. Dengan kemampuan fiskal yang ada, pemerintah dapat bergerak cepat menyalurkan bantuan awal bagi daerah terdampak bencana.
Prabowo juga menginstruksikan penyaluran dana operasional taktis sebesar Rp 20 miliar kepada setiap gubernur di daerah terdampak, serta Rp 4 miliar kepada masing-masing bupati dan wali kota di 52 kabupaten dan kota. Dana tersebut dikirim di luar anggaran pemulihan dan telah diterima dalam waktu singkat.
"Semua gubernur yang terdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp 20 miliar. Semua bupati dan wali kota di 52 kabupaten dan kota yang terdampak langsung saya kirim Rp 4 miliar. Dana ini sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten," kata Presiden.
Butuh lebih dari Rp50 Triliun
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kalkulasi awal kebutuhan anggaran untuk pemulihan bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh di atas Rp 50 triliun.
“Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp 50 sekian triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," katanya dalam doorstop pasca agenda Balairung Dialogue 2025 di Jakarta.
Data terus di-update, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terus meng-update juga, semua meng-update, lanjutnya. AHY sudah meminta agar kebutuhan anggaran terus diperbaharui untuk kebutuhan penyelesaian fase tanggap darurat bencana yang diperpanjang, serta tahapan percepatan rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.
Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, lanjutnya, jajaran kementerian terkait diminta untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan, mempersiapkan penanganan bencana dengan baik, khususnya ketika eksekusi di lapangan.
“Tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita lakukan secara cepat, tapi juga tidak boleh grasah-grusuh, karena membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, tapi juga harus kualitasnya bagus, karena jangan sampai kemudian juga tetap rentan terhadap bencana itu,” kata Menko IPK.
Secara keseluruhan, infrastruktur terdampak bencana di ketiga Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar ada di 52 kabupaten. Mulai dari kerusakan1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses terputus, 101 jalan terputus, dan 62 jembatan terputus.
Selain itu, juga kerusakan 156,5 ribu rumah dengan rincian 143.427 rusak berat, 2.298 rusak sedang, dan 10.808 rusak ringan. ***
