 |
| Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar jumpa pers terkait pencabutan izin sejumlah perusahaan dan mengumumkan audit total untuk PT Toba Pulp Lestari di Istana Kepresidenan RI, Jakarta |
Keberlanjutan usaha produksi bubur kertas yang dihasilkan PT Toba Pulp Lestari tampaknya dalam posisi terancam setelah Presiden Prabowo menyambut tuntutan rakyat yang meminta agar perusahaan milik investor Hongkong itu segera diaudit. Perintah itu menambah rumit posisi PT Toba Pulb Lestari setelah sebelumnya mereka dituding terlibat sebagai perusak lingkungan sehingga memicu buruknya bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara akhir November ini.
Perintah audit total perusahaan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Presiden meminta agar pihak auditor melakukan audit dan evaluasi total izin operasi Toba Pulp Lestari yang bergerak pada sektor pengolahan hasil hutan, khususnya bubur kertas atau pulp dan produk turunan lainnya.
"Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari atau (PT TPL) yang banyak diberitakan. Bapak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk audit dan evaluasi total terhadap PT TPL ini," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dilansir ANTARA, Senin, 15 Desember.
Raja Juli mengatakan dirinya menginstruksikan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki untuk fokus mengawal audit tersebut. Sebelumnya, operasional perusahaan ini ditutup sementara karena terkait kasus bencana yang terjadi belakangan ini.
"Insyaallah sekali lagi apabila (sudah) ada hasilnya, akan saya umumkan kembali kepada publik, apakah akan kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakang ini," ujarnya.
PBPH yang disebut Raja Juli merupakan kependekan dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
Pada kesempatan sama, Raja Juli juga mengumumkan Kementerian Kehutanan telah mencabut 22 PBPH yang luas lahannya mencapai 1.012.016 hektare. Luasan itu mencakup 116.198 hektare lahan di Sumatera.
"Detailnya saya akan menuliskan SK (surat keputusan) pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan," katanya.
Raja Juli menjelaskan pencabutan itu merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden untuk menertibkan PBPH bermasalah, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1,5 juta hektare.
Apple produk
"Tanggal 3 Februari lalu, saya sudah mencabut 18 PBPH seluas 1,5 juta hektare, ditambah hari ini 1 juta hektare. Maka, sudah ada penertiban sekitar 1,5 juta hektare hutan kita," kata Menhut.
Dalam jumpa pers yang sama, Raja Juli juga mengumumkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang terdiri atas sejumlah kementerian/lembaga.
"Per hari ini, kami (Kementerian Kehutanan, red.) sudah menertibkan 11 subjek hukum yang nanti sekali lagi akan kita sinergikan proses penegakan hukumnya bersama dengan Satgas PKH," ujar Raja Juli.
Evaluasi dan audit ketat terhadap sejumlah perusahaan yang bergerak pada sektor pengolahan hasil hutan dilakukan pemerintah setelah adanya banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025.
Bencana tersebut, selain karena faktor cuaca ekstrem, diyakini diperparah karena kerusakan lingkungan akibat masifnya alih fungsi hutan menjadi lahan-lahan perkebunan monokultur dan tambang.
Nasib PT TPL tampaknya benar-benar dalam keadaan buruk setelah mereka juga tidak mendapat pembelaan lagi dari Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang posisinya juga mendapat sorotan belakangan ini. Luhut malah mengaku kalau ia tidak punya hubungan apapun dengan PT TPL.
Padahal sebelumnya Luhut dikenal sangat vocal mendukung operasional PT TPL. Tapi setelah berbagai manuvernya terungkap ke permukaan, Luhut mulai ambing ancang-ancang untuk diam. Sebelumnya Luhut juga menjadi sorotan karena berperan dalam memberi fasilitas bagi beroperasinya bandara udara di Morowali demi kepentingan pengusaha China.
Kali ini Luhut sepertinya tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk melindungi Perusahaan-perusahaan yang selama ini dibelanya. Perlahan tapi pasti, belangnya saat bersama Jokowi, sudah mulai terungkap satu persatu. ***
