Menteri Perumahan
dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan akan mempercepat
pembangunan hunian tetap bagi masyarakat korban banjir di sejumlah wilayah
Sumatera.
Kehancuran yang terjadi akibat banjir dan longsor di Sumatera akhir November 2025
Maruarar menyatakan seluruh tahapan penyediaan hunian tetap telah disiapkan, mulai dari penetapan lokasi yang clear and clean, pendataan by name by address, penyusunan detail engineering design, hingga proses lelang dan pembangunan.
“Kami sudah siap. Sekarang kami berada di tahap paling akhir, yaitu pembangunan hunian tetap,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 12 Januari 2026.
Berdasarkan data per MInggu 11 Januari 2026, Kementerian PKP mencatat total rumah terdampak di tiga provinsi mencapai sekitar 189.308 unit. Di Aceh, terdapat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat, dan 13.969 rumah hanyut.
Di Sumatera Utara tercatat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, dan 937 rumah hanyut. Sementara di Sumatera Barat terdapat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat, dan 791 rumah hanyut.
Pemerintah juga telah menyiapkan lahan relokasi di berbagai titik. Di Sumatera Utara, Lokasi Pembangunan rumah bantuan itu terdapat di 16 titik. Yang terbanyak justru di Aceh, Pemerintah menyiapkan 153 lokasi, yang terdiri atas 41 lahan milik pemerintah daerah, 9 lahan negara, 30 lahan BUMN dan BUMD, 56 lahan swasta, serta 17 lahan yang masih dalam tahap identifikasi. Sedangkan Sumatera Barat tersedia 28 lokasi relokasi.
“Total luas lahan relokasi di Aceh mencapai 473 hektare, di Sumatera Utara 58 hektare, dan di Sumatera Barat 53 hektare. Khusus Aceh, dari 153 titik lahan yang diusulkan, total daya tampungnya mencapai 28.311 unit rumah. Sebanyak 24 titik sudah kami verifikasi dan dinyatakan layak,” kata Maruarar.
Menteri PKP menegaskan pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni aman dari potensi bencana, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan pusat kehidupan masyarakat.
“Lokasinya harus aman dari banjir, tsunami, atau longsor. Lahan juga harus bersih secara hukum dan dekat dengan ladang, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi, Maruarar mengusulkan agar proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa dilakukan dipercepat. Pemerintah menargetkan pembangunan bisa dimulai pada Februari 2026.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional agar proses penanganan berjalan cepat dan akurat. “Kami menunggu data final dari BPS. Satu data ini penting agar tidak ada perbedaan angka dan semua langkah bisa terkoordinasi,” ujar Maruarar. (temp)
