 |
| Presiden Prabowo Subianto bersama Said Iqbal (kanan) dan Staf khusus Kapolri, Andi Gani Nena Wea |
Pelantikan Pimpinan organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal sebagai penasihat presiden berlangsung pada Senin sore (8/6/2026). Presiden Prabowo memberikan jabatan cukup tinggi kepada aktivis buruh ini, yakni sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.
“Kedudukannya setingkat menteri sesuai Perpres Nomor 137/2024 (Perpres tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya.
Dengan demikian Said Iqbal adalah pimpinan buruh pertama di Indonesia yang diangkat Pemerintah untuk mendapatkan jabatan setingkat Menteri guna menangani bidang perburuhan.
Memang sebelumnya ada nama Jumhur Hidayat, salah satu tokoh KSPI yang juga diangkat sebagai menteri, namun untuk jabatan Menteri Lingkungan hidup yang sama sekali tidak terkait dengan buruh.
Ada pula nama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang didapuk sebagai penasihat Kapolri. Tentu saja jabatan Andi tidak setara dengan Menteri.
Said Iqbal bisa dikatakan merupakan satu-satunya aktivis buruh yang diajak masuk dalam jajaran kabinet untuk menangani kasus buruh.
Saiq Iqbal menerima tawaran itu dengan senang hati. Dengan jabatan itu, tentu saja hidupnya akan berubah, dari buruh pabrik menjadi pejabat negara. Kemana-mana, ia akan mendapat pengawalan dari ajudan petugas kepolisian. Belum lagi fasilitas mobil yang disediakan negara.
Bisa jadi penampilannya pun akan berubah, dari seorang demonstran yang memperjuangkan nasib buruh, menjadi pejabat negara yang dilengkapi sejumlah fasilitas.
Meredam Aksi Buruh
Langkah Pemerintah mengangkat Iqbal dalam lingkungan kabinet tentu saja bertujuan untuk meredam aksi buruh yang belakangan ini semakin tertekan karena banyaknya kasus PHK dan masalah upah yang mencuat di mana-mana.
Selama ini sosok Said Iqbal dikenal kritis mempertanyakan sikap Pemerintah terkait nasib buruh ini. Setelah ia duduk di kabinet, akankan nasib buruh di negeri ini akan lebih baik? Atau jangan-jangan ia hanya memanfaatkan isu buruh untuk mendapatkan jabatan?
Ini yang belum terjawab. Perlu waktu untuk melihat perubahan apa yang terjadi ke depan.
Masuknya Saiq Iqbal ke Istana sebenarnya bukan hal yang aneh. Sinyal kedekatan Said dan Prabowo sudah terlihat saat peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 lalu. Saat itu para buruh yang tergabung dalam KSPI merayakan "May Day" di Silang Monas bersama Prabowo.
Kala itu Said Iqbal sukses mendatangkan sekitar 200 ribu buruh untuk larut dalam perayaan yang lebih tampak seperti karnaval ketimbang aksi massa buruh menuntut kesejahteraan seperti biasanya. Prabowo juga tampil percaya diri di hadapan para buruh itu.
Mengenakan baju safari krem andalannya, Prabowo menyalami massa, melempar topinya ke kerumunan, bahkan ikut berjoget bersama di atas panggung diiringi lagu "Kamu Ngga Sendirian" yang dibawakan oleh grup band Tipe-X. Bahkan kemudian Prabowo sampai melepas baju safarinya dan mengenakan kaus hitam.
Seperti yang sempat diutarakan oleh Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI M. Qodari, kehadiran presiden di Monas merupakan simbol nyata komitmen pemerintah untuk menghapus stigma lama yang menempatkan negara berseberangan dengan pekerja.
"Pemerintah ingin menegaskan satu hal bahwa posisi pemerintah bukan berhadapan dengan pekerja atau buruh, melainkan menempatkan elemen pekerja sebagai mitra strategis pembangunan," jelas Qodari saat itu.
Di atas panggung May Day 2026 pula, pemerintah memberikan "hadiah besar" yang telah dinanti selama puluhan tahun guna melunakkan tensi pergerakan: pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
Prabowo dengan bangga mengaku telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026, yang memangkas batas maksimal potongan komisi aplikator ojek online (ojol) menjadi hanya 8% dari sebelumnya 20 persen. Aturan ini memastikan mitra pengemudi menerima minimal 92% dari pendapatan bersih perjalanan mereka.
Di hadapan para buruh, Prabowo juga mengumumkan penerbitan Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188. Melalui peraturan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan perlindungan dan kesejahteraan pada nelayan.
Kemudian, Prabowo juga secara resmi mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh untuk melindungi pekerja dari ancaman PHK.
Aksi Prabowo di depan para buruh ini terkesan menunjukkan sinyal kalau pemerintah bakal berpihak pada buruh. Namun yang menonjol dari peringatan May Day 2026 itu adalah sinyal masuknya Said Iqbal ke dalam Istana.
Sinyal itulah yang kemudian dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi beberapa hari sebelum pelantikan dilakukan. Prasetyo mengatakan, penunjukan Said Iqbal tidak lepas dari rekam jejaknya.
"Ya, berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," sebut Prasetyo Hadi.
Pro Kontra
Masuknya pimpinan buruh ke dalam lingkaran kekuasaan menimbulkan beragam reaksi dari kalangan aktivis pergerakan buruh. Langkah itu dinilai sebagai cara Prabowo untuk "menjinakkan" kaum buruh.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai kehadiran Said Iqbal di lingkar kekuasaan berpotensi mengurangi daya kritis gerakan buruh terhadap kebijakan pemerintah.
"Sisi negatifnya, tentu narasi kritis kaum buruh tereduksi," kata Agung dalam siaran persnya.
Meski di sisi lain, Agung juga tak menampik, masuknya tokoh buruh ke Istana juga bisa berpotensi membawa dampak positif. Dia menilai, dari sisi kapasitas dan pengalaman, Said Iqbal merupakan figur yang sangat memahami persoalan ketenagakerjaan dan memiliki basis dukungan kuat di kalangan pekerja.
Said Iqbal sendiri memang bukan tokoh buruh sembarangan. Pria kelahiran Jakarta, 5 Juli 1968 ini merintis jalan aktivismenya dari bawah, saat menjadi Ketua Serikat Pekerja tingkat basis (pabrik) di sebuah perusahaan elektronika di kawasan industri Bekasi pada tahun 1992. Ia dikenal memiliki kemampuan negosiasi dan orasi yang bagus.
Said Iqbal dipercaya memimpin Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Puncaknya, ia terpilih sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), salah satu aliansi buruh terbesar di Indonesia yang membawahi jutaan pekerja sektor manufaktur, metal, elektronik, dan jasa.
Di bawah komandonya, KSPI bertransformasi menjadi mesin unjuk rasa paling ditakuti lintas rezim karena kedisiplinan massanya. Kiprah Iqbal juga diakui di panggung internasional.
Pada tahun 2013, ia meraih penghargaan bergengsi The Febe Elisabeth Velasquez Award dari FNV (Federasi Serikat Pekerja Belanda).
Penghargaan ini menobatkan Said Iqbal sebagai Tokoh Buruh Terbaik Dunia atas konsistensinya memperjuangkan upah layak, jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat, serta membatasi sistem kerja alih daya (outsourcing) di Indonesia melalui mogok nasional yang melumpuhkan kawasan industri.
Sadar bahwa demonstrasi jalanan kerap menemui jalan buntu di parlemen, Said Iqbal mengambil langkah berani pada Oktober 2021 dengan menghidupkan kembali Partai Buruh (yang awalnya didirikan Muchtar Pakpahan).
Sebagai Presiden Partai Buruh, ia mencoba membawa gerakan ini ke ranah politik elektoral pada Pemilu 2024. Melalui instrumen partai ini, ia secara masif mengonsolidasikan elemen buruh tani, nelayan, guru honorer, hingga ojek online untuk membangun kesadaran kelas pekerja.
Meski dalam kampanyenya Partai Buruh bersumpah tidak akan berkoalisi dengan partai-partai pendukung Omnibus Law, pasca Pemilu Said Iqbal menunjukkan kelenturan politik yang tinggi. Alih-alih berada di oposisi murni, ia mulai membuka ruang dialog formal dengan Prabowo Subianto. Puncaknya adalah pelantikan yang berlangsung Senin 8 Juni 2026.
Namun harus diingat, Said Iqbal bukan satu-satunya aktivis buruh yang diajak masuk kabinet untuk menangani kasus buruh. Tokoh buruh yang sangat vocal dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan pada November 1999 pernah mendapat tawaran yang sama.
Muchtar mengaku menerima telepon langsung dari Abdurrahman Wahib alias Gus Dur yang kala itu menjabat presiden untuk bersedia duduk sebagai Menteri Tenaga Kerja.
Sebelum menjabat presiden, Gus Dur dan Muchtar Pakpahan memang sudah bersahabat dekat. Mereka bergabung dalam Forum Demokrasi yang kritis mengkritik pemerintahan Soeharto. Tak heran jika Gur Dur cukup mengenal Muchtar sehingga mengajaknya bergabung dalam kabinet.
Muchtar merupakan aktivis buruh yang sangat terkenal di masa itu. Ia berkali-kali masuk penjara di masa Pemerintahan Orde baru hanya karena memperjuangkan nasib buruh.
Sebenarnya banyak tawaran fasilitas yang diberikan penguasa kala itu kepada dirinya asal mau meredam aksi buruh. Tapi Muchtar menolak semua itu. Ia lebih memilih menerima risiko berhadapan dengan moncong senjata ketimbang tunduk kepada kekuasaan.
Selain sebagai aktivis buruh, Muchtar Pakpakan juga berprofesi sebagai pengacara dan akademisi. Ia merupakan alumni Fakultas Ekonomi USU Medan pada 1978, seangkatan dengan Yasona Laoly, Politisi PDIP yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Jokowi.
Jika ia mau, sebenarnya Muchtar Pakpahan berpeluang menjadi pengacara hebat untuk menangani kasus-kasus besar dengan bayaran yang wah. Tapi ia menolak semua itu. Muchtar justru memilih menangani kasus buruh meski tanpa bayaran sepeserpun.
Pengetahuan Muchtar mengenai perburuhan sangat kuat karena ia sudah menekuni isu buruh sejak masih mahasiswa di Medan. Namanya pun cukup terkenal di tingkat internasional. Tak heran jika SBSI yang didirikannya banyak mendapat dukungan dari organisasi buruh berbagai negara.
Meski demikian, ia tetap hidup sederhana. Tampilannya benar-benar seperti seorang buruh desa. Ditambah lagi aksen bicaranya yang sangat kental batak. Namun siapa sangka, Muchtar kala itu bisa mengguncang nasional dengan aksi-aksi buruh yang dikomandoinya.
Saat mendapat tawaran untuk duduk sebagai Menteri Tenaga Kerja, Muchtar dengan halus menolaknya. Ia mengaku tetap mendukung pemeritahan Gus Dur kala itu, tapi tetap tidak ingin masuk dalam jajaran kabinet.
“Biarlah saya berjuang untuk nasib buruh dari luar pemerintahan saja,” katanya kala itu. Bagi Muchtar, memperjuangkan nasib buruh haruslah dari lapangan, bukan dari dalam pemerintahan. Dengan demikian akan ada keseimbangan kekuatan.
Dan memang terbukti, Muchtar tetap konsisten berjuang untuk nasib buruh hingga ajal menjemputnya pada 22 Maret 2021. **
