 |
| Petani sawit di Langkat |
Kebijakan ekspor produk sumber daya alam strategis hanya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai menurunkan kepercayaan petani kepada masa depan bisnis sawit di Indonesia. Kebijakan itu bukannya menolong petani, tapi justru membuat petani sawit tertekan setelah harga tandan buah segar (TBS) terjun bebas.
Tekanan itu dirasakan salah seorang petani sawit (perkebunan rakyat) di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Herman (40), karena merasa kebijakan satu pintu ekspor itu semakin menyulitkan pemasaran sawit. Oleh karena itu ia meminta Pemerintah segera mengubah kebijakan itu agar harga sawit kembali normal.
"Pemerintah jangan lama-lama menaikan harga lagi. Harga rendah tak seimbang dengan harga pupuk yang tinggi, belum lagi kebutuhan rumah tangga yang mulai mahal," kata Herman sebagaimana dikutip dari Kompas, Senin (2/6/2026).
"Kalau kebijakan satu pintu dari Pemerintah membuat masyarakat tertekan, sama saja, dan terakhirnya bukan menolong petani," ucap Herman, yang menyebut harga Rp 3.000 per kilogram.
Kata Herman, harga sawit turun sejak pekan lalu, dan kini menyentuh Rp 2.270 per kilogram. Dia pun semakin khawatir karena pupuk, racun hama, racun gulma (tanaman pengganggu) juga naik.
Pupuk biasanya Rp 500.000 sebulan lalu, tapi saat ini sudah Rp 700.000 per sak. Sementara racun atau pestisida Rp 60.000 sekarang sudah Rp 80.000 per botol.
"Naiknya biasa 40 persen. Pupuk Urea terakhir paling murah tahun 2025 hanya Rp 300.000 per sak. Belum lagi upah panen," tutur Herman, yang juga sebagai pekerja di kebun orang lain.
Dia menceritakan, harga sawit di daerahnya paling tinggi Rp 2.270 per kilogram, namun jika dibagi lagi dengan upah pekerja, biasa ongkos panen Rp 300 per kilogram.
"Sama kita itu ya sekitar Rp 1.900 an. Kalau nanti turun lagi. Ya kacau lah. Apalagi hasil panen pun sekarang sedikit. Saya ada dua pekerja, dan saya juga kerja dengan orang lain. Kalau harga sawit lumayan, ya saya pekerjakan orang lain, tapi kalau sekarang mikir-mikir juga lah," ucap Herman.
Akibat harga sawit turun dan pupuk mahal, Herman dan petani sawit lainnya di Bahorok merasa bimbang. Di satu sisi sawitnya butuh pupuk, tapi di sisi lain harganya tinggi.
"Jadi kawan-kawan di sini stop lah untuk memupuk. Kita juga kan bukan untuk pupuk aja, ya, kebutuhan hari-hari lagi kan. Kalau pun mau memupuk pasti dikurangi, biasa 100 kilogram, menjadi 50-60 kilogram," ujar Herman, yang setiap hari panen di kebun orang lain.
Menurut Herman, naiknya harga pupuk tersebut bisa mengancam petani, karena potensi pupuk replika biasa beredar di pasar memang murah, tapi tidak asli. Dia meminta pemerintah cepat mengeluarkan kebijakan menstabilkan harga sawit dan juga pupuk.
Herman mengeluh karena harga sawit terkadang naiknya paling Rp 50, kalau Rp 100 itu sulit.
"Tapi kalau turun, langsung sampai Rp 200-300. Cepat sekali, jadi kami terkejut," ujar Herman, yang usia sawitnya baru empat tahun.
Mengingat harga masih belum stabil, Herman memilih fokus memenuhi kebutuhan dasar, sampai nilai jual sawit kembali naik.
"Jadi kita fokus kebutuhan dasar keluarga lah dulu, pupuk nanti dulu lah," kata Herman, yang menjual sawitnya ke touke (pembeli).
Herman menambahkan, Indonesia salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, jadi harus memikirkan sebelum membuat kebijakan.
"Supaya petani ini tidak terkejut. Semoga cepat normal, sehingga masyarakat pun bisa tenang, goyah juga kita ini sekarang," kata Herman.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, Fariz Haholongan Hutagalung, menjelaskan karena kebijakan satu pintu mengelola ekspor maka banyak eksportir tidak melakukan pembelian, sehingga berdampak terhadap harga.
Tadinya, kata Fariz, produksi bisa diserap banyak, tapi kini terbatas, dan mereka masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pertanian. Dia pun menyebutkan ini masih transisi, dan berharap segera bisa diadaptasikan dengan situasi saat ini.
“Kalau kata Menteri Pertanian, ini masa transisi tidak begitu lama sehingga adaptasi terhadap harga TBS sawit bisa normal kembali, itu harapannya,” kata Fariz saat dihubungi melalui telepon seluler.
Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Sumut terus berupaya dengan langkah-langkah yang dilakukan, yakni mengawal, monitoring dan pengawasan secara berkala serta ketat di lapangan.
“Agar harga-harga dengan situasi transisi ekspor satu pintu itu tidak dipermainkan di tingkat petani. Itu yang kita lakukan,” kata Fariz.
Dia juga menyampaikan, pengawasan terhadap harga pupuk yang biasa dipakai petani sawit bisa terjaga dengan baik. Fariz memastikan harga pupuk subsidi sudah ditetapkan harganya dan Pemerintah menjamin pupuk subsidi harganya stabil dan aman.
Harga pupuk memang semakin mahal karena terdampak dari perang Amerika Serikat, Israel dengan Iran, sampai sekarang belum stabil, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Pabrik pupuk di Indonesia masih menggunakan sebagian besar BBM. Dia berharap situasi di timur tengah bisa normal, karena dampaknya sangat signifikan. *** (Kompas)
