Operasi tangkap
tangan (OTT) Kepala Daerah yang terlibat korupsi seakan tidak pernah berhenti.
Dalam sepekan di bulan Juli ini, ada tiga kasus OTT terhadap Kepala Daerah. 
Bupati nonaktif Langkat Syah Afandin salah satu yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK di awal Juli
Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, sebagai tersangka suap jual beli jabatan sekretaris daerah, empat tahun setelah pendahulunya, Andi Putra, divonis dalam perkara suap perpanjangan HGU. Sepekan kemudian giliran Bupati Langkat Syah Afandin.
Lalu, Kamis malam 9 Juli 2026, KPK menciduk Bupati Sukoharjo Etik Suryani atas dugaan pemerasan terhadap perangkat daerahnya sendiri. Etik adalah kepala daerah kesepuluh yang terjaring OTT sepanjang 2026, sekaligus kepala daerah kelima belas hasil Pilkada serentak 2024 yang berurusan dengan KPK.
Padahal mereka baru dilantik bersama pada 20 Februari 2025, belum genap satu setengah tahun.
Korupsi Kepala Daerah Terus Berulang, Apa Akar Masalahnya? Dan pola itu seakan punya aritmetikanya sendiri.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengakui gaji kepala daerah hanya berkisar Rp 5–6 juta sebulan, sementara ongkos politiknya tinggi dan tidak masuk akal. Taksiran KPK lebih telanjang lagi, modal seorang calon bupati atau wali kota berkisar Rp 30–100 miliar, dan di daerah metropolitan dapat menyentuh Rp 150 miliar.
Ketika biaya meraih jabatan berlipat ribuan kali penghasilan sahnya, jabatan berhenti menjadi amanah dan berubah menjadi investasi yang harus balik modal. Mutasi pegawai, perizinan, serta proyek daerah adalah dividennya.
Pertanyaannya bukan lagi siapa berikutnya, melainkan mengapa pola ini terus berulang seolah kebal terhadap ratusan penangkapan.
Akar Struktural masalahnya
Kajian Litbang Kemendagri (2015) memperkirakan ongkos pencalonan bupati/wali kota hingga gubernur mencapai Rp 20–100 miliar, sementara penghasilan resmi kepala daerah selama lima tahun tidak akan pernah menutupnya. Jabatan pun diperlakukan sebagai investasi yang menuntut pengembalian modal.
Dalam kerangka segitiga kecurangan Donald Cressey, pilkada mahal menyediakan dua elemen sekaligus, yakni tekanan finansial dan rasionalisasi (“saya hanya balik modal”). Sedangkan lemahnya pengawasan menyediakan elemen ketiga, yaitu kesempatan.
Jual beli jabatan seperti di Kuansing adalah instrumen balik modal tercepat karena sekali transaksi bernilai miliaran dan pembelinya antre.
Mengapa politik uang begitu lekat menjadi ciri demokrasi Indonesia?
Herbert Kitschelt membedakan keterkaitan politisi-pemilih yang programatik (berbasis platform kebijakan) dan klientelistik (berbasis imbalan material). Demokrasi kita masih bertumpu pada yang kedua.
Aspinall dan Berenschot dalam Democracy for Sale (2019) menunjukkan klientelisme bukan penyimpangan, melainkan norma informal yang menghubungkan politisi, broker suara, dan pemilih.
Di tengah tekanan ekonomi yang kian menjepit (daya beli melemah dan lapangan kerja menyempit) “serangan fajar” dinormalisasi sebagai rezeki musiman; ironisnya, tekanan ekonomi yang sama membuat berita korupsi menjadi kabar paling menyakitkan bagi rakyat yang mengantre bantuan.
Kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025 memperjelas anatomi pola ini. Kerentanan korupsi tidak berhenti di bilik suara, tetapi berlanjut setelah kandidat terpilih, misalnya, muncul praktik balas budi melalui pengisian jabatan birokrasi, pengaturan proyek, dan perizinan sebagai bentuk pengembalian biaya politik kepada para penyandang dana (Antara, 18/4/2026).
KPK mencatat memang tidak semua korupsi kepala daerah bermotif balik modal, sebagian murni keserakahan pribadi, tetapi lembaga itu mengakui adanya irisan kuat antara beban biaya politik dan terbukanya celah korupsi.
%20k.jpg) |
| Daftar Kepala Daerah yang ditangkap KPK sejak dilantik pada Februari 2025 |
Sebagian jalan pelonggaran sebenarnya telah dibuka Mahkamah Konstitusi: Putusan 62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang batas pencalonan presiden 20 persen, dan Putusan 60/PUU-XXII/2024 memangkas syarat pencalonan pilkada sehingga partai nonparlemen pun dapat mengusung calon.
Longgarnya pintu masuk menekan pasar “mahar politik” karena tiket pencalonan tidak lagi langka. Namun, ambang batas hanya satu simpul; belanja kampanye, honor saksi, dan jaringan broker tetap mahal.
Wacana lama mengembalikan pilkada ke DPRD (bahkan pilpres ke MPR) yang pernah dilontarkan sejumlah tokoh tetap layak didiskusikan sebagai ikhtiar menekan biaya, tetapi bukan obat mujarab: ia hanya memindahkan pembelian suara dari “eceran” (jutaan pemilih) ke “grosir” (puluhan anggota DPRD) yang justru lebih murah disuap dan lebih sulit diawasi. Sekaligus mengamputasi ruang koreksi publik yang menjadi keunggulan pemilihan langsung.
Pengalaman pilkada via DPRD sebelum 2005 pun tidak menunjukkan pemerintahan daerah yang lebih bersih.
KPK sendiri menegaskan pilkada langsung memang tidak kebal korupsi, tetapi menghadirkan ruang koreksi rakyat yang tidak dimiliki mekanisme perwakilan. Diskusi ulang boleh, asal titik beratnya bukan memindahkan pasar suara, melainkan mematikan pasarnya.
Sementara negara-negara maju tidak memberantas uang dari politik; mereka menjinakkannya.
Jerman misalnya, menghidupi partai dengan subsidi negara dan iuran anggota sehingga partai tidak menjual tiket pencalonan, gejala yang oleh Katz dan Mair disebut partai kartel.
Perancis membatasi plafon belanja, mengganti sebagian biaya kampanye kandidat yang patuh, dan hakim pemilunya berani membatalkan kemenangan pelanggar. Sementara Inggris sejak lama melarang total iklan politik berbayar di televisi.
Amerika Serikat memang pengecualian, pemilunya termahal di dunia pasca putusan Citizens United (2010), tetapi uangnya legal, tercatat, dan diaudit; masalah mereka adalah ketimpangan pengaruh, bukan jual beli jabatan dan suara seperti di sini.
Indonesia dapat mengadopsi paket Eropa itu secara bertahap, menaikkan subsidi negara kepada partai dengan syarat audit ketat dan sanksi bagi pemungut mahar, memberlakukan plafon belanja dengan pelaporan digital waktu nyata, menanggung honor saksi melalui negara atau rekapitulasi elektronik, serta memberi pengawas dana kampanye kewenangan diskualifikasi.
Namun, institusi impor hanya akan bekerja bila berakar pada kebudayaan.
Clifford Geertz mengingatkan, agama adalah sistem budaya: simbol-simbolnya berfungsi ganda sebagai model of (cermin kenyataan) dan model for (panduan bertindak). Ketika khotbah, pengajian, dan ritual komunitas berhenti pada seremoni, agama kehilangan daya model for-nya dalam mencegah korupsi.
Padahal Indonesia kaya perangkat kultural antikorupsi, seperti budaya malu, isin dan wirang dalam etika Jawa, siri pada orang Bugis-Makassar, marwah dalam adat Melayu, yang semuanya itu menjadikan aib sebagai hukuman sosial melebihi penjara.
Ironi Kuansing terasa di sini, tanah pacu jalur yang dibangun di atas gotong royong justru dua kali dicederai bupatinya.
Albert Bandura menjelaskan mekanismenya, koruptor menonaktifkan kendali moral (moral disengagement) melalui rasionalisasi “balik modal” dan “semua orang melakukannya”. Karena itu, efek jera hanya lahir bila sanksi hukum yang tegas (termasuk pemiskinan koruptor) bertemu dengan sanksi sosial-keagamaan yang menghidupkan kembali rasa malu.
Kapan pilkada murah dan bersih terwujud?
Perubahan norma politik lazimnya membutuhkan dua hingga tiga siklus pemilu. Jika paket reformasi pembiayaan dimulai serius pada siklus 2029–2031, disertai penguatan kelas menengah dan pendidikan pemilih, pilkada yang relatif murah dan bersih realistis baru matang pada era 2040-an.
Tanpa keberanian membenahi hulu, OTT demi OTT hanya akan menjadi ritual berulang: rompi oranye berganti pemakai, tetapi mesin yang memproduksinya tetap bekerja. Kasus Langkat dan Kuansing telah mengingatkan kita untuk kasus ini, dan bakal banyak lagi kasus serupa yang akan terbongkar ke depan. ***
