Pimpinan Projo ini Pernah Dituding Pelindung Judol, Kini Ia berbicara Pemberantasan Korupsi

 

 Budi Arie Setiadi, ketua Projo

Masih ingat Budi Arie Setiadi? Dia adalah Ketua Pro Jokowi yang pernah menduduki jabatan di kabinet, yakni sebagai Menteri Informasi dan Komunikasi di era Presiden Jokowi dan sempat pula sebagai Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden Prabowo. Budi Arie kemudian diberhentikan pada September 2025 karena namanya terlibat sebagai pelindung bisnis Judi online di Indonesia.

Meski pengadilan korupsi  berkali-kali menyebut keterlibatannya dalam bisnis judi online, tapi berkat perlindungan Jokowi, Budi Arie sama sekali tidak tersentuh hukum. Padahal Budi disebut-sebut  meraup keuntungan hingga Rp2 miliar per bulan dari bisnis mengatur lalu lintas judol itu. Perlindungan itu dilakukannya saat menjabat Menteri Infokom.

Selain masuk ke kantong pribadinya, keuntungan dari Judol itu menjadi modal operasional bagi organisasi Pro Jokowi yang dipimpinnya. Tak heran jika Projo bisa menghambur-hamburkan uang begitu mudah untuk gerakan politik mereka.

Setelah dipecat dari kabinet, Budi Arie kembali mendampingi Jokowi dalam berbagai kesempatan. Ia bertekad akan menggerakkan Projo untuk mendukung kembali keluarga Jokowi pada Pemilu 2029 mendatang.

Saat ini Budi Arie lagi gencar-gencarnya berbicara tentang anti korupsi yang digagas Presiden Prabowo. Tanpa malu sedikitpun,  Ia aktif berkampanye bahwa Jokowi di saat berkuasa adalah presiden yang anti korupsi.

Anda percaya? Mungkin Anda barangkali sedang senyum- senyum sambil marah di dalam hati. Tapi itulah prilaku yang ditunjukkan Budi Arie serta para pendukung Jokowi saat ini.

Dalam pidatonya pada hari ulang tahun  ke-12 Projo yang digelar secara sederhana di kantor mereka, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (23/8), Budi Arie menyampaikan idenya terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia pun membenarkan,  saat ini banyak pejabat yang mengaku mengabdi untuk rakyat, namun ujungnya justru melakukan korupsi. Sepertinya Budi Arie belajar dari pengalamannya sendiri.

"Sekarang banyak yang bilang untuk rakyat, untuk rakyat, tapi maling juga. Benar, enggak?" Ujar Budi Arie.

"Karena itulah kita harus tegaskan, kalau mau pemberantasan korupsi, ya harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan," imbuhnya.

Budi Arie mengatakan bahwa pemerintah tak bisa mengklaim melakukan pemberantasan korupsi namun mengabaikan praktik tersebut di lingkaran elit kekuasaan. Dia menegaskan komitmen Projo untuk setiap di garis rakyat.

Dia mengatakan, Projo mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045.

"Dan semua itu perlu kiprah, perlu kontribusi, perlu pengabdian dari kita semua tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan [dan] bidang masing-masing," katanya.

Budi Arie menilai tak ada yang keliru dari program pemerintahan Prabowo saat ini. Hanya saja, sejumlah program tersebut acap kali tak dieksekusi dengan benar.

"Kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tetapi adalah eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang, dan tentu saja membuat masyarakat menjadi kritis dan bertanya-tanya," kata dia.

Acara HUT ke-12 Projo digelar secara sederhana di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) organisasi tersebut dan hanya dihadiri pengurus inti serta puluhan anggota relawan. Dalam acara, tampak banner dengan foto Siluet Jokowi pada logo Projo yang secara permanen dipasang di bagian depan kantor.

Secara hukum, Budi Arie sebenarnya sudah sulit untuk menghindari dari tuduhan sebagai pelindung bisnis Judol di Indonesia. Praktik itu ia lakukan saat menjabat Menter Infokom di era Pemerintahan Jokowi.

Empat tersangka sebagai pelindung bisnis judol di pengadilan  telah memberi kesaksian bagaimana mereka diperintahkan Budi Arie untuk bekerja melindungi bisnis judol tersebut.  Setiap bulan mereka mendapat keuntungan miliran rupiah dari setoran pengusaha judol itu. Sebagian besar diserahkan kepada Budi Arie.

Tapi berkat perlindungan dari Jokowi, Budi Arie tidak pernah tersentuh hukum. Dan sekarang, bersama Projo, Budi Arie akan berjuang mengembalikan kejayaan politik keluarga Jokowi pada Pemilu 2029 mendatang. **