Mana yang Anda percaya, apakah riset Bank Dunia yang independet atau survey BPS yang berada di bawah kendali pemerintah?
Masalah independen BPS ini sebenarnya merupakan persoalan klasik yang ada sejak lama. Namun sulit dibantah sebab selama ini tidak ada lembaga survey lain yang melakukan riset yang sama. Hanya BPS yang mengeluarkan data-data tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, kemiskinan dan data statistic lainnya di Indonesia.
Banyak yang tidak percaya dengan hasil survei itu karena lembaga BPS berada di bawah kendali pemerintah. Tentu saja besar peluang mereka mengeluarkan data yang sifatnya menggembirakan pimpinannya.
Kalau mereka melakukan riset yang membuat wajah pemerintah menuai aib, tentu saja pimpinan lembaga itu berpeluang untuk digeser. Bagaimanapun juga kepala BPS diangkat dan diberhentikan presiden.
Makanya, data BPS cenderung menunjukkan wajah yang baik dari kinerja pemerintah. Bahwa banyak yang tidak percaya dengan kualitas riset lembaga ini, BPS tidak mau tahu. Yang penting, pemerintah puas dan jabatan pimpinannya aman.
Keberadaan BPS seperti ini yang menjadi dilema bagi rakyat selama ini. Ingin protes, tapi tidak ada data pembanding. Akhirnya, mau tidak mau, data BPS harus menjadi rujukan, meski tidak bisa dipercaya.
Lihat saja bagaimana BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu dengan angka yang cenderung memuaskan pemerintah.
Pada tahun 2025 misalnya, BPS menyebut kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen. Padahal di saat yang sama, PHK terjadi di mana-mana, para sarjana banyak yang belum mendapat pekerjaan, rakyat terus berteriak soal kesejahteraan.
Pertumbuhan 5,11 persen itu jelas bukan angka yang kecil. Seharusnya pertumbuuhan seperti ini diikuti dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Namun kenyataannya, rakyat terus mengeluh soal kesejahteraan yanng semakin memburuk.
Pemerintah tentu saja kerap memanfaatkan data BPS untuk memuji kinerjanya sendiri. Tak heran jika presiden seenaknya bisa mengatakan kehidupan rakyat Indonesia semakin sejahtera, Indonesia mampu swasembada beras, mampu meningkatkan ekonomi, bisa mendatangkan investrasi yang lebih besar, dan sebagainya.
Bagi sebagian warga, yakin kalau semua itu bual besar. Tapi sayangnya tidak ada data pembanding karena hanya data BPS satu-satunya yang menjadi acuan.
Sekarang Bank Dunia hadir untuk menjadi tolak ukur baru dalam melihat kemiskinan di Indonesia. Dan terbukti, data Bank Dunia sangat berbeda jauh dengan BPS.
Lihat saja bagaimana Bank Dunia memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia sampai April 2026 mencapai 64,2 persen, sementara BPS menyebut hanya 8,07 persen. Jelas data ini sangat berbeda jauh. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi.!
Banyak yang percaya bahwa data Bank Dunia lebih akurat karena metodelogi risetnya lebih transparan dan aktual. Sedangkan riset BPS sangat meragukan.
Mana yang lebih layak dipercaya, keputusannya ada di masyarakat.
Kalau pemerintah, tentu saja akan membenarkan data BPS karena data itu yang memuji kinerja mereka.
Pembelaan BPS
Adapun terkait perbedaan data ini, pihak BPS menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena Bank Dunia dan BPS menggunakan garis kemiskinan serta metode pengukuran yang berbeda.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Nashrul Wajdi mengatakan angka yang dirilis Bank Dunia tidak dihitung menggunakan garis kemiskinan nasional Indonesia. Ia menegaskan, kedua data itu tidak dapat dibandingkan secara langsung karena disusun berdasarkan standar kemiskinan dan tujuan pengukuran yang berbeda.
“Angka 64,2 persen dari Bank Dunia merupakan perkiraan penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah 8,30 dollar AS per kapita per hari menurut Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan standar yang ditetapkan World Bank, bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan di Indonesia," sebut dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (2/9/2026) seperti dikutip dari Antara.
"Nilainya ditetapkan berdasarkan standar kemiskinan yang umum digunakan di negara-negara dalam kelompok pendapatan menengah atas, dan digunakan terutama untuk membandingkan kondisi antarnegara,” tambah Nashrul.
Nashrul menjelaskan, Bank Dunia menggunakan sejumlah garis kemiskinan internasional untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara. Dalam pembaruan terbaru, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan sebesar 3 dollar AS per kapita per hari untuk mengukur kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, garis kemiskinan sebesar 4,20 dollar AS digunakan untuk negara berpendapatan menengah bawah dan 8,30 dollar AS untuk negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income countries/UMIC).
Garis kemiskinan 8,30 dollar AS tersebut juga tidak dikonversikan menggunakan kurs rupiah terhadap dollar AS yang berlaku di pasar. Bank Dunia menggunakan Purchasing Power Parity (PPP), yakni ukuran yang memperhitungkan perbedaan daya beli antarnegara.
BPS menyebut angka kemiskinan 64,2 persen berdasarkan garis 8,30 dollar AS PPP 2021 disusun dari median garis kemiskinan negara-negara berpendapatan menengah atas. Dengan demikian, standar tersebut bukan dihitung berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia secara spesifik.
Penerapan standar global tersebut membuat jumlah penduduk yang masuk kategori miskin menjadi lebih tinggi dibandingkan penghitungan berdasarkan garis kemiskinan nasional BPS.
Nashrul mengatakan, Bank Dunia juga telah menjelaskan bahwa garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang diterbitkan BPS lebih tepat digunakan untuk pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di dalam negeri Indonesia. Menurut dia, hal tersebut tercantum dalam keterangan di situs resmi Bank Dunia pada 13 Juni 2025.
Sementara itu, BPS mengukur kemiskinan Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Pengukuran tersebut didasarkan pada pengeluaran minimum yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan.
Untuk kebutuhan makanan, BPS menggunakan standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari berdasarkan pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Adapun kebutuhan nonmakanan mencakup pengeluaran untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
Penghitungan garis kemiskinan BPS menggunakan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mencatat pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat.
Susenas dilakukan dua kali dalam setahun sehingga garis kemiskinan BPS dapat diperbarui untuk mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Kemiskinan Indonesia 8,07 Persen Berdasarkan penghitungan BPS menggunakan garis kemiskinan nasional, persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen. Jumlah penduduk miskin pada periode tersebut mencapai sekitar 22,93 juta orang.
Angka kemiskinan BPS dihitung berdasarkan garis kemiskinan nasional yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan masyarakat di setiap provinsi serta kabupaten/kota. Penghitungan tersebut juga memperhitungkan tingkat harga, pola konsumsi, serta rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin. ***
