Keinginan Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan hingga perguruan tinggi negeri dinilai akan menambah beban besar bagi keuangan negara. Betapa tidak, untuk program pendidikan gratis itu dibutuhkan dana hampir Rp94 triliun.
Tentu saja hal ini akan memaksa pemerintah mencari sumber penerimaan baru atau menggeser prioritas belanja lain. Bayangkan saja, belanja untuk program Makan bergizi Gratis (MBG) saja menguras APBN hingga Rp 250 triliun pertahun, apalagi ditambah program gratis pendidikan ini. Apa tidak kupak-kapik APBN kita..!
Adapun keinginan menjalankan progam itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta pada Jumat (18/09).
"Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," kata Prabowo, mengutip laman resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Prabowo juga menyinggung kemungkinan menggunakan uang negara yang berhasil dikembalikan dari korupsi atau penyelewengan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Rencananya Pendidikan gratis ini akan dilaksanakan sebelum Pemilu sehingga Prabowo punya senjata untuk mendapatkan suara lagi agar kembali terpilih jadi presiden.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kementeriannya akan menindaklanjuti arahan tersebut dan telah mengkaji kebutuhan pembiayaannya. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang disiarkan TV Parlemen, Brian menyebut biaya untuk menggratiskan seluruh PTN mencapai Rp93,74 triliun.
Jumlah tersebut dihitung untuk sekitar 2,8 juta mahasiswa D3, D4, dan S1 di PTN akademik maupun vokasi. Brian mengatakan angka itu akan dibawa dalam pembahasan bersama Presiden, termasuk kemungkinan penerapannya secara bertahap.
Jika dibagi dengan jumlah mahasiswa yang disebut kementerian, nilainya setara sekitar Rp33,1 juta per mahasiswa per tahun. Namun, Kemdiktisaintek belum memerinci secara publik komponen apa saja yang masuk dalam perhitungan tersebut.
Ruang fiskal makin sempit
Peneliti Bidang Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai kebutuhan hampir Rp94 triliun terlalu besar untuk kondisi fiskal Indonesia saat ini.
Menurutnya, persoalannya bukan sekadar apakah APBN secara teknis mampu menyediakan dana sebesar itu, tetapi apakah kuliah gratis harus menjadi prioritas di tengah banyaknya kebutuhan lain yang juga harus dibiayai.
"Ruang APBN ada, tapi ini kan masalah pilihan. Harusnya sumber daya ini dialihkan buat pos belanja yang lebih membutuhkan," kata Teuku sebagaimana dikutip kajianberita.com dari kantor berita Deutsche Welle Jerman edisi Indonesia.
Ia menunjuk perbaikan pendidikan dasar, kesehatan dan anggaran tanggap bencana sebagai kebutuhan yang lebih mendesak. Dalam pendidikan dasar, menurut Teuku, pemerintah masih perlu memperbaiki infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru, terutama guru honorer.
Teuku juga mengingatkan bahwa tambahan kewajiban belanja dalam jangka panjang dapat semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah.
"Tidak ada sumber pembiayaan yang realistis karena postur fiskal kita saat ini terbatas. Risiko jangka panjangnya adalah belanja fiskal kita semakin tidak produktif dan ruang fiskal kita semakin sempit," jelas Teuku.
Butuh sumber pendapatan yang berkelanjutan
Pandangan serupa, dengan penekanan berbeda, disampaikan Ibrahim Kholilul Rohman, dosen Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia.
Menurut Ibrahim, memperluas akses pendidikan tinggi pada dasarnya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, negara-negara yang mampu menyediakan pendidikan tinggi gratis biasanya memiliki basis penerimaan negara yang kuat.
Ibrahim mencontohkan sejumlah negara Eropa dengan penerimaan pajak yang besar, sementara berbagai kebutuhan dasar masyarakatnya relatif lebih terpenuhi. Indonesia masih harus membagi ruang anggaran untuk banyak kebutuhan lain, mulai dari kesehatan hingga infrastruktur.
"Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah punya konsekuensi. Kalau digunakan untuk satu kebutuhan, berarti ada kebutuhan dasar lain yang ruang anggarannya berkurang, sementara banyak di antaranya juga belum terpenuhi," kata Ibrahim.
Menurut Ibrahim, tambahan kebutuhan sekitar Rp94 triliun akan sulit dibiayai tanpa sumber penerimaan baru yang tersedia secara terus-menerus.
"Tanpa adanya sumber pendapatan baru dari sisi pendapatan negara, agak sulit," ujarnya.
Jika tidak ada penerimaan baru, menurutnya, pemerintah harus melakukan efisiensi atau mengalihkan anggaran dari pos lain.
Ia juga mengingatkan pembiayaan pendidikan tidak dapat bergantung pada sumber yang nilainya tidak pasti setiap tahun, termasuk hasil pengembalian uang negara dari kasus korupsi.
"Pendidikan ini kan tidak bisa setahun ada, setahun tidak ada," katanya.
Perlukah semua mahasiswa dibebaskan dari biaya kuliah?
Ibrahim menilai pemerintah perlu mempertimbangkan ketepatan sasaran jika kuliah gratis diterapkan. Menurutnya, kemampuan ekonomi mahasiswa berbeda-beda sehingga dukungan negara tidak harus diberikan dengan pola yang sama kepada semua orang.
Subsidi penuh, menurut Ibrahim, dapat lebih diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara mahasiswa dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi masih dapat menanggung sebagian biaya pendidikan.
Persoalan itu juga bersinggungan dengan arah pembiayaan perguruan tinggi negeri saat ini.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai ada kontradiksi antara keinginan menggratiskan kuliah dan kebijakan yang selama ini mendorong PTN, terutama yang berstatus badan hukum, semakin mandiri dalam mencari sumber pembiayaan.
Menurut Ubaid, jika kampus didorong mengurangi ketergantungan pada APBN, sementara pemerintah di saat yang sama ingin mengambil porsi lebih besar dalam membiayai mahasiswa, arah kebijakannya menjadi tidak sinkron.
Meski demikian, status PTN-BH tidak berarti kampus berhenti mendapat pendanaan negara. PP Nomor 26 Tahun 2015 mengatur pendanaan PTN-BH dari APBN, sementara kampus juga dapat memperoleh penerimaan dari biaya pendidikan dan sumber lainnya.
Ibrahim juga melihat ada ketegangan antara dua arah tersebut. "Agak kontradiktif," katanya.
Menurut Ibrahim, perguruan tinggi selama ini menggunakan perbedaan biaya antarjalur atau program sebagai salah satu cara menjaga keberlanjutan pembiayaan. Mahasiswa dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat membayar lebih dan ikut menopang kebutuhan kampus.
Karena itu, ia menilai mekanisme subsidi silang tetap perlu dipertahankan jika kuliah gratis diterapkan.
"Menurut saya tetap harus ada jalur di mana mekanisme cross-subsidy ini terjadi," kata Ibrahim.
Menurutnya, jika jalur bagi kelompok yang mampu membayar lebih ditutup, kampus akan kehilangan salah satu sumber pendapatan yang selama ini menopang pembiayaan pendidikan, sementara kebutuhan subsidi dari negara akan semakin besar.
Ubaid pada dasarnya mendukung pendidikan tinggi gratis. Namun, ia menilai kebijakan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku bagi mahasiswa PTN, karena kapasitas kampus negeri masih terbatas dan banyak lulusan pendidikan menengah akhirnya melanjutkan ke perguruan tinggi swasta.
Menurut perkiraan JPPI yang disampaikan Ubaid, PTN hanya mampu menampung sekitar 20% lulusan pendidikan menengah. Karena itu, ia berpandangan dukungan pendidikan gratis juga perlu menjangkau mahasiswa di perguruan tinggi swasta, terutama agar bantuan negara tidak hanya dinikmati mereka yang berhasil mendapat kursi di kampus negeri.
"Yang berkeadilan adalah dana anggaran pendidikan atau subsidi pemerintah itu mestinya mengikuti anak, bukan mengikuti status kampus," kata Ubaid.
Bagaimana dengan penyerapan lulusan?
Persoalan lain adalah penyerapan lulusan. Kemdiktisaintek, mengutip data BPS 2025, menyebut sekitar 1,01 juta lulusan perguruan tinggi masih menganggur dan menilai kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan.
Ibrahim mengingatkan agar kuliah gratis tidak justru membuat jalur universitas dianggap otomatis lebih menarik dibanding pendidikan vokasi.
"Jangan sampai juga, kalau misalnya ada insentif gratis perguruan tinggi, kita malah akan kehilangan pool of talent yang pada dasarnya mereka lebih baik untuk mengambil jalur kejuruan," katanya.
Menurut Ibrahim, tidak semua kebutuhan tenaga kerja membutuhkan gelar akademik S1. Sejumlah sektor justru membutuhkan keterampilan teknis dan vokasional, sehingga perencanaan pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
Ia menilai dukungan pendidikan juga dapat lebih diarahkan pada bidang yang memang memiliki kebutuhan tenaga kerja dan potensi nilai tambah yang jelas, daripada menggunakan satu pola subsidi yang sama untuk seluruh jalur pendidikan.
Data BPS menunjukkan tantangan pasar kerja masih besar. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,68%. Pada saat yang sama, 87,74 juta orang bekerja di kegiatan informal, dibandingkan 59,93 juta pekerja formal.
Bagi Ibrahim, kondisi tersebut menjadi alasan agar perluasan pendidikan tinggi tidak berdiri sendiri. Pemerintah, menurutnya, juga perlu memperhitungkan jalur pendidikan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan bidang pekerjaan yang benar-benar tersedia. ***
Rivi Satrianegara/Deutsche Welle
