Buruk Wajah Negeri Karena Karhutla, Warga Jiran Mencaci Maki, Menhut Tak Tahu Cara Mengatasi

 

Belakangan ini rakyat Malaysia dan Singapura beramai-ramai mencaci maki Pemerintah Indonesia sebagai  pihak yang tak bertanggungjawab. Bayangkan, untuk mengatasi kebakaran hutan saja, negara ini tidak mampu sehingga tetangganya ikut jadi korban. Sakitnya lagi, Malaysia yang ketiban sial terpaksa harus meliburkan sekolahnya demi selamatan anak-anak.

Maka itu, wajar saja jika rakyat di  negeri jiran itu sangat marah dengan Indonesia.  Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, kabut asap akibat karhutla di Indonesia telah memengaruhi kesehatan dan kehidupan masyarakat Malaysia. 

Sejumlah sekolah di beberapa negara bagian dan wilayah terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar  karena wilayah yang terdampak cukup luas, sementara kondisi cuaca tidak menentu.

Sadar bahwa Indonesia tidak mampu mengatasi bencana itu,  Malaysia lantas mengusulkan penguatan kerja sama di tingkat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Tujuannya memperbaiki koordinasi, kesiapan, dan langkah bersama dalam menghadapi kabut asap lintas batas.

“Malaysia telah mengusulkan mekanisme kerja sama di tingkat ASEAN untuk memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, dan tindakan kolektif dalam menangani kabut asap lintas batas,” ujarnya.

Anwar menegaskan Malaysia tetap siap membantu Indonesia menangani karhutla. Tawaran bantuan tersebut, menurut dia, sudah disampaikan sebelumnya. Ia pun berharap negara-negara bertetangga saling mendukung ketika menghadapi bencana yang berdampak pada masyarakat di kawasan.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebenarnya bukan  bukan hal baru di Indonesia. Kebakaran besar pernah melanda Indonesia pada 1997, 2015, dan 2019. Pada  Oktober 2026, cerita serupa berulang. 

Setelah pengalaman sepanjang itu, mengapa pencegahan masih kalah cepat daripada api? Padahal semua sadar, kebakaran itu adalah perbuatan disengaja. Ada perusahaan besar bermain di belakangnya. Mereka membakar hutan sebagai cara untuk membabat tumbuhan agar lebih mudah digantikan dengan kelapa sawit.

Mereka tidak peduli kepada dampaknya. Yang penting bisa bermain mata dengan pemerintah.  Main bakar hutan adalah cara paling murah dan efektif untuk membersihkan lahan. Biasanya aksi pembakaran hutan ini mereka lakukan di musim kemarau, ya, sekitar bulan September dan Oktober.

Cuaca kabut yang menyelimuti negeri tetangga Malaysia

Kasus pembakaran hutan ini umumnya terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Dua pulau ini merupakan pemilik lahan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Karena Kalimantan dan Sumatera sangat dekat dengan Malaysia dan Singapura, sehingga negara tetangga itu turut menerima dampaknya.

Dampak ke dalam negeri sudah tidak bisa dikatakan lagi. Kota Medan termasuk yang merasakan kabut asap akibat kebakaran hutan itu. Sejak sepekan terakhir, kabut itu menyelimuti kota sehingga warga banyak yang mengalami masalah pernafasan.

Di Palangka Raya, Koordinator Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) Kalimantan Tengah, M Harris Sadikin, mengatakan asap hampir setiap hari menyelimuti kota. Warga mengurangi kegiatan di luar rumah. Pedagang kecil kehilangan pembeli.

“Hingga kini, hampir dua bulan anak-anak tidak masuk sekolah. Semua anak belajar dari rumah,” kata Harris dalam Diskusi Kebangsaan FWK pada 14 Oktober 2026 seperti dikutip Kajianberita.com dari VOI.

Dari Kalimantan Selatan, Koordinator FWK Zainal Helmie menilai penanganan kebakaran belum memadai. 

Mantan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menyebut kebakaran hutan berkepanjangan di sejumlah wilayah Kalimantan mulai membuat masyarakat frustrasi.

Angka kesehatan memperlihatkan beratnya persoalan. Kementerian Kesehatan mencatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak sepanjang 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026. Sebanyak 63.711 kasus terjadi pada anak usia lima tahun ke bawah. Data itu mencakup 63 kabupaten dan kota.

Di balik angka itu ada keluarga yang harus berobat dan pekerja yang sulit beraktivitas. Asap masuk ke rumah, sekolah, tempat usaha, dan pengeluaran keluarga.

Gangguan juga terjadi di udara. Menurut data Kementerian Perhubungan hingga 13 Oktober, sebanyak 2.021 penerbangan domestik terdampak sejak 11 Agustus. Dari jumlah itu, 1.067 dibatalkan atau ditunda, sedangkan 919 terlambat. Perjalanan penumpang dan kegiatan usaha ikut terganggu.

Luas kebakaran menambah kecemasan. MapBiomas Fire Indonesia, inisiatif yang digagas organisasi lingkungan Auriga Nusantara mencatat, sekitar 637.011 hektare area terbakar sepanjang Januari–Agustus 2026. Pemantau Nusantara Atlas memperkirakan luasnya mendekati 900.000 hektare. Keduanya merupakan estimasi lembaga pemantau, bukan angka final pemerintah.

Belum ada hitungan akhir kerugian ekonomi akibat kebakaran 2026. Sebagai pembanding, Bank Dunia memperkirakan kebakaran 2015 merugikan Indonesia sekitar Rp221 triliun. Pada 2019, kerugiannya diperkirakan mencapai 5,2 miliar dolar AS. Keduanya bukan kerugian tahun ini.

Asap juga melintasi batas negara. Malaysia, Singapura, dan Timor Leste ikut merasakan dampaknya. Sekolah di sejumlah wilayah Malaysia ditutup, kualitas udara Singapura memburuk, dan Timor Leste sempat menghentikan pembelajaran tatap muka. Sejumlah politikus Malaysia mengkritik penanganan kebakaran di Indonesia.

Pemerintah mengerahkan petugas, helikopter pemadam, dan operasi modifikasi cuaca. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penanganan. Namun, banyaknya petugas dan pesawat bukan ukuran keberhasilan pencegahan. Yang perlu dijawab adalah mengapa lahan rawan terus terbakar setelah risiko musim kering diketahui.

El Niño memang memperparah kekeringan. Namun, gambut yang rusak dan kehilangan kelembapan membuat api sulit dipadamkan. Pantau Gambut memperkirakan sekitar 16 juta dari 24 juta hektare lahan gambut Indonesia rentan terbakar. Menurut kelompok itu, hanya sekitar 3 persen lahan gambut yang terdampak kebakaran pada 2015–2019 telah direstorasi.

Di sinilah pencegahan harus diuji. Pengawasan pembukaan lahan, pemulihan gambut, dan penegakan hukum semestinya bekerja sebelum api menjalar. Ketika langkah itu gagal, negara mengeluarkan biaya pemadaman, sementara warga menanggung ongkos berobat dan kehilangan penghasilan. Pelaku kebakaran yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab.

Tetapi asap bukan satu-satunya gangguan yang dihadapi masyarakat. Di Bali, pengendara sempat mengantre BBM ketika distribusi tersendat, antara lain katanya akibat keterlambatan kapal pengangkut. Pemerintah menyatakan stok nasional aman. Bagi warga yang menunggu di SPBU, persoalannya bukan semata berapa banyak cadangan tersedia, melainkan apakah pasokan sampai tepat waktu.

Lalu muncul perkara yang sangat mengusik. KPK menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk dua tenaga ahli kepala badan. Perkara ini tidak terbukti berkaitan dengan pemadaman karhutla. 

Mengatasi kebakaran hutan dengan cara tradisional

Status tersangka juga bukan putusan bersalah. Namun, dugaan penyelewengan di lembaga yang bertugas menangani bencana patut membuat pengawasan anggaran dipertanyakan.

Pada Jumat, 16 Oktober, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,57 persen. Pasar juga menghadapi kemungkinan MSCI menurunkan klasifikasi Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar mandiri, antara lain karena persoalan transparansi. Keputusan itu belum final, tetapi klasifikasi MSCI menjadi acuan sejumlah investor global dalam menempatkan dana.

Karhutla, gangguan BBM, perkara Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), dan gejolak saham tidak saling menyebabkan. Namun, semuanya memperlihatkan betapa mahal akibatnya ketika pengawasan, antisipasi, atau kepercayaan terhadap lembaga publik melemah.

Di Kalimantan, anak-anak menunggu sekolah kembali aman. Di SPBU, pengendara menunggu pasokan. Dalam perkara BNPB, publik menunggu jawaban hukum. Di bursa, investor menunggu kepastian. Yang mereka tunggu berbeda, tetapi ketidakpastiannya sama-sama terasa.

Hujan mungkin akan menghapus asap dari langit Kalimantan dan Sumatera. Pasokan BBM bisa kembali lancar. IHSG pun mungkin pulih. Namun, semua itu tidak otomatis menjawab mengapa persoalan yang risikonya sudah diketahui tetap berulang. Di negeri ini, masalah sering datang lebih cepat daripada penyelesaiannya.

Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi bencana itu. kebingungannya ini bisa dipahami sebab politisi PSI ini sama sekali tidak paham mengenai masalah hutan. 

Politisi PSI Raja Juli Antoni, orang dekat Jokowi yang ditunjuk sebagai menteri kehutanan

Ia mendapat jabatan itu karena hadiah atas dukunganya kepada Jokowi. Lalu Jokowi yang meminta Prabowo untuk menempatkan Raja Juli Antoni sebagai menteri. Sayangnya, anak muda ini ditempatkan sebagai Menteri Hutan, jabatan yang ia tidak kuasai.

Makanya Raja Juli tidak punya solusi dalam mengatasi bencana itu. Ia hanya berharap agar hujan turun lebat sehingga api yang membakar lahan bisa padam. 

Begitulah kalau menteri tolol ditempatkan di jabatan teknis. Raja Juli hanya ahli dalam menyenangkan Jokowi, untuk bekerja di lapangan, ia tidak tahu apa-apa. Akibatnya, rakyat yang menderita, negara malu, negara tetangga jadi korban. 

Makanya tak heran, dalam setiap evaluasi lembaga survei, Raja Juli tercatat merupakan menteri dengan kinerja terburuk. Beginilah sosok orang-orang yang ada di balil PSI. ***