-->

Jika Gibran Menolak Mundur, Seluruh Keluarga Jokowi Bakal Menghadapi Tekanan Massal

Sebarkan:

Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution
Meski sudah terbukti menggunakan ijazah SMA bodong saat maju sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024, Gibran Rakabuming nampaknya belum menunjukkan  tanda-tanda mundur dari jabatannya. Dia kini malah  sibuk mencari dukungan dari kalangan ulama setelah partai politik tidak mau membelanya. 

Sikap Gibran yang menolak mundur itu dikuatirkan bakal berdampak pada seluruh keluarga Jokowi.

Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, memperingatkan soal potensi gejolak sosial apabila Gibran tetap bertahan di tengah polemik soal Ijazah SMA-nya yang sama sekali tidak ada,

Peringatan tersebut beredar kembali melalui video akun TikTok @nuteni_serat_diri. Dalam video itu, pengunggah mengutip pernyataan Selamat Ginting mengenai kemungkinan keluarga politik dari Solo menghadapi tekanan massa jika Gibran tidak mengundurkan diri.

“Saya khawatir keluarga Solo 'di-Nepalkan' jika tidak mundur,” demikian pernyataan Selamat Ginting yang dikutip dalam video tersebut. 

Keluarga Jokowi yang dimaksud tidak hanya putra-putranya, tapi juga Bobby Nasution, menantunya yang saat ini menjabat Gubernur Sumut. Bobby diketahui juga banyak terkait masalah hukum, tapi selalu dalam perlindungan. 

Kasus Bobby yang masih disimpan di KPK, antara lain, soal korupsi tambang Blok Medan, korupsi proyek jalan raya  dan beberapa tudingan soal manipulasi proyek di Pemko Medan. Semua tuduhan itu berpotensi untuk dibongkar, apalagi saat ini Kapolri sudah dikendalikan sosok perwira yang baru, bukan lagi Listyo Sigit Prabowo yang dikenal merupakan orangnya Jokowi.

Adapun istilah “di-Nepalkan” merujuk pada situasi politik di Nepal ketika gelombang demonstrasi rakyat mengguncang pemerintahan dan mendorong pergantian kepemimpinan. Dalam konteks ini, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan risiko tekanan massa terhadap kekuasaan politik.

Pernyataan Selamat itu sebelumnya disampaikan dalam dialog di kanal YouTube Forum Keadilan TV bersama Indra J Piliang pada 14 Oktober 2026. Ia mengaitkan potensi gejolak dengan perkembangan polemik persyaratan pendidikan Gibran setelah putusan MK.

Dalam video TikTok tersebut, pengunggah kemudian mengembangkan pernyataan Selamat melalui analogi yang disebut sebagai “gravitasi kekuasaan”. Analogi itu menggambarkan kekuasaan yang semakin lama bertahan dapat menghadapi tekanan semakin besar ketika kekecewaan masyarakat terus menumpuk.

Pengunggah menyebut tiga faktor yang dinilai dapat memicu gejolak, yakni dugaan korupsi yang meluas, ketidakadilan yang dibiarkan, serta pemerintahan yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.

Namun, penjelasan mengenai “gravitasi kekuasaan” dan anggapan bahwa kondisi Indonesia telah mencapai titik kritis merupakan analisis pengunggah video, bukan kutipan langsung Selamat Ginting yang dapat dipastikan dari materi tersebut.

Video itu juga menghubungkan dinamika politik setelah putusan MK pada 6 Oktober 2026 dengan pernyataan sejumlah tokoh dan pergerakan partai politik. Pengunggah menilai rangkaian peristiwa tersebut dapat menjadi pemicu meningkatnya tekanan terhadap Gibran.

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima pada 6 Oktober 2026. 

Dalam pertimbangannya, MK menyoroti tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Meski demikian, putusan tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai keputusan yang menyatakan Gibran terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Penilaian mengenai dugaan pelanggaran hukum tetap harus mengikuti proses dan kewenangan lembaga yang berwenang.
Hak Angket DPR

Melalui video tersebut, pengunggah juga menyerukan agar DPR menggunakan mekanisme pengawasan politik, termasuk hak angket, serta mendorong pembahasan mengenai kemungkinan pemakzulan. Ia turut menyerukan agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri.

Di sisi lain, potensi terjadinya gejolak seperti di Nepal masih merupakan kekhawatiran dan skenario politik, bukan kepastian bahwa peristiwa serupa akan terjadi di Indonesia.

Pernyataan Selamat Ginting tersebut menambah perdebatan mengenai dampak politik polemik persyaratan pendidikan Gibran. ***

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini