-->

Prabowo Sudah Buang PSI dari Partai Koalisi, Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan Wapres

Sebarkan:

Pengurus PSI, sudah diasingkan dari barisan Partai Politik koalisi pendukung pemerintah
Diam-diam ternyata Presiden Prabowo telah mengumpulkan sejumlah pimpinan partai politik koalisi untuk membahas sosok wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan berlangsung di istana Bogot 13 November lalu. Semua pimpinan partai koalisi diundang, kecuali PSI.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan yang hadir pada pertemuan itu mengaku sama sekali tidak melihat perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada pertemuan tersebut. Bisa jadi itu pertanda bahwa Presiden Prabowo sudah tidak memperhitungkan lagi PSI dalam barisan koalisinya.

Syahganda menyampaikan hal tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ia menjelaskan pertemuan presiden dengan para petinggi partai politik itu berlangsung selepas sidang kabinet terbatas. 

Pertemuan di Bogor tidak hanya dihadiri para ketua umum partai politik, melainkan juga sejumlah pengurus dan petinggi partai lainnya. Misalnya, ada Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Sekjen Partai Gerindra Sugiono. 

Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Sekjen PAN Eko Patrio, dan Ketua DPP PAN Bima Arya. Sementara perwilan PSI sama sekali tidak diundang.

PSI belakangan ini memang menunjukkan sikap perlawanan dengan pemerintah setelah Gibran yang mereka puja sebagai anak muda yang cerdas dan berkualitas, dikuliti karena menggunaan ijazah bodong. Gibran malu bukan kepalang, sehingga ia pun mengundurkan diri dari jabatan Wapres.

PSI meronta. Apalagi menyusul terbongkarnya kasus penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo yang disebut-sebut salah satu tokoh yang berperan bersama Jokowi untuk membesarkan PSI. Partai itu mulai mati kutu dipermalukan di sana sini.

Bahkan elit PSI yang duduk di kabinet merasa malu. Untuk mengamankan diri, mereka serentak menyatakan mundur dari partai itu. Langkah ini harus dilakukan agar mereka tetap menjabat dan tidak terseret kasus penyadapan. 

Biasalah, orang yang haus kekuasaan pasti lebih membutuhkan jabatan ketimbang bertahan di partai.

Sejak rentetan kasus itu, PSI kini seakan dibuang dari barisan koalisi yang mendukung pemerintah. Kebusukan partai itu sudah tidak bisa ditutupi lagi.  Bahkan Jokowi pun sudah tidak berdaya setelah orang-orangnya di Polri ditangkap satu persatu. 

Kini PSI telah dijauhi semua partai yang bergabung dalam koalisi pemerintah. Makanya mereka tak lagi diundang dalam rapat-rapat penting terkait kebijakan politik yang melibatkan koalisi partai. **

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini