Pagar Laut adalah Kongkalikong antara Jokowi dan Aguan, Prabowo Harus Berpihak kepada Rakyat

Sebarkan:
Aguan (kanan) saat bersalaman dengan Jokowi. Aguan mengaku investasinya di IKN hanya untuk menyelamatkan muka Jokowi yang sudah terlanjur menebarkan kebohongan kepada publik soal investor yang ramai-ramai datang ke IKN

Pagar laut yang dibangun oleh pengusaha pengelola proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) merupakan hasil bargaining politik antara Joko Widodo saat menjabat presiden, dengan konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Bergaining itu adalah, Jokowi memberi izin lahan baru di pinggiran pantai untuk PIK, sedangkan Aguan sebagai pengusaha siap berinvestasi di Ibukota Negara (IKN), Kalimantan Timur.

Dengan tukar menukar politik itu, keduanya akan bisa saling diuntungkan. Soal rakyat sengsara, itu bukan urusan keduanya. Yang jelas, kerjasama kedua orang ini sudah terjalin sejak lama. 

Aguan adalah pendukung utama berbagai kebijakan penguasa di masa Pemerintahan Jokowi. ia disebut-sebut sebagai pimpinan sembilan naga, istilah bagi sembilan konglomerat besar yang berada di belakang Jokowi.

Aguan sendiri mengaku bahwa investasi yang dilakukanya di IKN bukan untuk mencari untung, tapi untuk membela presiden Jokowi setelah kebijakan membangun IKN mendapat kritikan di mana-mana. Jokowi juga  sudah berkoar-koar di mana-mana bahwa sudah ada banyak investor yang mau masuk ke IKN.

Padahal semua itu dusta. Jokowi memang dikenal sebagai presiden yang ringan dalam mengumbar janji manis sehingga dijuluki King of lip service alias pembohong. Ia mengatakan sudah banyak investor yang masuk IKN, nyatanya semua itu tidak benar. 

Aguan adalah orang terdepan yang membela Jokowi sehingga ia rela ikut menanamkan modal di IKN meski tidak ada tanda-tanda menguntungkan.

Tidak disangka, ternyata proyek PIK 2 di wilayah pantai Tangerang adalah kongkalikong yang mereka bangun. Pemberian sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pantai Tangerang itu adalah konsekuensi dari investasi Aguan di IKN.  HGB ini yang menjadi pemacu keberanian Aguan untuk membangun pagar laut karena merasa kawasan perairan itu sudah miliknya.

Kotor sekali permainan keduanya. Oleh karena itu, seharusnya Jokowi turut bertangungjawab terhadap kisruh pagar laut yang terjadi belakangan ini.

Syukurnya, pemerintah yang berkuasa sekarang mulai berani menunjukkan perlawanannya terhadap Aguan. Reaksi keras yang ditunjukkan menteri-menteri Kabinet Merah Putih (KMP) terkait kontroversi pagar laut di Kabupaten Tangerang dinilai sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto untuk keluar dari bayang-bayang Joko Widodo (Jokowi).

Meski tidak secara langsung, sejumlah menteri di KMP seolah mengaitkan eksistensi pagar laut dan sertifikat-sertifikat bermasalah di ruang laut dengan eranya Jokowi.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten terbit pada 2023 atau pada era Jokowi.

Pagar laut di perairan Tangerang  untuk perluasan proyek Pantai Indah Kapuk milik konglomerat, Aguan
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menyebut SHGB dan SHM di pesisir Tangerang ilegal. Menggandeng TNI, Trenggono bahkan terjun langsung membongkar pagar laut kontroversial itu. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid juga turut terjun menginvestigasi kasus itu. Selama beberapa hari, Nusron ke Tangerang untuk meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang diduga membangun pagar laut serta menerbitkan SHGB-SHM bermasalah itu.

Menurut Direktur Citra Institute, Yusak Farhan, kontroversi pagar laut di pesisir Tangerang tidak bisa lepas dari dimensi politik. Sikap kabinet Prabowo terhadap eksistensi pagar laut dan SHGB-SHM bermasalah milik Aguan dan kawan-kawan mengindikasikan jarak antara Prabowo dan Jokowi.

“Secara politik, sikap Prabowo bisa diterjemahkan sebagai upaya keluar dari bayang-bayang Jokowi yang dianggap lebih pro kepada oligarki sembilan naga,” ujarnya, Minggu 26 Januari 2025.

Dia menilai Prabowo sudah mulai ancang-ancang melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, meskipun Jokowi dianggap berjasa dalam memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Pemerintahan Prabowo tampaknya enggan mendapat limpahan persoalan-persoalan publik yang merupakan peninggalan pemerintahan Jokowi.

“Jadi, Prabowo pelan-pelan ingin menjadi dirinya sendiri yang tidak lagi bergantung dan berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Saya kira sikap Presiden Prabowo sangat jelas terkait pagar laut di Tangerang. Intinya negara tidak boleh kalah dengan oligarki yang ingin menguasai wilayah NKRI dengan cara culas dan curang,” tukas Yusak.**

 

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini