 |
| Jokowi dengan latar belakang proyek ambisiusnya untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur |
Oleh karena itu Pemerintah memutuskan memblokir semua anggaran 2025 yang sempat dianggarkan untuk proyek itu. Dengan kata lain, anggaran Rp48,8 triliun yang sempat dialokasikan Presiden Prabowo, akhirnya diblokir. Dana itu akan digunakan untuk program lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Meski demikian, Presiden Prabowo berjanji kalau ia tetap akan melanjutkan proyek tersebut. Hanya saja perlu evaluasi untuk menilai efektivitas dana yang digunakan.
Saat ini pemerintah sangat membutuhkan anggaran untuk program lain yang lebih penting. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah mengalihkan semua dana IKN ke program yang lebih prioritas.
Sikap pemerintah ini tentu saja mendapat dukungan banyak pihak yang
selama ini mengaku sengaja ditekan oleh penguasa untuk mendukung proyek IKN. Mereka
sadar bahwa proyek itu pada dasarnya tidak layak dikembangkan mengingat tidak
ada investor yang tertarik menanamkan modal di sana.
Tapi karena ambisi yang begitu menggebu-gebu di masa Pemerintahan Joko Widodo, IKN terus dipaksakan sehingga banyak menguras anggaran negara.
Tak heran jika Joko Wododo alias Jokowi adalah orang yang paling bertanggungjawab di balik masalah ini. Ia selama ini terlalu banyak menebar janji manis terkait IKN, tapi faktanya proyek itu lebih banyak menghadirkan kesulitan bagi keuangan negara.
“Jokowi adalah orang yang paling bertanggungjawab atas tersendatnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, bukan Presiden Prabowo Subianto,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.
Jamiluddin menilai sangat logis pemblokiran anggaran Ibu Kota Negara (IKN) yang dilakukan pemerintah, sebab IKN bukanlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Logis karena Prabowo harus menyiapkan anggaran untuk membiayai program unggulannya. Karena itu, yang bukan program unggulan logis kalau anggarannya dipangkas. Jadi, sudah tepat anggaran IKN diblokir," ujar Jamiluddin, Sabtu, 8 Februari.
Jamiluddin menilai, rakyat tidak akan menuntut bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan. Rakyat, menurutnya, hanya menuntut Prabowo menunaikan janji kampanyenya.
"Pembangunan IKN tidak termasuk janji Prabowo. Karena itu, Prabowo tak akan merasa bersalah bila tidak melanjutkan pembangunan IKN," kata Jamiluddin. "IKN mangkrak atau tidak bukan tanggung jawab Prabowo. Rakyat justru akan marah pada Prabowo bila ia membangun IKN tapi janjinya justru tidak diwujudkan. Janji adalah hutang, akan terus ditagih rakyat," sambungnya.
Untuk itu, Jamiluddin menilai sangat layak bagi Prabowo mengabaikan ambisi Jokowi terkait IKN, sebab ia tak punya beban moral atau merasa bersalah bila abai terhadap IKN.
"Prabowo harus memilih, membangun IKN atau memenuhi janjinya kepada rakyat. Saya yakin, Prabowo akan memilih mewujudkan janjinya," katanya. Cepat atau lambat, kata Jamiluddin, Jokowi hanya tinggal masa lalu. Termasuk IKN yang tak akan jelas rimbanya.
"Biarkan Jokowi yang mempertanggungjawabkan IKN baik dunia maupun akhirat. IKN bukan urusan Prabowo, tapi urusan Jokowi," pungkasnya.
Jokowi: Kok Tanya saya?
Pemblokiran anggaran IKN itu tentu saja mendorong wartawan untuk mewawancarai Jokowi yang saat ini tinggal di Solo. Begitu pemblokiran diumumkan pada Jumat (7/2/2025), wartawan beramai-ramai menyambangi Jokowi di rumahnya yang terletak di kawasan Banjarsari.
Seperti biasa, Jokowi mengeluarkan kalimat yang menjadi jurus andalannya, "Kok tanya saya? Saya tidak tahu masalah anggaran itu. Tanyakan ke kepala otorita, tanyakan saja ke pemerintah ya,” ujar Jokowi, Sabtu, 8 Februari.
Jokowi tak menampik kalau ia masih berkomunikasi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljon. Tapi tidak untuk membahas perihal progres ataupun anggaran pembanguan IKN. Komunikasi keduanya hanya sebatas menanyakan kabar satu sama lain layaknya kawan lama yang sempat bekerjasama.
"Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. 'Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana?' gitu aja," ucapnya.
Saat disinggung lebih jauh ada tidaknya sesekali membahas perihal IKN, Jokowi menegaskan perihal itu urusan pemerintah sehingga, diminta untuk tidak mengaitk-kaitkan.
"Itu kan urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah. Ngga ada hubungannya, laporan progres ya ke presiden ke menteri," kata Jokowi.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembangunan IKN adalah proyek ambisius Jokowi yang digagas sejak 2021. Semula Jokowi berkoar-koar kalau proyek itu tidak akan menggunakan APBN. Proyek itu, katanya, akan lebih banyak menggunakan dana investor yang beramai-ramai sudah menyatakan tertarik menanamkan modalnya di IKN.
“Ada banyak invesntor yang mengantri untuk berinvestasi di IKN. Ada dari Arab, China, Eropa dan Amerika,” ujar Jokowi kala itu.
Nyatanya, semua itu omong kosong. Dasar pemimpin bermulut kotor. Faktanya, sampai saat ini tidak ada investor yang mau mengembangkan bisnis di sana.
Belakangan memang sempat muncul nama Aguan, konglomerat bos Agung Sedayu Group yang berjanji akan berinvestasi sebesar Rp 41 triliun di kawasan itu. Tapi kemudian terungkap kalau Aguan mendapat konsesi lain dari rencana itu, yakni proyek pembangunan kawasan elit Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dinyatakan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Di masa Pemerintahan Jokowi, proyek ini berhasil mendapatkan sertifikat HGB di perairan laut Tangerang secara ilegal. Padahal dalam hukum Indonesia, tidak mungkin ada sertifikat di atas kawasan laut.
Proyek ini belakangan menjadi sorotan dunia setelah Aguan melakukan pemagaran sepanjang 30 Km di kawasan laut Tangerang. Beruntung, pemerintah Prabowo membatalkan izin proyek itu.
Masih ada yang memuja muji Jokowi? ***
