 |
| Chandra Dalimunte, pejabat yang kini mengendalikan semua proyek besar yang ada di Sumut. Ia bertanggungjawab sebagai pengelola, juga bertanggungjawab sebagai pelaksana tender sehingga berhak menentukan siapa saja yang akan memenangkan tender itu. Penempatan Chandra adalah strategi Bobby dalam menguasai semua proyek APBD Sumut |
Lagi-lagi Gubernur Sumut Bobby Nasution membuat kebijakan aneh yang pantas mengundang keheranan public. Kebijakan itu tergambar dari keputusannya menunjuk Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, setelah kepala dinas sebelumnya, Hendra Dermawan Siregar mengundurkan diri.
Langkah Bobby ini dinilai sebagai sebuah kebijakan blunder, sebab jabatan Biro PBJ dan Dinas PUPR seharusnya memiliki tugas yang tidak boleh bersinggungan.
Kepala Dinas PUPR bertanggungjawab dalam merancang dan menyiapkan proyek konstruksi untuk kepentingan pembangunan daerah, sedangkan Kepala Biro PBJ punya kewenangan mengatur lelang proyek, menentukan pemenang tender, serta mengawasi pelaksanaan proyek.
Kedua lembaga ini harusnya saling control agar pengerjaan proyek kontruksi berjalan lebih teratur, transparan dan bebas kolusi.
Anehnya, Bobby tidak paham masalah ini, sehingga dengan seenaknya mencampurbaurkan keduanya menjadi satu. Alhasil, Chandra Dalimunthe yang semestinya bertanggungjawab mengatur lelang dan mengawasi proyek, kini juga harus bertanggungjawab mengelola proyek.
Dia kini merupakan pejabat yang menguasai sistem kendali semua proyek di Sumut. Dia berhak merancang proyek, merencanakan proyek, menentukan pemenang tender dan juga mengawasi proyek. Sistem kendali yang dipikul satu orang ini tentu saja bertujuan untuk memudahkan Bobby mengontrol semua proyek yang dikerjakan di Sumut.
“Jelas sekali kalau Bobby sengaja mencampurkan kedua jabatan ini agar semua proyek di Pemprovsu berada dalam kendalinya,” kata Rizal Syahputra, seorang pengamat anggaran Pemerintah daerah.
Langkah Bobby ini bisa dipahami, sebab latar belakangnya sebelum menjadi kepala daerah adalah seorang kontraktor. Jadi ia paham betul lika-liku proyek dan bagaimana menguasai proyek di Pemerintahan.
“Makanya ia sengaja menempatkan pejabat yang selalu berada dalam kontrolnya,” kata Rizal.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Bobby tidak pernah mau menempatkan pejabat yang tidak bisa dikontrolnya untuk ditempatkan pada posisi-posisi strategis. Apalagi untuk jabatan Kepala Dinas PUPR Sumut yang mengelola sejumlah proyek bernilai ratusan miliar, sudah pasti Bobby sangat memilih.
Kali ini pilihannya jatuh pada Chandra Dalimunthe. Mau tahu siapa sosok Chandra Dalimunthe yang ditunjuk sebagai Plt Kadis PUPR Sumut?
Dia adalah mantan ASN Pemko Medan yang memang sengaja ditarik Bobby untuk bertugas di tingkat Provinsi. Keduanya sudah bekerjasama sejak Bobby masih menjabat walikota Medan.
Chandra Dalimunthe sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Pemko Medan. Setelah Bobby menduduki jabatan gubernur, ia mengajak Chandra bergabung untuk menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa di tingkat provinsi.
Malah Chandra pernah pula mendapat kepercayaan Bobby untuk menduduki jabatan Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut.
Ini adalah langkah blunder terbaru yang dilakukan Bobby setelah sebelummnya ia menunjuk Kepala Inspektorat Sumut, Sulaiman Harahap sebagai Plt Sekda. Penunjukkan Sulaiman ini juga dinilai melanggar etika sebab ada tugas-tugas yang seharusnya terpisah, kini bercampur menjadi satu.
Sebagai Inspektorat, Sulaiman Harahap semestinya bertangungjawab mengawasi kinerja ASN. Namun di sisi lain, sebagai Plt Sekda, ia harus memimpin sejumlah aktivitas pemerintahan yang di dalamnya mencakup pembahasan anggaran dan merancang pendapatan daerah. Sebagai Sekda, ia pun mendapatkan insentif khusus dari setiap kegiatan yang dijalankan.
Sudah menjadi rahasia umum kalau banyak insentif yang diperoleh Sekda berasal dari kegiatan yang tidak jelas juntrungannya. Semestinya adalah tugas Inspektorat melakukan pengawasan terhadap asal usul insentif itu.
Dengan jabatan rangkap yang dikendalikan Sulaiman Harahap, bagaimana mungkin ia bisa mejadi pengawas bagi aktivitas ASN yang berada dalam kendalinya sebagai Sekda?
Sudah tentu pejabat-pejabat yang dekat dengan Sekda akan terbebas dari pengawasan itu. Sementara pejabat yang tidak disukai Sekda pasti lebih banyak menjadi sasaran pengawasan inspektorat.
Sebagai catatan, Plt Sekda Sumut, Sulaiman Harahap juga merupakan bawaan Bobby dari Pemko Medan. Ia sebelumnya menjabat Inspektorat Pemko Medan sebelum pindah ke tingkat provinsi.
Dengan demikian, seluruh jabatan bergengsi setingkat eselon II di Pemprovsu kini diisi oleh pejabat bawaan Bobby dari Pemko Medan. Ia lebih percaya kepada pejabat itu karena sudah dikondisikannya sejak lima tahun lalu.
Yang tidak kalah pentingnya, pejabat baru yang ditunjuk Bobby juga harus senantiasa aktif menjalin komunikasi dengan Topan Ginting, mantan Kadis PUPR Sumut yang sekarang mendekam di Lapas Tanjung Gusta Medan. Walau sudah dipecat dari statusnya sebagai ASN, tapi Bobby tetap memberi ruang kepada Topan untuk campur tangan dalam pengendalian proyek di Dinas PUPR Sumut.
Topan adalah orang kepercayaan Bobby yang bernasib sial tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Juni 2025.
Selain kepada Dinas PUPR yang kosong, juga ada jabatan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut yang lowong karena kepala dinas sebelumnya, Fitra Kurnia juga mengundurkan diri bersamaan dengan mundurnya Kepala Dinas PUPR Sumut.
Hanya saja Bobby menilai kalau jabatan Kadis Perindag ESDM tidak terlalu bergengsi, sehingga ia cukup menempatkan sekretaris dinas, Yosi Sukmono untuk duduk sebagai Plt. Kepala dinas. ***
