 |
| Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah menteri hari ini Rabu (19/3/2025) untuk membahas penanganan banjir di berbagai daerah |
AHY menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan berbagai langkah strategis untuk perlindungan pesisir dan penanganan banjir. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall sebagai solusi, khususnya di wilayah Jakarta dan pantai utara Jawa, dengan tetap mempertimbangkan berbagai dampak yang ada.
"Dalam minggu-minggu terakhir, kita semua siaga, terutama di wilayah yang secara historis sering terdampak banjir, yaitu Jabodetabek. Kota Bekasi menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah, dengan 8 dari 12 kecamatan terendam, melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan menyebabkan kerusakan infrastruktur," ujar AHY.
Menurut AHY, banjir yang terjadi bukanlah permasalahan baru, tetapi solusinya tidak boleh sekadar mengulang pendekatan lama. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall.
“Bapak Presiden telah menugaskan kami untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan pesisir sekaligus mitigasi banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah yang signifikan, mencapai 4 hingga 10 cm per tahun,” tambahnya.
AHY menekankan bahwa solusi yang diambil harus bersifat holistik—tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan infrastruktur hilir, tetapi juga memperbaiki tata kelola di hulu.
Pemanfaatan air tanah yang berlebihan di Jakarta menjadi salah satu penyebab utama penurunan tanah. Oleh karena itu, Menko AHY menekankan perlunya optimalisasi suplai air bersih dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Karian.
Langkah lainnya mencakup penyediaan air bersih melalui pembangunan SPAM, pengurangan tingkat kehilangan air, serta upaya rainwater harvesting dan water cycle. Selain itu, peningkatan kualitas air akan dilakukan melalui program Jakarta Sewerage System dan penguatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara komunal, disertai perbaikan sanitasi masyarakat.
"Kita pastikan, jika kita berhasil melindungi pesisir pantai Jakarta dan Jawa, potensi kerugian akibat banjir bisa dihilangkan. Ini bisa bernilai miliaran dolar AS dalam 20–30 tahun ke depan, dan yang paling penting, menyelamatkan manusia," ucap Menko AHY.
Selain itu, proyek ini mencakup strategi jangka panjang dalam pemantauan tinggi permukaan air, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis pesisir.
“Jadi, ini terintegrasi. Tidak hanya bicara lingkungan, tetapi juga pengembangan kawasan sehingga memiliki nilai tambah ekonomi yang menarik. Bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menarik investasi yang sangat kita perlukan," kata Menko AHY.
.jpeg) |
| AHY didampingi sejumlah menteri menyampaikan penjelasan kepada wartawan terkait hasil rakor penanganan banjir |
Sejarah perencanaan proyek ini telah berlangsung lama, dimulai sejak kajian awal pada 2008, feasibility study pada 2014, hingga penyusunan master plan NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) yang melibatkan kerja sama dengan Belanda dan Korea pada 2016. Pada 2024, Presiden memberikan mandat percepatan pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari strategi ketahanan pesisir.
Rakor ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko; Kepala Pusdatin: Dr. Sutopo Purwo Nugroho, M.Si., APU; Sekretaris Utama BNPB, Dr. apt. Rustian, S.Si., M.Kes; Perwakilan Pemprov DKI Jakarta dan para pejabat terkait. ***
