 |
| Rektor USU, Muryanto Amin |
Pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Rektor USU, Muryanto Amin menjadi pembicaraan hangat di kalangan akademisi nasional. Ada yang bersyukur atas pemeriksaan itu sebab selama ini Muryanto memang dikenal sosok akademisi yang menggadaikan citra kampus sebagai alat penguasa. Namun banyak pula yang prihatin sebab kondisi itu membuat nama USU kian terpuruk.
Sebelumnya citra USU sempat terjun bebas setelah kampus itu masuk dalam kategori yang penelitiannya kurang terpercaya. Fakta ini tertuang dalam laporan Research Integrity Risk Index (RI²), sebuah barometer global yang dirancang khusus untuk mengukur kejujuran dan etika dalam dunia penelitian di berbagai universitas dunia.
Masuknya USU dalam kategori "Red Flag" atau zona merah di bidang penelitian menandakan adanya keanehan dan integritas yang sangat dipertanyakan. Status "Red Flag" ini pada dasarnya adalah sinyal alarm paling keras bahwa ada sesuatu yang salah secara mendasar dalam budaya riset di sebuah institusi.
Padahal di masa lalu, USU dikenal sebagai kampus yang sangat bergengsi. Ia pernah disejajarkan dengan UI, ITB dan UGM. Namun sejak tahun 2000-an nama harum USU terus melorot karena karya-karya yang tidak berkualitas.
Pada 2013 dan 2015, USU sebenarnya pernah mengeluarkan sanksi untuk dosen yang melakukan praktik plagiarisme maupun self plagiarism. Yang lebih mengkhawatirkan, kasus tersebut tidak hanya melibatkan mahasiswa atau dosen biasa, tetapi juga menyeret nama-nama di pucuk pimpinan universitas.
Rektor USU Muryanto Amin juga pernah terseret kasus self plagiarism setelah ia berkali-kali mengulang hasil penelitian yang sama dalam waktu yang berbeda. Namun karena kedekatannya dengan pejabat pusat, masalah ini diabaikan. Ia bahkan mendapat pembelaan.
Tidak bisa dibantah, Muryanto adalah pelobi ulung. Dalam usia yang sangat muda, Ia sudah memiliki jaringan luas kepada sejumlah petinggi negeri di tingkat pusat. Hubungan itu telah terjalin sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tak heran, saat berstatus sebagai dosen muda di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU, Muryanto sudah mendapat kepercayaan sebagai komisaris di PTPN V. Sejak itu ia semakin memperluas jaringan di tingkat kementerian, sehingga setelah era SBY selesai, ia bisa membangun jaringan baru dengan kubu pendukung Jokowi.
Sumber internal USU menyebutkan kalau salah satu cantolan Muryanto di pusat adalah Pratikno, mantan Rektor UGM yang sangat dipercaya Presiden Jokowi dalam bidang pendidikan dan strategi. Selama 10 tahun masa Pemerintahan Jokowi, Pratikno selalu dipercaya sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Berkat kedekatan dengan Pratikno, karir Muryanto berjalan mulus di USU. Belum lama berkarir sebagai dosen, karir alumni Fisip Angkatan 1992 ini terus meroket sehingga ia bisa melenggang sebagai Dekan di fakultas yang sama pada 2016.
Muryanto mulai mengajar di Fisip USU sejak 1998 setahun setelah ia menyelesaikan di fakultas itu. Pada 2016 ia sudah berhasil duduk sebagai Dekan di fakultas yang sama. Jabatan itu ia emban hingga pertengahan 2020
Kedekatannya dengan jaringan Jokowi membawa Muryanto bisa akrab dengan Bobby Nasution, sang menantu presiden. Ia juga memiliki hubungan Istimewa dengan petinggi Polda Sumut di masa Kapolda dijabat oleh Irjen Pol Agus Andrianto pada 2018 hingga penghujung 2019.
Ketika Bobby ikut bersaing pada Pilkada Medan 2020, Muryanto adalah konsultan politiknya. Tentu saja Muryanto tidak bermain sendiri. Ada sejumlah dosen USU lain yang mendampinginya.
Sementara untuk jaringan kepolisian, Muryanto memperluas jaringan melalui Agus Andrianto yang diwaktu bersamaan sudah dipromosikan sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (kabaharkam) Mabes Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen).
Pada Pilkada Medan, bisa dikatakan Muryanto adalah pemain di tingkat akademisi, sedangan Agus Andrianto bermain di jaringan ‘Partai Coklat’. Hebatnya, Agus mengatur permainan Partai Coklat dari Jakarta. Ia bisa mengendalikan jajaran Polda Sumut untuk membantu Bobby karena memiliki pengalaman luas bertugas di daerah ini.
Cyrcle kekuasan itu yang membuat Bobby tak mungkin bisa dikalahkan para pesaingnya sehingga menantu Jokowi itu mulus melangkah sebagai walikota Medan pada Pilkada 2020. Apalagi basis PDIP masih berhubungan mesra dengan keluarga Jokowi.
Atas jasa itu, Muryanto mendapat imbalan duduk sebagai Rektor USU. Sedangkan Agus Andrianto promosi sebagai Kabareskrim, dan setahun kemudian naik lagi sebagai Wakapolri.
Saat Bobby baru saja terpilih sebagai Walikota Medan, Muryanto memaksa semua pimpinan Fakultas di USU untuk beraudiensi dengan walikota Medan itu guna menunjukkan bahwa kampus yang dipimpinnya senantiasa mendukung kebijakan Bobby.
Langkah ini cukup mengejutkan karena Muryanto dianggap telah ‘melacurkan’ dunia akademisi untuk kepentingan penguasa. Namun ia tidak pernah peduli dengan pandangan miring itu.
Di sisi lain Muryanto justru mendapat sejumlah proyek dari Pemko Medan dengan nilai ratusan miliar. Belakangan proyek Pemko Medan untuk USU banyak yang bermasalah sehingga mendapat sorotan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI.
Hal itu pula yang membuat KPK harus memeriksa Muryanto karena menilai praktek kolusi yang dibangun Rektor USU itu dengan Bobby Nasution mirip dengan kasus gratifikasi proyek jalan di Tapanuli bagian Selatan.
Langkah KPK memeriksa Muryanto sangat mengejutkan sebab selama ini Muryanto dikenal cukup licin sehingga bisa menghindari dari berbagai tuduhan. Ia juga mampu mengatur scenario kekuasaan.
 |
| Ketua wali Amanat USU Agus Andrianto yang juga Menteri Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan bersama Gubernur Sumut Bobby Nasution meninjau proyek konstruksi yang ada di Kamus USU Medan. Bersama Muryanto Amin, Bobby dan Agus disebut-sebut pengendali sistem di Sumut |
Dengan resminya jabatan itu diemban Agus, maka bisa dipastikan kekuatan kampus USU sudah berada dalam kendali Bobby Nasution. Kelompok ini sudah mengatur rencana untuk memenangkan Bobby pada Pilkada 2029, sebab suami Kahiyang Ayu itu sangat berkeinginan untuk menjabat gubernur selama dua periode.
Sebenarnya semua scenario itu sudah disiapkan matang. Namun mencuatnya kasus pemeriksaan Muryanto dalam korupsi proyek jalan membuat citranya mulai tercoreng.
Berbagai hujatan mulai mengarah kepada rektor muda itu sehingga peluangnya untuk terpilih kembali sebagai rektor pada periode 2025-2030 mulai diragukan.
Tentu saja pemeriksaan Muryanto itu semakin merusak citra USU. Bahkan bagi dunia akademik, pemeriksaan itu sangatlah memalukan karena selama ini rektor identik dengan dunia pendidikan, tapi oleh Muryanto dibelokkan untuk kepentingan proyek dan kekuasaan.
“Pemeriksaan itu sangat meruntuhkan citra USU,” ujar Sutrisno Pangaribuan, alumni USU yang juga Presidium Kongres Rakyat Nasional.
Oleh karena itu Sutrisno meminta agar Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sebaiknya memberhentikan Muryanto sementara waktu dari jabatannya sebagai Rektor.
“Sebaiknya diangkat Plt. Rektor USU demi kelancaran pemeriksaan Muryanto di KPK dan mulusnya operasional USU,” tambah Sutrisno.
Namun usulan ini tentu tidak mudah, sebab pengaruh Muryanto sudah begitu kuat dalam jaringan kekuasaan. Ada banyak pembelaan dari pusat kepada dirinya.
Pada akhir 2025 ini sebenarnya USU akan melakukan pemilihan rektor baru karena masa jabatan Muryanto Amin segera berakhir. Wali Amanat USU sedang melakukan penjaringan untuk pemilihan itu.
Namun melihat kepengurusan Wali Amanat USU yang berada di bawah kendali Agus Andrianto, hampir bisa dipastikan kalau Muryanto Amin sebenarnya akan terpilih kembali.
Bagaimanapun juga, pengaruh kekuasaan dalam politik sangatlah besar. Ketika kekuasaan sudah mengendalikan semuanya, arah kebijakan politik pasti bisa mereka atur sesuka hati.
Di sinilah kemenangan Bobby dan jaringan keluarga Solo. Dan di sini pula Muryanto Amin ikut bermain. Bobby, Muryanto Amin dan Agus Andrianto adalah tiga serangkai yang bisa mengendalikan Sumut.
Sekarang kita sedang menunggu apakah KPK bisa memutus kekuatan jaringan ini…! ***
