 |
| Letjen TNI Kunto Arief Wibowo |
Letjen TNI Kunto Arief Wibobo sempat diputuskan dimutasi dari jabatan dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi staf Ahli KASAD. Namun setelah mendapat sorotan di sana sini, keputusan itu kemudian dibatalkan. Analisis politik langsung menyeruak dibalik mutasi dan kemudian pembatalan keputusan tersebut.
Awalnya mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibobo sempat dikait-kaitkan dengan langkah ayahnya, Jenderal (purn) Tri Sutrisno yang mendukung tuntutan agar Gibran Rakabuming dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden. Alasannya sangat masuk diakal, sebab selain tidak memiliki kemampuan yang jelas, Gibran juga adalah produk yang melanggar etika.
Gibran maju sebagai wakil presiden atas dukungan ayahnya Joko Widodo, presiden RI masa bakti 2014-2024 yang terkenal dengan julukan si raja dusta alias King of Lip service. Pada kenyataannya, setelah terpilih mendampingi Presiden Prabowo., Gibran tampil sangat tidak meyakinkan. Bahkan selalu mendapat sorotan negatif saat berbicara di depan public.
Gibran terkenal sebagai pejabat negara yang takut berdialog dengan mahasiswa karena ia sadar kapasitasnya tidak mampu untuk menjabat berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa. Perannya sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto sangat diragukan.
Maka itu, sejumlah purnawirawan jenderal meminta agar sebaiknya Gibran diganti. Langkah pemberhentian Gibran adalah pilihan tepat agar bangsa ini bisa melangkah lebih maju ke depan.
Namun merujuk kepada system politik di Indonesia, tidak ada aturan yang bisa memberhentikan Gibran dari jabatan sebagai wapres. Untuk itu, ada harapan agar sebaiknya terbesit sikap bijaksana dari Gibran untuk tahu diri dengan kapasitasnya. Banyak yang berharap ia sebaiknya mengudurkan diri, dan kembali berjualan goreng pisang.
Tapi permintaan itu sepertinya ditolak Gibran. Keinginannya untuk tetap menjabat wakil presiden masih sangat kuat. Malah Jokowi dari para ternaknya mulai mendorong agar Gibran bisa dipersiapkan maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.
Tidak bisa dibyangkan apa jadinya bangsa ini kalau nanti dipimpin sosok seperti Gibran sebagai presiden. Untuk menghindari hal itu, langkah pemberhentian Gibran saat ini adalah pilihan tepat, meski sulit dilakukan mengingat munculnya perlawanan dari para ternak dan penjilat Jokowi.
TNI tentu tidak terlibat dalam perdebatan itu. Namun langkah pimpinan TNI yang sempat memutasi Letjen Kunto Arief Wibobo dari Pangkogabwilhan I menjadi staf Ahli KASAD sempat menjadi sorotan. Banyak yang mengaitkan langkah mutasi itu dengan sikap penguasa yang menentang siapapun yang mencoba mengusik Gibran.
Mutasi Letjen Kunto Arief Wibobo menjadi sasaran analisis banyak pihak, sebab ia adalah putra dari Jenderal (Purn) Tri Sutrisno, mantan panglima TNI dan mantan wakil presiden yang ikut menandatangani permintaan agar Gibran dicopot. Sorotan ini wajar, sebab Letjen Kunto Arief Wibobo baru empat bulan menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.
Sejak awal Panglima TNI sebenarnya telah menegaskan bahwa mutasi itu sama sekali tidak terkait manuver politik yang dilakukan Tri Sutrisno. Namun public terlanjur memberi penilaian berbeda sehingga anggapan adanya intervensi kelompok Jokowi terhadap mutasi itu tetap ada.
Pandangan itu semakin menguat setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kemudian membatalkan keputusan soal mutasi itu. Dalam konferensi pers daring, Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, pembatalan itu karena ada proses administrasi yang salah. Ia menyinggung soal adanya rangkaian atau gerbong yang belum bisa digeser dalam mutasi.
"Ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini, sehingga diputuskanlah sekarang untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu, dan dikeluarkan Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April soal ralat mutasi itu," ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025) malam.
Kristomei melanjutkan, perubahan mutasi itu dilakukan setelah melalui pertimbangan matang dan hasil sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
"Jadi ada rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, maupun ada yang bergeser, karena memang ada tugas-tugas yang pasti harus diselesaikan oleh mereka, dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini," ujar Kristomei.
Secara tegas Kristomei membantah kalau pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo berkaitan dengan nama Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Penundaan mutasi ini murni merupakan bagian dari dinamika dan kebutuhan organisasi TNI.
"Ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi saat ini. Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto (Try Sutrisno). Enggak, tidak ada kaitannya," tegas Kristomei.
TNI Bukan Alat Politik
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengaku prihatin dengan polemik terhadap keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.
Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
Namun pada Jumat (2/5/2025), TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang pati TNI melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
TB Hasanuddin menilai, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
"TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini," ujar TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).
Secara khusus ia menyorot kepemimpinan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga maruah institusi.
"Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi," ujar TB Hasanuddin.
Ada anggapan bahwa pembatalan mutasi itu sebagai gambaran adanya perbedaan pendapat di kalangan petinggi TNI. Agar perbedaan pendapat itu tidak memanas, sehingga akhirnya mutasi batal dilaksanakan.
Selain mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibobo yang batal, juga ada sejumlah jenderal lainnya yang juga sempat dimutasi, tapi kemudian kembali ke posisi semula. **
.jpeg)
