 |
| Ir Refly Yuner, dipecat dari jabatan sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumut saat perusahaan menunjukkan kinerja positif |
Perlahan tapi pasti, Gubernur Sumut Bobby Nasution terus berusaha menempatkan orang-orangnya mengisi jabatan strategis di sejumlah unit usaha di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setelah berupaya menguasai jajaran direksi dan komisaris PT Bank Sumut dengan memecat direktur sebelumnya, kini Bobby melanjutkan langkah bengisnya di PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
Direktur perusahaan daerah itu, Ir Refly Yuner -- yang selama ini dinilai berhasil meningkatkan kinerja perusahaan -- turut menjadi korban pemecatan Bobby Nasution. Pemecatan itu dilakukan di saat neraca keuangan PT PPSU menunjukkan tren sangat menggembirakan. Perusahaan itu terbukti mampu memberi masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang cukup signifikan.
Namun karena ambisi untuk menguasai semua lini usaha, Bobby tega memberhentikan Refly karena ia sudah menyiapkan orang kepercayaannya dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menempati posisi tersebut.
Bobby sepertinya sangat curiga bahwa jajaran direksi lama adalah titipan dari kepala daerah sebelumnya. Sementara ia berkeinginan agar semua anak perusahaan di bawah kendali Pemerintah Provinsi Sumut harus diisi orang-orang pilihanya sehingga usaha itu kelak siap menjadi pendukung bagi langkah politiknya ke depan.
Padahal para direktur yang dipecat itu adalah orang-orang yang terpilih berdasarkan proses seleksi yang ketat. Refly Yuner misalnya, sebelum menempati posisi Direktur Utama PT PPSU, ia telah menjalani serangkaian fit and proper test dan bersaing dengan kandidat kuat lainnya.
Refly Yuner menjabat sebagai Dirut PT PPSU sejak 27 Desember 2021. Semenjak di bawah kepemimpinannya, PT PPSU menunjukkan kinerja sangat positif.
Padahal sebelumnya kinerja perusahaan daerah itu terseok parah karena terus menerus mengalami kerugian. Jangankan memberikan pemasukan bagi PAD, PT PPSU justru harus mendapatkan subsidi setiap tahun dari APBD Sumut.
Semua unit usaha yang dikelola perusahaan daerah itu tidak satupun yang sehat. Adapun unit usaha yang dikelola PT PPSU, antara lain, Bidang transportasi dan penyeberangan Danau, khususnya pengelolaan kapal penyeberangan Fery di Danau Toba; Usaha penyewaan sarana dan penyelenggaraan event di area Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU); dan Usaha di bidang Kontruksi dan Real Estate.
PT PPSU juga punya saham sekitar 5 persen di PT Artha Nugraha Agung, perusahaan tambang emas di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Usaha itu sebenarnya memberi keuntungan lumayan. Tapi karena sahamnya hanya sedikit, sehingga tidak bisa menutupi kerugian yang dialami anak usaha yang lain. Saham terbesar di perusahaan tambang itu dimiliki oleh pihak swasta nasional.
Kerugian yang dialami PT PPSU dapat dilihat data berikut ini: Pada 2017 misalnya, PT PPSU mengalami kerugian sebesar Rp1,2 miliar karena hampir semua anak usahanya tidak berjalan dengan baik. Setahun kemudian kerugian itu meningkat hingga mencapai Rp2,9 miliar.
Pada 2019 kembali rugi sebesar Rp1,49 miliar karena manajemen yang buruk. Puncaknya terjadi pada 2020 dan 2021 di mana kerugian meningkat pesat, masing-masing sebesar Rp 5,19 miliar dan Rp 4,43 miliar.
“Jadi sebelum saya bergabung, perusahaan itu terus menerus mengalami kerugian sehingga harus mendapat subsidi dari APBD setiap tahunnya,” kata Refly Yuner.
Melihat situasi itu, Refly yang cukup kenyang makan asam garam dalam dunia usaha, langsung melakukan evaluasi internal sejak pertama ia menempati pos direktur. Tujuannya tidak lain agar manajemen usaha berjalan lebih baik di tangan orang yang berkompeten.
Semua sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan itu ia evaluasi ulang untuk memastikan bahwa tim kerja adalah orang-orang yang mumpuni pada bidangnya. Ia bekerja sama dengan Lembaga Sumber Daya Manusia USU untuk menganalisa kemampuan para staf itu.
Dari hasil kajian itu, Refly kemudian menyusun struktur baru sesuai kompetensi masing-masing. Semua bidang usaha ditangani dengan baik sehingga segala kelemahan yang ada selama ini dapat diperbaiki.
Hasilnya memang cukup memuaskan. Setahun pertama sejak ia duduk sebagai Dirut, PT PPSU langsung mendapat keuntungan cukup lumayan, mencapai Rp248 juta. Sekaligus itu adalah tahun pertama di mana PT PPSU tidak lagi mendapat subsidi dari pemerintah Daerah.
Sebagai penanggung jawab operasional perusahaan, Refly mengaktifkan berbagai unit usaha yang selama ini tidak berjalan maksimal. Misalnya, ia mendorong agar sektor konstruksi dan real estate bisa lebih agresif mengelola usaha. Berbagai event di PRSU lebih dioptimalkan sehingga pemasukan usaha lebih meningkat.
Hasilnya, pada 2023 laba usaha meningkat pesat hingga mencapai Rp5,87 miliar. Tren peningkatan itu terus berlanjut di tahun berikutnya meski pada 2024 tidak ada penyelenggaraan PRSU. Pada tahun itu PT PPSU tetap bisa menangguk untung hingga Rp4,6 miliar.
Dengan usaha yang semakin maju, Refly lantas berencana mengembangkan usaha yang menurutnya cukup potensial ditingkatkan, yakni menambah armada kapal penyeberangan di Danau Toba. Melihat tren wisatawan di Danau Toba yang terus meningkat, Refly yakin usaha itu akan menguntungkan.
Sayang, rencana itu gagal karena Gubernur Sumut yang baru, Bobby Nasution, menolak rencana itu. Ia mengaku ingin melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap semua badan usaha milik daerah. Salah satunya adalah PT PPSU.
Pada 23 Mei 2025, Bobby lantas memerintahkan Pj Sekda Sumut, Effendy Pohan untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di PT PPSU. Di dalam rapat itu, Refly melaporkan semua progres usaha selama ini menjabat sebagai direktur.
Effendy Pohan tampak sangat puas, apalagi ia tahu kalau sebelumnya PT PPSU selalu mengalami kerugian. Hanya di masa Refly, perusahaan daerah itu mampu memberi keuntungan cukup besar.
Namun diakhir pertemuan, Effendy Pohan, dengan mulut terbata-bata harus menyampaikan pesan Bobby yang wajib dipatuhi oleh semua manajemen. Ia minta agar Refly Yuner mundur dari perusahaan itu.
“Ini pesan dari pemegang saham. Saya pun tidak bisa berkata apa-apa,” kata Effendy Pohan. Pemegang saham yang dimaksud tidak lain adalah Bobby Nasution sebagai gubernur Sumut.
Refly pun tidak bisa melawan. Kalau itu sudah perintah dari Bobby, ia hanya bisa pasrah. Sebaik apapun ia membangun kinerja di perusahaan itu, jika gubernur sebagai pemegang saham utama sudah tidak suka, semuanya tidak berarti apa-apa.
Alhasil, terhitung awal Juni 2025, Refly Yuner didepak dari Dirut PT PPSU. Untuk sementara posisi Dirut diemban oleh Naslindo Sirait yang juga merangkap komisaris. Naslindo Sirait memang dikenal sebagai pejabat yang dekat dengan Bobby Nasution. Ia saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut.
Pemberhentian Refly Yuner dari Dirut PT PPSU tentu cukup mengejutkan bagi internal perusahaan. Keputusan itu dianggap sangat aneh karena sama sekali tidak melihat aspek kinerja perusahaan. Apalagi Refly selama ini sama sekali tidak pernah bermasalah dengan Bobby.
Pemecatan Refly mirip dengan kasus pemecatan Direktur PT Bank Sumut, Babay Parid Wazdi. Hanya saja Babay lebih parah lagi, karena ia sempat dipermalukan Bobby di depan umum. Padahal selama di bawah kepemimpinan Babay, kinerja PT Bank Sumut meningkat pesat. Bank Sumut termasuk bank milik pemerintah daerah yang berkinerja cukup baik.
Hanya saja, karena proses pengangkatan Babay berlangsung di masa Gubernur Edy Rahmayadi, Bobby kuatir kalau Babay tidak bisa diajak bekerja sama dengannya untuk persiapan politik ke depan. Bagaimana pun juga Bobby ingin agar semua posisi strategis di lembaga naungan Pemprovsu berada di bawah kendalinya. Maka itu ia terus melakukan pergeseran di semua lini guna memastikan bisa mengendalikan segalanya.
Kembali ke masalah PT PPSU, Bobby sudah membuka lowongan secara terbuka untuk seleksi direktur dan komisaris di perusahaan itu. Meski demikian, banyak yang tahu bahwa sebenarnya Bobby menyiapkan sosok yang kelak menduduki posisi itu. Proses seleksi hanyalah formalitas belaka untuk memenuhi aturan yang berlaku.
Sosok yang sudah disiapkannya adalah orang dekatnya yang juga pengurus di HIPMI. Jika orang kepercayaannya yang menguasai perusahaan daerah, bisa dipastikan keuangan perusahaan daerah itu akan menjadi pendukung bagi aktivitas politik Bobby ke depan.
Jatah untuk
para Tim Sukses 
Gubernur Bobby Nasution terus melakukan pembersihan di semua lini untuk menempatkan loyalisnya
Sejak menjabat Gubernur, Bobby Nasution memang sangat aktif melakukan pergeseran di semua unit lembaga yang ia pimpin. Tidak hanya di sejumlah perusahaan daerah, ia juga telah menggeser banyak pejabat eselon II di Pemprovsu.
Ia bahkan tidak jarang melakukan tekanan sebagai dalih untuk memaksa mundur pejabat itu dari jabatannya. Ada banyak alasan yang digunakannya, misalnya terindikasi pelanggaran hukum, terjerat kasus korupsi, ada pelanggaran etika, dan ada yang harus berurusan dengan inspektorat karena kinerja yang buruk.
Bobby juga telah menarik sejumlah pejabat Pemko Medan guna memperkuat kukunya di Pemerintahan provinsi. Para pejabat itu menempati pos-pos strategis sehingga Bobby bisa mengendalikan mereka dengan mudah. Kalaupun ada pejabat ‘kesayangannya’ dituding terlibat korupsi, Bobby pasti akan berusaha untuk melindunginya.
Salah satu pejabat yang dikenal sangat dekat dengan Bobby adalah Topan Obaja Putra Ginting yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi di Pemko Medan, kemudian ditarik menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) di Provinsi Sumut. Topan memang dikenal sebagai ‘sumber dana’ bagi Bobby sehingga jabatan empuk selalu diberikan kepadanya.
Belakangan ini Topan mendapat sorotan karena harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar. Aset gedung milik pribadinya berdiri megah di berbagai lokasi di Kota Medan. Tapi Bobby sama sekali tidak pernah menggubris masalah itu. Ia tetap menugaskan Topan di sejumlah posisi strategis demi kepentingan ekonomi dan politik ke depan.
Yang terbaru, Topan juga telah dipercaya sebagai Ketua Gerakan Pramuka Sumut yang membawahi ratusan ribu anggota pramuka di daerah ini. Sudah pasti, posisi itu akan menjadi andalan Bobby dalam mengarungi kampanye pada Pilgubsu 20298 mendatang.
Strategi Bobby ini seakan meniru langkah mertuanya Joko Widodo yang mampu menguasai semua lembaga negara saat menjabat sebagai presiden. Bahkan Jokowi bisa mengendalikan kinerja Polri, KPK dan Mahkamah Konstitusi untuk diarahkan mendukung ambisi politiknya.
Praktik penguasaan ala Jokowi ini yang sedang dijalankan Bobby di Sumut. yang pasti, jatah untuk posisi itu hanya akan diberikan kepada para tim sukses atau orang-orang yang dipastikan loyal kepadanya. Loyalitas orang-orang dekat ini yang kelak menjadi modal utama Bobby melangkah ke tahap politik berikutnya, sebab kekuatannya di partai saat ini masih belum jelas.
Bobby hanya berstatus kader biasa di Partai Gerindra. Jika peta politik Jakarta berubah -- terutama bila hubungan Jokowi dan Presiden Prabowo merenggang -- bisa saja Bobby akan tersingkir dari partai. Maka itu ia perlu mempersiapkan fondasi dukungan melalui orang-orang loyal diberbagai unit usaha agar kelak bisa mendukung langkah politiknya ke depan. ***
.jpeg)
