Prabowo Harusnya Memberhentikan Listyo dari Kapolri, Kepentingan Jokowi harus Diabaikan

Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro menilai, Presiden Prabowo Subianto seharusnya segera mengevaluasi seluruh elemen Polri hingga pucuk pimpinan sebagai imbas demonstrasi besar-besaran yang anarkis dan menelan korban jiwa.

“Evaluasi terhadap kepolisian RI tentu mutlak harus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk respons yang dapat menenangkan publik, memuaskan publik atas peristiwa kemarin,” ungkapnya, Minggu 31 Agustus 2025.

Menurut dia, bentuk evaluasi tersebut bisa saja berupa pergantian pucuk pimpinan polri, meski sebenarnya hal itu merupakan hak prerogatif dari presiden. Sebab, dengan mengganti pucuk pimpinan Polri dapat memberikan pesan kepada publik bahwa Presiden Prabowo mendengar respons publik, mendengar masukan publik dan sedang mengarah kepada reformasi Polri seperti harapan publik.

Bawono juga mengingatkan bahwa hal terpenting saat ini yakni publik dan seluruh kekuatan sipil harus bersama mengawal proses hukum yang menyeret oknum-oknum aparat agar nantinya berlangsung secara transparan sesuai arahan perintah dari Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bila pergantian kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Pernyataan ini menyusul munculnya tuntutan pengunduran diri kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tewasnya pengemudi ojol, Affan Kurniawan.

“Terkait dengan isu yang menyangkut dengan kapolri itu adalah hak prerogatif presiden. Sebagai prajurit, kita kapan saja siap bila diminta mundur atau diganti oleh presiden,” kata Listyo di Bogor, Sabtu 30 Agustus 2025.

Listyo dikenal sebagai Kapolri yang diorbitkan oleh Joko Widodo, mantan presiden sebelumnya. Sejak awal, pengangkatan Listyo sebenarnya sudah memicu kontroversi karena ia dianggap terlalu muda saat menjabat Kapolri. Padahal masih ada sejumlah senior yang lebih pantas menduduki jabatan itu.

Namun Jokowi tidak peduli dengan kritik banyak orang. Ia tetap mendudukan Listyo sebagai pimpinan Polri dengan konsekuensi, Listyo harus taat kepada kepentingan Jokowi dan keluarganya.

Tak pelak lagi, sejak di bawah kepemimpinan Listyo, Polri total berada di bawah kendali keluarga Jokowi. Seluruh musuh politik Jokowi diberangus Polri.

Saat Pemilu dan Pilkada 2020 dan 2024, Listyo diam-diam melibatkan Polri dalam politik sehingga muncul istilah Partai Coklat. Partai Coklat ini yang bermain untuk kepentingan keluarga Joko Widodo dengan menyadar para kepala desa dan kalangan pengusaha.

Keterlibatan Partai Coklat sangat kontras terlihat di PIlkada Medan 2020 dan PIlkada Gubernur Sumut 2024 saat mereka berperan memenangkan menantu Jokowi, Bobby Nasution untuk merebut kursi Walikota Medan dan Gubernur Sumut.

Pada Pemilu Presiden 2024, Listyo juga bermain untuk mendukung kelompok Jokowi yang berpindah menjadi pro Prabowo. Oleh karena itu atas rekomendasi Jokowi pula, Prabowi kembali memperpanjang jabatan Listyo sebagai Kapolri.

Namun kini situasinya sudah berbeda. Saatnya Prabowo harus memisahkan kepentingan Jokowi dalam Pemerintahan. Satu persatu orang Jokowi yang duduk di kabinet seharunya sudah bisa diberhentikan. Termasuk Listyo, sudah saatnya diturunkan dari jabatan Kapolri.

Prabowo harusnya jangan lagi memperdulikan kepentingan keluarga Jokowi. ***