 |
| Dialog perwakilan mahasiswa dan DPR RI. Mahasiswa menuntut janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja, DPR tidak bisa menjawab. Gibran menghilang tak berani berhadapan dengan mahasiswa. Mirip seperti bapaknya, sama-sama pembohong. Tiga Wakil Ketua DPR RI
Bertemu perwakilan mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara,
Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).( Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Akhirnya Buka Pintu Dialog dengan Perwakilan Mahasiswa Usai Marak Unjuk Rasa", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/09/04/10193121/dpr-akhirnya-buka-pintu-dialog-dengan-perwakilan-mahasiswa-usai-marak-unjuk. Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6 Tiga Wakil Ketua DPR RI
Bertemu perwakilan mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara,
Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).( Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Akhirnya Buka Pintu Dialog dengan Perwakilan Mahasiswa Usai Marak Unjuk Rasa", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/09/04/10193121/dpr-akhirnya-buka-pintu-dialog-dengan-perwakilan-mahasiswa-usai-marak-unjuk. Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6 |
Pimpinan DPR RI akhirnya membuka pintu dialog dengan perwakilan mahasiswa pada Rabu (3/9/2025) siang. Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, atau yang dikenal sebagai “Gedung Kura-Kura”. Forum ini digelar setelah hampir sepekan terakhir gelombang demonstrasi berlangsung di depan Kompleks Parlemen, tanpa ada satupun wakil rakyat yang menemui massa.
Ada tiga Wakil Ketua DPR yang hadir langsung menemui mahasiswa, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem). Mereka duduk berhadap-hadapan dengan puluhan mahasiswa dari berbagai kampus yang mengenakan almamater masing-masing. Satu mikrofon disediakan di tengah ruangan, dipakai bergantian oleh perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan.
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari aksi besar yang digelar sejak 25 hingga 31 Agustus 2025. Ribuan massa kala itu mengecam “tunjangan jumbo” anggota DPR, kontroversi sejumlah wakil rakyat, hingga menuntut pembubaran DPR.
Dalam pertemuan itu, Perwakilan mahasiswa, Agus Setiawan menuntut DPR membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kekerasan aparat selama aksi. Dia juga meminta investigasi menyeluruh atas isu makar di dalam aksi demonstrasi 25-31 Agustus yang sempat dilontarkan Presiden Prabowo Subianto, saat mengunjungi korban yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025) lalu.
“Pun juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin tim investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut,” ujar Agus.
Namun yang paling panas adalah ketika mahasiswa mempersoalkan tinggginya angka pengangguran di Indonesia saat ini. Mereka lantas menagih janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang pernah berjanji akan segera menyiapkan 19 juta lapangan kerja bagi pemuda Indonesia.
“Mana janji Wakil Presiden yang dulu akan menyiapkan 19 juta lapangan kerja untuk warga Indonesia?” kata Agus.
Sebagaimana diketahui, Gibran pernah berjanji akan segera menghadirkan 19 juta lapangan pekerjaan jika ia duduk menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kini janji manis tersebut ditagih langsung oleh perwakilan mahasiswa dalam acara audiensi terbuka bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia, Muzammil Ihsan meminta agar janji 19 juta lapangan kerja yang disampaikan Gibran itu segera dibuktikan.Menurutnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang masih kesulitan mencari pekerjaan dan merasa tidak memiliki arah di masa depan.
"Kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan," ujar Muzammil dalam forum audiensi.
Isu janji 19 juta lapangan kerja memang sempat ramai di media sosial dan forum publik sejak awal 2025. Kritik terhadap janji tersebut lebih banyak muncul dari individu, pencari kerja, dan netizen, bukan dari organisasi mahasiswa nasional secara terstruktur.
Kini, BEM SI menyoroti ketimpangan antara narasi pembangunan dan kondisi riil di lapangan. Mereka menyampaikan bahwa banyak generasi muda yang lulus kuliah namun tidak tahu harus bekerja di mana. Bahkan, ada yang terjerumus ke tindakan kriminal karena tekanan ekonomi.
"Hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana untuk menafkahi hidupnya juga tidak tahu di mana."
Mahasiswa menilai bahwa janji 19 juta lapangan kerja belum memiliki arah kebijakan yang jelas dan belum terlihat roadmap atau program konkret dari pemerintah. Saat bersamaan, BEM juga menuntut adanya evaluasi terhadap jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.
Para anggota dewan yang menerima para mahasiswa itu tak bisa berkata apa-apa soal janji Gibran tersebut. Mereka lepas tangan, sebab yang berjanji adalah Gibran, bukan Prabowo atau parlemen.
“Kalau yang sifatnya tuntutan lain, tentu kita akan bahas, tapi soal janji Gibran, silahkan tanyakan ke Beliau,” kata Dasco. DPR hanya menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui mekanisme internal.
 |
| Wakil Presiden karbitan, Gibran Rakabuming tak berani berhadapan dengan mahasiswa. Ia bungkam saat ditagih janji 19 juta lapangan kerja |
Selama mencuat hiruk pikuk aksi demo belakangan ini, Gibran hanya berani menemui perwakilan driver Ojol, itupun sudah diatur sedemikian rupa dengan provider Ojol agar yang hadir jangan terlalu vokal. Tidak boleh yang kritis. Kalau perwakilan ojol kritis yang datang, Gibran pasti akan kebingungan.
Di sisi lain, Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat secara perdata oleh seorang warga sipil bernama Subhan. Gibran digugat secara perdata dan diminta membayarkan uang ganti rugi sebesar Rp125 triliun dan Rp10 juta kepada negara.
Hal ini tercantum dalam petitum gugatan perdata yang diajukan oleh seorang warga sipil bernama Subhan. Sidang perdana untuk gugatan ini akan dilaksanakan pada Senin (8/9/2025) di Pengadilan Jakarta Pusat. ***
,%20Muryanto%20Amin.webp)
