Proses penjaringan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) kali ini tak ubahnya pemilihan kepala daerah. Heboh dan mengundang perdebatan di mana-mana. Wajar saja, sebab pemilihan ini melibatkan jaringan kekuasaan yang terhubung dengan agenda Pemilu 2029. Yang bermain tidak hanya calon rektor, tapi juga Gubernur Bobby Nasution, serta Menteri Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
Kelompok ini disebut-sebut tengah membangun jaringan politik yang solid untuk mendorong agar Muryanto Amin, Rektor USU incumbent terpilih kembali memimpin USU lima tahun ke depan.
Bobby sangat berkepentingan menempatkan Muryanto kembali sebagai rektor karena ia membutuhkan dukungan USU untuk menang pada Pilkada 2029. Muryanto adalah konsultan politik Bobby.
Adapun Agus Andrianto saat ini duduk sebagai Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USU yang berperan menentukan rektor yang pemilihan tahap terakhir. Agus adalah mantan Wakapolri yang bermain di balik layar dalam mendukung kampanye Bobby Nasution pada Pilkada Medan 2020 dan Pilkada Gubernur 2024.
Ia yang berperan menggerakkan 'Partai Coklat,' sebutan untuk permainan politik Polri saat berlangsung Pilkada yang lalu.
Agus memang dikenal sebagai loyalis Jokowi. Naiknya Agus sebagai Menteri pada Kabinet Merah Putih disebut-sebut tidak lepas dari rekomendasi Jokowi. Semua itu karena jasanya membantu naiknya Bobby sebagai gubernur Sumut.
Dari jaringan kerjasama itu, bisa dikatakan bahwa Bobby Nasution, Agus Andrianto dan Muryanto Amin adalah satu cyrcle yang menyatu untuk menguasai arena politik Sumut. Mereka akan terus memperkuat jaringan itu ke berbagai lini lainnya agar Pilkada 2029 mendatang kembali menjadi milik Bobby.
Di tingkat nasional, mereka juga tengah menata rencana untuk membantu Gibran maju sebagai calon presiden. mereka adalah bagian dari kubu Pro Jokowi yang ingin mengembalikan supremasi genk Solo pada Pemilu 2029 mendatang.
Langkah awal yang mereka lakukan adalah menempatkan kembali Muryanto sebagai Rektor USU pada pemilihan yang berlangsung September hingga Desember ini. Kelompok ini akan mengatur scenario sedemikian rupa agar tidak ada pesaing lain yang bisa mendominasi.
Tak heran jika permainan uang juga turut mewarnai pemilihan tersebut. Bahkan KPK sudah menemukan ada indikasi mengalirkan uang korupsi proyek jalan raya Sumut kepada Muryanto Amin. Hal ini yang menjadi alasan sehingga Muryanto dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Pemanggilan KPK itu tentu saja membuat Muryanto kecewa dan malu. Ia pun akhirnya menolak panggilan itu. Muryanto seharusnya menjalani pemeriksaan pada 15 Agustus lalu, tapi ia mangkir tanpa alasan yang jelas.
Muryanto sudah pasti kecewa, sebab surat panggilan KPK itu sangat berpotensi mengganggu rencana politik yang sudah ia rancang bersama Bobby Nasution dan Agus Andrianto. Maka itu, upaya melobi KPK agar tidak lagi memanggilnya terus dilakukan melalui tangan-tangan politisi perkasa di Jakarta. Jaringan Pro Jokowi di tingkat nasional sudah pasti ikut bermain.
 |
| Muryanto Amin sudah menyiapkan rencana untuk mengembalikan kejayaan keluarga Jokowi pada Pemilu 2029. Ia membangun konspirasi dengan Bobby Nasution dan Agus Andrianto |
Bagaimana pun kuatnya jaringan Muryanto di tingkat atas, ia tetap tidak bisa meredam suara arus bawah. Sejumlah alumni, mahasiswa dan akademisi senior USU terus berupaya membongkar konspirasi yang dibangunnya dengan Pro Jokowi.
Para alumni dan akademisi senior USU juga mengkritik senat akademik yang disebut-sebut merupakan ‘Ternak Muryanto’ alias ‘Termul’.
Sebanyak 112 Senat akademik USU adalah pemilik suara untuk pemilihan Rektor tahap pertama guna memilih tiga besar kandidat yang akan diajukan ke Majelis Wali Amanat.
Kabarnya, para senat akademik ini sebagian besar adalah orang-orang yang pro Muryanto. Sampai-sampai ada yang curiga kalau uang korupsi proyek jalan di Sumut juga mengalir kepada mereka melalui Muryanto.
Hal ini yang membuat para alumni dan mahasiswa mulai meragukan kejujuran pemilihan rektor kali ini. Pemilihan dinilai penuh rekayasa, persekongkolan, campur tangan pihak luar dan permainan politik uang.
Untuk mencegah adanya rekayasa itu, sekelompok alumni yang bergabung dalam Forum Penyelamat USU, pada Kamis (4/9/2025) menyampaikan somasi kepada Panitia Pemilihan Rektor, Senat Akademik dan Majelis wali Amanat USU, menurut mereka agar bersikap jujur.
Demi kemajuan USU ke depan, Forum Penyelamat USU -- yang beranggotakan Alumni, pegiat demokrasi, pegiat pendidikan dan pegiat sosial di Sumut -- meminta agar Muryanto sebaiknya didiskualifikasi dari pemilihan itu karena indikasi keterlibatannya dalam kasus korupsi.
“Jangan sampai USU dirusak oleh rektor yang terlibat kasus korupsi. Etika dan nama baik kampus harus dijaga,” kata Taufik Umar Dani Harahap, Ketua Forum Penyelamat USU.
Belakangan keterlibatan Muryanto dalam kasus korupsi ternyata tidak hanya terkait proyek Jalan yang melibatkan Topan Ginting dan Bobby Nasution, tapi juga sejumlah proyek lainnya di USU, termasuk korupsi keuangan Perkebunan kelapa sawit milik USU yang luasnya mencapai 5.000 hektar, korupsi proyek APBD untuk pembangunan kolam retensi, serta korupsi pembangunan Plaza UKM.
“Selama Muryanto sebagai rektor, citra USU benar-benar telah hancur,” kata Taufik Umar Dani.
Muryanto dianggap telah menjual martabat USU sehingga kampus ini berada di bawah kendali kelompok pro Jokowi. Pada akhirnya USU nantinya akan dibawa pada kepentingan membela keluarga Jokowi pada Pemilu dan Pilkada 2029.
Taufik tidak hanya meminta agar Muryanto didiskualifikasi sebagai kandidat, tapi ia juga meminta agar Muryanto segera dinon-aktifkan dari jabatan rektor USU sekarang ini. Tujuannya, agar Muryanto fokus menyelesaikan kasusnya dengan KPK. Apalagi dalam waktu dekat KPK akan melayangkan panggilan kedua untuknya.
Secara detail, ada enam poin yang dituntut Forum Penyelamat USU dalam somasi tersebut, yakni:
- Mendesak MWA, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar mempertanyakan keterlibatan Muryanto dalam kasus korupsi
- Mendesak penonaktifan sementara Muryanto dari jabatan Rektor USU demi menjaga marwah akademik
- Membatalkan proses pencalonan Muriyanto Amin pada Pemilihan Rektor 2025.
- Segera dilakukan audit atas pelaksanaan anggaran dan kerja sama yang melibatkan USU, terutama kerjasama dengan pemerintah daerah di bawah kendali Bobby Nasution.
- Menuntut USU membuka akses informasi publik terkait tata kelola dana, sesuai amanat UU KIP.
- Meminta seluruh sivitas akademika tidak melakukan obstruction of justice, dan sebaliknya mendukung penuh proses penegakan hukum.
Sampai saat ini Rektor USU Muryanto Amin sama sekali tidak mau memberikan tanggapan mengenai somasi ini. Sejak terbongkar konspirasi korupsinya dengan Bobby Nasution dan Topan Ginting, Muryanto memang selalu menjauh dari wartawan.
Saat ini ia lebih banyak melakukan lobbi dengan sejumlah tokoh elit di Jakarta guna meminta KPK agar tidak memanggilnya dalam waktu dekat. Muryanto berharap ia dipanggil lagi setelah proses pemilihan Rektor selesai. Alamak..!***
