 |
| Korban bencana Sumatera masih tinggal di tenda sampai lebaran ini |
PerjalananPresiden Prabowo ke lokasi bencana Sumatera wilayah Aceh Tamiang pada hari raya 21 Maret lalu menyisakan cerita yang amat miris. Betapa tidak, pernyataan presiden yang sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada lagi korban bencana Sumatera tinggal di tenda-tenda darurat, jelas sangat tidak benar.
Faktanya, masih banyak korban bencana itu yang hidup serba darurat di tenda-tenda pengungsian.
Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) soal tidak adanya pengungsi yang tinggal di tenda merupakan kebohongan yang luar biasa. BNPB tak ubahnya menyiram garam di atas luka masyarakat. Sudah hidup sudah karena bencana, para korban dipolitisasi lagi untuk kepentingan karir pejabat BNPB. Inilah gambaran sikap biadab pejabat negara.
Ironisnya, untuk menutup kepalsuan laporan itu, beberapa hari sebelum kedatangan Prabowo ke Aceh Tamiang, petugas BNPB bersama rombongan TNI mendatangi sejumlah tenda penduduk dan memaksa agar tenda-tenda tempat tinggal pengungsi dirubuhkan.
Yang menyakitkan, mereka tidak bisa memberi jalan keluar ke mana pengungsi itu akan dipindahkan. Sementara hunian tetap dan hunian sementara yang dijanjikan Pemerintah belum juga selesai.
BNPB memaksa pembongkaran tenda itu karena mereka takut kebohongannya terungkap ke permukaan. Hal ini yang sangat disesalkan para korban bencana dan juga tokoh Masyarakat Aceh Tamiang.
Tokoh pemuda Aceh Tamiang, Murtala, yang juga merupakan mantan Juru Runding GAM 2002 pada Join Security Comite (JSC) menilai laporan BNPB ke presiden soal kondisi pengungsi korban bencana itu merupakan laporan yang sangat menyakitkan.
“Laporan itu adalah pembohongan publik yang dirancang secara sistematis,” katanya.
Padahal, katanya, fakta di lapangan justru sebaliknya. Sampai saat ini sejumlah warga korban bencana, terutama di Dusun Damai Kampung Barang Ara Kecamatan Bandar Pusaka, masih tinggal di bawah tenda. Mereka tidak tahu harus pindah ke mana, sebab rumah bantuan yang dijanjikan belum juga ada.
Makanya, mereka berusaha melawan tatkala tim BNPB dan anggota TNI berupaya meruntuhkan tenda mereka menjelang kedatangan presiden saat idul fitri lalu.
Murtala yang aktif memantau situasi lapangan menilai ada banyak sekali kelemahan dalam penanganan korban bencana yang dilakukan BNPB. Kondisi itu membuat progres fisik di lapangan berjalan lamban.
Hingga saat ini, pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan juga Hunian Tetap (Huntap) tercatat belum mencapai separuh dari total jumlah pengungsi yang membutuhkan.
Kondisi ini diperparah dengan carut-marutnya manajemen proyek di lapangan.
"Bagaimana bisa diklaim hampir 100 persen, sementara banyak rekanan kontraktor yang justru 'angkat kaki' meninggalkan pekerjaan karena tersendatnya kucuran dana?" ujar Murtala dengan nada getir.
Alih-alih mendapatkan rumah permanen, warga justru terjebak dalam ketidakpastian proyek mangkrak. Yang lebih parah, penderitaan para korban bencana dipolitisasi oleh pejabat BNPB demi mendapat pujian dari pemerintah. Sampai-sampai petugas BNPB tega mengusir korban dari tenda.
"Masyarakat diminta keluar dari tenda pengungsian dan tenda-tenda dibongkar seketika hanya agar situasi terlihat seolah-olah sudah pulih total di depan mata Presiden," ungkap Murtala.
Ia menilai, BNPB sengaja membuat laporan palsu demi menciptakan kesan semangat Aceh telah bangkit dari bencana” telah berhasil dijalankan.
“Ini adalah langkah manipulatif yang sengaja menutupi penderitaan korban yang sebenarnya masih bertahan di bawah terpal dan sisa-sisa reruntuhan,” ujarnya.
Murtala menilai pola komunikasi yang menyesatkan ini bukan sekali ini terjadi, melainkan tren yang sudah terbaca sejak bencana melanda wilayah Sumatera, mulai dari Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Tanpa transparansi dan kemauan untuk melihat kenyataan pahit di lapangan, narasi sukses ini hanya akan menjadi bom waktu bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Bagi Murtala dan para penyintas bencana, keberhasilan penanganan bencana semestinya tidak diukur dari pidato di podium, melainkan dari kunci rumah yang diserahkan ke tangan rakyat miskin—sesuatu yang hingga kini masih menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan.***
.jpeg)
