-->

Diduga ada Sesuatu Ditutupi Prabowo sehingga Menolak Status Bencana Nasional di Sumatera

Sebarkan:

 

Sebuah foto udara menunjukkan tumpukan pohon tumbang yang tersapu banjir bandang di Pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang. (Foto: AFP)

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang terkesan menutupi informasi dan kondisi sebenarnya yang terjadi pascabencana di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Meski sudah berjibun tuntutan agar bencana itu dinyatakan sebagai bencana nasional, tapi Prabowo tetap bersikeras menolak. Reza Indragiri menduga ada sesuatu yang ingin ditutupi Prabowo dalam kasus itu.

Reza menambahkan, masa seputar bencana alam memang kerap dibanjiri oleh hoaks dan misinformasi lainnya.

“Itu pula yang coba ditangkis Presiden Prabowo saat mengatakan ada pihak-pihak eksternal yang menyebar kebohongan tentang bencana Sumatera,” ucap Reza dalam keterangannya, pada Kamis (18/12).

Ia mengaku sudah lama khawatir terhadap Prabowo yang mungkin kerap mendapatkan pasokan informasi kacau oleh lingkungan Prabowo dianggap terus menyebutkan bahwa kondisi di wilayah bencana berangsur membaik.

"Menyangkal, menimbun berita negatif, dan membesar-besarkan upaya yang telah dilakukan. Itukah yang pemerintah lakukan?" tanyanya.

Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Reza menyinggung pemberitaan yang dikabarkan reporter CNN Indonesia mengenai kondisi di Aceh Tamiang yang masih sangat memprihatinkan

Sebelumnya, salah seorang reporter CNN Indonesia bernama Irine Wardhani mengaku tak sanggup menahan tangisnya saat melaporkan kondisi terkini di Aceh Tamiang. Suara Reporter itu menyebutkan bahwa warga termasuk anak-anak masih kelaparan dan sulit mendapatkan makanan.

Menurut Reza, kondisi reporter yang melaporkan berita hingga menangis tersebut karena mengalami compassion fatigue atau yang justru muncul dari begitu besarnya kepedulian kepada masyarakat Aceh.

Compassion fatigue  itu menunjukkan bahwa korban bukan sebatas mereka yang dilanda banjir secara langsung,” kata dia. “Melihat langsung situasi yang serba tidak menentu, menyimak kisah pilu para korban, ditambah lagi mendengar dusta demi dusta dari kalangan elit, pada gilirannya membuat si wartawan ikut jatuh dalam trauma. Trauma sekunder, tepatnya,” lanjutnya.

Selain wartawan, para korban juga diperkirakan menderita compassion fatigue. Pekerja kemanusiaan, tentara, dan polisi yang berjibaku di lapangan pun berisiko mengalami kepenatan dalam kepedulian serupa.

“Benar, itu tanggung jawab sekaligus risiko profesional yang harus dipikul si wartawan, tapi dia harus ditolong, dan tidak menutup kemungkinan pertolongan baginya perlu melibatkan profesional,” tutur Reza.

Adapun, Prabowo Subianto terus mengatakan bahwa Indonesia mampu mengatasi bencana di Sumatera tanpa bantuan pihak lain.

Prabowo sendiri mengaku kalau ia sudah dihubungi oleh banyak kepala negara lain yang menawarkan bantuan untuk membantu bencana banjir bandang dan longsor itu. Walau begitu, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia masih mampu mengatasi sendiri.

“Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ucap Prabowo, Senin (15/12) lalu. 

Reza Indragiri 
Malah Prabowo menyindir bahwa banyak pihak yang meminta agar bencana banjir bandang ini ditetapkan dengan status Bencana Nasional. Namun, pemerintah sekali lagi enggan menetapkan status tersebut karena menilai tanpa status itu, bencana sudah ditangani secara besar-besaran.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” kata dia.

Sikap Prabowo ini yang membuat banyak orang terheran-heran. Lantas ada yang menduga bahwa Prabowo sengaja menutup keterlibatan pihak luar dalam penanganan bancanan ini karena ia kuatir bahwa perusahaannya yang beroperasi di Aceh, PT Tusam Hutani Lestari akan dikait-kaitkan.

PT Tusam merupakan perusahaan pengelola hutan yang memiliki areal konsesi lebih dari 90 ribu hektar di Aceh Tengah, Biruen, Bener Meriah dan Aceh Utara. Untuk diketahui, keempat wilayah itu merupakan Kawasan bencana yang cukup parah di wilayah Aceh.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan lebih banyak focus memeriksa perusahaan pengelola hutan yang beroperasi di wilayah Sumut dan Sumbar. PT Tusam sama sekali tidak pernah tersentuh. ***

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini