Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh saja bangga karena
mengaku telah mengungkap 439 perkara dugaan korupsi yang ditangani hingga Desember
2025. Dari jumlah tersebut, 69 di antaranya masih dalam tahap penyelidikan.
Namun di mata pegiat anti Korupsi, kinerja Lembaga itu masih dianggap banci
karena hanya menyentuh koruptor kelas teri. 
jajaran pimpinan KPK
Sementara koruptor kelas kakap belum berani mereka bongkar. Gubernur Sumut yang sudah berkali-kali diadukan dalam berbagai kasus korupsi, seperti penyelundupan nikel ke China, manipulasi tambang di Maluku Utara dan permainan sejumlah proyek di APBD Medan dan APBD Sumut, sama sekali tidak tersentuh.
“Kinerja KPK yang sekarang loyo. Mereka tampak garang menangkap koruptor kelas teri, tapi berhadapan dengan keluarga Jokowi, mereka loyo padahal pengaduan sudah sangat banyak,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebagai kritik tajam kinerja KPK sepanjang 2025.
Boyamin menilai, KPK seharusnya unggul, baik dalam aspek penindakan maupun pencegahan korupsi. Namun pada ranah penindakan, Boyamin melihat KPK justru lebih banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap perkara berskala kecil.
"Saya selalu membandingkan dengan Kejaksaan Agung, yang mana Kejagung itu perkara yang ditangani besar, bahkan ratusan triliun dan out of the box, misalnya yang ditangani asuransi Jiwasraya, Asabri, itu sebenarnya hanya penggorengan saham dan KPK tidak pernah berani menangani itu karena hanya dianggap penggorengan saham," ucap Boyamin.
"Terus waktu minyak goreng langka harga mahal, dianggap penyelundupan, tapi oleh Kejagung dianggap korupsi. Terakhir pajak terkait dengan Djarum, itu juga ditangani. Sementara KPK nggak pernah berani, KPK hanya berani soal OTT yang berkaitan dengan suap," tambahnya.
Boyamin juga menilai capaian KPK sepanjang 2025 terkesan sebatas memenuhi kewajiban kerja agar tetap terlihat aktif. Dia menyebut angka-angka penindakan yang dipaparkan KPK tidak mencerminkan keberanian maupun terobosan yang layak dibanggakan.
"KPK seperti tidak mampu berbuat apa-apa, KPK bahkan pada posisi tertentu sekarang menjadi penonton atas kehebatan Kejagung. Bahwa kemarin ada jaksa nakal, ya memang harus diproses. Tapi nampak kayak tidak menyaingi Kejagung yang hebat menangani kasus besar, tapi malah nangkapi jaksa, kesannya oh jaksa juga ada boroknya loh," imbuhnya.
 |
| Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman |
"Ada 11 penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi, atau yang lazim dikenal di masyarakat sebutan OTT, yang KPK lakukan tahun ini," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam konferensi pers penyampaian laporan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/12/202
"Selama 2025 KPK secara progresif melakukan 69 penyelidikan, 110 penyidikan, dan 112 penuntutan perkara," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Senin, 22 Desember.
Budi menyebut ada 118 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari berbagai perkara tersebut. Berikutnya, ada 73 perkara dari tahun sebelumnya yang sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Kemudian dilakukan eksekusi atas 75 perkara," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaganya memang memperkuat upaya penindakan. "Bukan demi angka melainkan rasa keadilan bagi masyarakat karena setiap penindakan membuka jalan bagi perbaikan sistem," tegasnya dalam konferensi pers akhir tahun di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Fitroh juga menyinggung ada 11 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan. Dari giat ini, dia menerangkan, banyak praktik korup yang sistematis terbuka sehingga bisa ditangani.
Namun Ketika ditanya masalah korupsi keluarga Jokowi, pimpinan KPK tidak banyak memberi tanggapan. Apalagi terkait dengan Bobby Nasution yang telah banyak diadukan ke KPK. Bahkan untuk menghadirkan Bobby di pengadilan saja, KPK enggan.
Maka tidak salah kalau kinerja lembaga ini dianggap seperti banci..!**
