 |
| Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumut, Syamsul Qomar, menjelaskan 10 kriteria calon ketua Golkar Sumut kepada wartawan |
Menjelang musyawarah daerah (Musda) Golkar Sumut yang akan digelar pada 31 Januari mendatang, panitia Musda mengumumkan beberapa poin penting yang harus dipenuhi setiap kandidat yang akan bersaing merebut jabatan Ketua.
Ada 10 kriteria yang harus dipenuhi, salah satu yang paling kunci adalah syarat diskresi dari Ketua Umum DPP.
Diskresi adalah kewenangan mutlak dari pihak berwenang untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam situasi konkret yang kurang lengkap. Dengan kata lain, diskresi merupakan hak istimewa dari ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar untuk memberi pengecualian dari aturan yang sebenarnya. Kalau diskresi sudah didapat, sudah pasti kandidat itu akan memiliki keistimewaan.
Aturan mengenai diskresi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
"Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua, tetapi tidak memenuhi kriteria persyaratan di atas, maka calon tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar melalui kebijakan diskresi," bunyi butir 10 kriteria dan persyaratan.
Sebanyak 10 kriteria dan persyaratan calon ketua yang disampaikan Ketua Steering Committe Musda XI Golkar Sumut, Syamsul Qomar, semuanya bersifat normatif. Adapun 10 kriteria itu adalah:
- Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut dibuktikan dengan SK atau dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- Berpendidikan minimal S-1 (Strata 1) atau setara/sederajat dengan melampirkan fotocopi ijazah.
- Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT) dibuktikan sertifikat penghargaan dan sejenisnya.
- Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan atau sejenisnya.
- Tidak pernah terlibat G-30 S/PKI yang dibuktikan dengan surat pernyataan diri bermaterai 10.000.
- Lulus Pendirian dan Latihan Kader Partai Golkar yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan dan sejenisnya.
- Telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) periode pada tingkatannya, dan atau satu tingkat di atasnya, dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya, dan atau satu tingkat di atasnya dibuktikan dengan SK.
- Didukung sekurang-kurangnya 30% dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan sesuai ketentuan organisasi.
- Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam partai yang ditandatangani dengan materai 10.000.
- Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua, tetapi tidak memenuhi kriteria persyaratan di atas, maka calon tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Pada Musda Golkar 2020, Musa Rajekshah alias Ijeck sama sekali tidak memenuhi aturan yang pertama sebab ia belum pernah sama sekali menjadi kader Golkar. Tapi berkat diskresi yang diberikan ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto ketika itu, Ijeck bisa melenggang terpilih sebagai ketua Golkar Sumut periode 2020-2025.
Untuk Musda kali ini, ada dua kandidat yang sudah menunjukkan tekadnya untuk maju. Mereka adalah Hendriyanto Sitorus, Bupati Labuhanbatu Utara sekaligus ketua DPD Golkar di wilayah itu, serta Andar Amin Harahap, anggota DPR RI, mantan Bupati Padang Lawas dan juga ketua DPD Golkar di kabupaten itu.
Bagi kedua kandidat itu, sepertinya tidak sulit untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun dengan adanya diskresi itu, tidak tertutup kemungkinan jabatan ketua Golkar Sumut akan diberikan kepada Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Betapa tidak, Ketua Umum Golkar saat ini, Bahlil Lahadalia sangat tunduk kepada Jokowi yang mendukungnya tampil menyingkirkan Airlangga Hartarto sehingga bisa menduduki jabatan ketua umum partai itu. Sudah pasti Bahlil punya misi untuk mengamankan menantu tuannya menjelang Pilkada 2029 mendatang.
Oleh karena itu, tidak tertutup peluang Bobby untuk tampil sebagai Ketua Golkar Sumut melalui diskresi yang diberikan Bahlil. Jika Bobby yang maju melalui dukungan Bahlil, bisa dipastikan dua kandidat yang lain akan mundur teratur.
Kalaupun Bobby tidak maju, yang pasti Bahlil akan menekankan siapapun ketua Golkar Sumut terpilih, wajib mendukung Bobby untuk maju lagi pada Pilkada mendatang. Ya, sekali lagi, bagaimana pun juga Bahlil harus mengamankan posisi menantu tuannya. ***
