Ini sebuah langkah ideal yang pantas mendapat sambutan, yakni upaya Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan rehabilitasi kawasan aliran sungai dan hutan di daerah terkena bencana wilayah Sumatera. Program ini harus diawasi dan dipastikan berjalan. Jangan hanya sebagai kecap manis yang berbalut bual seperti yang kerap terjadi di masa Joko Widodo.
Foto udara tumpukan gelondongan kayu di permukiman di Tabiang Bandang
Gadang, Nanggalo, Padang, Sumatera Barat, Selasa (9/12/2025).
Gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang sejak dua pekan lalu masih
tersangkut di wilayah itu
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melaporkan, potensi area yang harus direhabilitasi sebagai bagian dari penanganan bencana di Sumatera mencapai 49.197 hektare (ha), dengan area yang terluas berada di Sumatera Utara (Sumut).
Direktur Rehabilitasi Hutan Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kemenhut, M Saparis Soedarjanto menyampaikan, pihaknya mendata potensi untuk rehabilitasi kawasan pasca-bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera.
"Potensi area untuk rehabilitasi dalam rangka penanganan bencana Aceh 9.876 ha, Sumut 36.271 ha dan Sumber 3.050 ha," ujar Saparis menjawab pertanyaan ANTARA, Jumat 9 Januari.
Sebelumnya, pihaknya juga mengidentifikasi sejumlah areal rehabilitasi hutan yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Berdasarkan laporan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan di Sumatera Barat areal rehabilitasi yang ditanam seluas 1 hektare terdampak bencana tersebut.
Tidak hanya itu, BPDAS Asahan Barumun di Sumatera Utara melaporkan areal seluas 10 hektare di Desa Singgalang yang menjadi bagian dari lokasi penanaman pada 2024, juga terdampak bencana tersebut.
Di wilayah BPDAS Krueng Aceh, areal seluas 280 hektare yang dilakukan pada 2025 serta 40 hektare yang dilakukan penanaman pada 2024 di lokasi berbeda juga ikut terdampak.
Data tersebut merupakan hasil identifikasi cepat pada periode 28 November-10 Desember 2025 dan dapat berubah dengan penambahan terbaru.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 1.180 orang meninggal dunia akibat bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Sebanyak 145 orang masih berstatus hilang dan 238 ribu orang mengungsi, berdasarkan data per Jumat 9 Januari.
Masalah kerusakan lahan memang merupakan penyebab utama parahnya banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera akhir November lalu. Para pegiat lingkungan menyebut bencana itu sebagai bencana ekologi yang disebabkan kebijakan pemerintah yang salah sehingga pelestarian hutan diabaikan begitu saja.
Kalau hanya sekedar banjir, masalahnya tentu tidak seberat ini. Tapi banjir yang terjadi menjadi sangat buruk karena diikuti longsornya berbagai kawasan tebing dan hutan akibat deforestrasi yang berlebihan. Banyak kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus bercamput batu dan lumpur.
Campuran padat ini yang menghancurkan semua benda yang mereka sentuh. Ribuan rumah penduduk hancur, sekolah rusak dan berbagai fasilitas umum rata dengan tanah.
Pemerintah sadar akan beratnya masalah ini. Mereka pun mengakui kalau kerusakan itu disebabkan hancurnya sistem ekologi di wilayah hulu. Maka itu langkah rehabilitasi mutlak harus dilakukan. Langkah ini yang harus dijalankan dan diawasi oleh publik.
Ingat, Menteri Kehutanan saat ini adalah Raja Juli Antoni, politisi PSI yang terkenal sebagai penjilat Jokowi. Maka itu, jangan biarkan prilaku pendusta Jokowi kembali mereka jalankan. Langkah rehabilitasi hutan ini harus dipastikan berjalan dan diawasi semua pihak. ***
