 |
| Topan Ginting, sudah dipecat dari PNS dan sudah ditahan di Lapas Tanjung Guts, tapi ia tetap memegang kendali mengakur kebijakan di Dinas PUPR Sumut dan Dinas Perindag ESDM Sumut meski hidup dibalik jeruji penjata. Lapas Tanjung Gusta telah disulap bak hotel bintang lima bagi Topan Ginting |
Namun belakangan hal ini dapat disadari sebab permainan Topan memang sudah sangat kelewatan dalam mengatur siklus tender proyek di Sumut. Ia juga kerap sekali pamer kekayaan di mana-mana. Rumahnya tersebar di sejumlah kota besar, tidak hanya di Medan, tapi juga di Jakarta.
Terlalu kontras kalau aksi Topan itu terus didiamkan, sehingga KPK kemudian memutuskan untuk menangkapnya dengan alasan yang sangat jelas, gratifikasi. Walaupun semua tahu Topan akan dihukum ringan. Ya, paling banter 2,5 tahun.
Menariknya, selama dalam pemeriksaan di KPK, Topan sama sekali tidak pernah menyebut adanya perintah Bobby kepadanya untuk meminta fee proyek dari para kontraktor. Di sisi lain, KPK juga tidak ingin menyentuh Bobby, hanya berani menggerus anak buahnya. Tapi paling tidak langkah KPK ini sebagai peringatan agar anak buah Bobby jangan bermain terlalu jauh. Bermain cantiklah. Jangan heboh kali..!
Sikap konsisten Topan yang siap memikul sendiri tanggung jawab hukum atas korupsi yang dilakukannya membuat Bobby sangat senang kepadanya. Permainan pun diatur agar Topan nyaman selama hidup di dalam tahanan. Fasilitas bintang lima ada di sekeliling Topan.
Belakangan Bobby menunjuk Hendra Dermawan Siregar sebagai Kepala Dinas PUPR yang baru. Sosok yang satu ini sebenarnya juga cukup berperan membantu Bobby pada Pilkada 2024. Ia masuk dalam barisan Rektor USU Muryanto Amin untuk bertindak sebagai konsultan politik Bobby. Mereka banyak bermain di lingkup ASN demi meraup suara hingga level bawah.
Jadi sebenarnya Hendra punya modal jasa yang membuatnya dekat dengan Bobby. Ia dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut definitif pada Agustus 2025 setelah sebelumnya menjabat sebagai Plt di dinas yang sama. Semestinya Hendra bisa memainkan peran sebagaimana yang pernah dilakoni Topan Ginting.
Namun Bobby sepertinya tidak bisa begitu saja mengabaikan Topan meski sosok yang satu ini telah diberhentikan dari posisinya sebagai ASN terhitung sejak dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Diam-diam Bobby tetap memberi kewenangan kepada Topan dalam mengatur berbagai kebijakan penting di Dinas PUPR Sumut dan Disperindag ESDM.
Hendra yang menjabat sebagai kepala dinas bisa dikatakan hanya sebagai pemegang stempel saja. Dari dalam penjara, Topan bisa mengatur semuanya, termasuk mengatur lalu lintas proyek kontruksi di berbagai daerah.
Hendra sampai harus beberapa kali datang ke LP Tanjung Gusta untuk berkoodinasi dengannya. Bisa dikatakan, tidak ada kebijakan di Dinas PUPR Sumut yang bisa dijalankan tanpa persetujuan Topan.
Kondisi serupa juga terjadi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM (Disperindag ESDM) Sumut di mana Topan menjabat sebagai Plt kepala dinas di lembaga ini sebelum ia ditangkap. Sama seperti Hendra, Kepala Disperindag, Fitra Kurnia juga tidak bisa berbuat banyak tanpa persetujuan Topan Ginting.
Semua harus merujuk kepada petunjuk dari Topan, Topan dan Topan. Menjalankan kebijakan Topan berarti sama dengan menjalankan kebijakan Bobby.
Situasi ini yang membuat Hendra dan Fitra bagaikan terkungkung dalam penjara. Mereka diberi jabatan mentereng, tapi tidak leluasa menjalankan kewenangan yang ada. Punya posisi tinggi, tapi tidak punya harga diri.
Di sisi lain, Hendra dan Fitra juga terus mendapat tekanan dari Inspektorat, Badan Kepegawaian, Badan Keuangan dan Biro Pengadaan agar bermain sesuai keinginan 'Sang tuan'. Tidak boleh keluar dari jalur yang sudah diatur dalam scenario ring 1.
Meski sama-sama menjabat kepala dinas, posisi Hendra dan Fitra masih kalah dibanding para ring 1, sebab kedua pejabat ini baru dikenal Bobby setelah ia bertugas di kantor gubernur. Bisa dikatakan keduanya orangbaru dalam lingkaran Bobby sehingga tingkat kepercayaan kepada mereka masih belum begitu mengakar. Berbeda dengan pejabat yang merupakan bawaan Bobby dari Pemko Medan.
Hal inilah yang membuat posisi Hendra dan Fitra agak terasing. Harga diri mereka seakan berada pada titik terendah karena dipaksa tunduk kepada seseorang yang mendekam di dalam penjara.
Menolak tunduk kepada Topan, sama saja membantah titah Bobby. Makanya, kemana-mana Hendra dan Fitrah terpaksa membawa stempal dan pulpen untuk tandatangan yang siap dibubuhkan sesuai perintah sang napi.
Situasi ini yang membuat mereka tidak tahan sehingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri. Pengunduran itu bukan karena kinerja, tapi karena terus dalam tekanan hingga mereka tak kuasa bertahan.
Kini Bobby sedang mencari pejabat lain untuk mengisi posisi Kepala Dinas PUPR dan Kepala Disperindag ESDM Sumut. Bisa jadi ia akan menarik lagi pejabat dari luar daerah yang benar-benar tunduk di bawah kendalinya. Ada pula selentingan kalau Bobby akan menempatkan Alexander Sinulingga untuk ditempatkan di Dinas PUPR itu.
Alexander juga termasuk pejabat bawaan Bobby dari Pemko Medan. Besar kemungkinan Alexander akan mengisi jabatan Dinas PUPR mengingat ia juga punya pengalaman menduduki jabatan yang sama saat bertugas di Pemko Medan.
Beralih untuk jabatan Biro Pengadaan dan jasa, posisi ini merupakan jabatan sangat strategis dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) serta memberikan advokasi teknis. Biro ini juga berperan dalam menentukan pemenang tender sejumlah proyek konstruksi besar.
Untuk mengatur alur penguasaan proyek-proyek besar di Pemerintah daerah, jabatan Biro Pengadaan barang dan jasa harus sejalan dengan Kepala Dinas PUPR. Ta mungkin seorang kepala daerah bisa mengendalikan proyek manakala dua jabatan ini tidak bisa dikendalikannya.
Bobby sedari awal paham betul tentang pentingnya koordinasi antara Kepala Dinas PUPR dan kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Oleh karena itu ia sengaja menempatkan orang yang sangat dipercayainya untuk mengisi kedua posisi ini.
Setelah menempatkan Topan Ginting di posisi Kepala Dinas PUPR (sebelum ditangkap oleh KPK) , Bobby lantas melantik Chandra Dalimunthe sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Tingkat provinsi Sumut.
Sama dengan Topan Ginting, Chandra juga merupakan pejabat yang ditarik dari posisinya sebagai Kepala Bagian PBJ di Pemko Medan. Jadi bisa dipastikan kalau Bobby sudah sangat mengenal betul sosok Chandra. Loyalitasnya tentu sudah teruji karena mereka sudah pernah menjalin kerjasama saat masih di Pemko Medan.
Bobby tinggal mengatur bagaimana Chandra bisa bermain cantik dengan Kepala Dinas PUPR untuk mengatur tender semua proyek besar agar berjalan sesuai yang ia inginkan.
Dan terakhir adalah jabatan Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) yang bertugas membantu gubernur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset (barang milik) daerah. Fokus utamanya meliputi penyusunan APBD, perbendaharaan, penatausahaan, pembukuan, hingga pertanggungjawaban keuangan dan pengamanan aset daerah.
Ini merupakan jabatan strategis yang harus aktif bekerjasama dengan Sekda dalam mengatur system keuangan daerah. Sebuah jabatan yang benar-benar harus diisi orang kepercayaan. Biasanya pejabat yang mengisi posisi ini bekerja dalam hening, tapi punya pengaruh besar.
 |
| Bobby melantik Sulaiman Lubis sebagai Plt Sekda Sumut sehingga kewenangannya mengatur sirkulasi ketakutan di jajaran pejabat Pemprovsu sehingga menguat |
Namun sesuai aturan kepegawaian, kepala daerah tidak bisa sembarangan mencopot pejabat yang telah menempati posisi eselon II, kecuali pejabat itu mengundurkan diri.
Di sinilah permainan itu dimulai. Tekanan demi tekanan diberikan pada Rahmadani agar ia segera mundur. Jika tidak, berbagai tudingan manipulasi dari Inspektorat siap diarahkan kepadanya.
Dari sini kita dapat pahami, langkah pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat bukanlah untuk menegakkan hukum, melainkan mencari-cari kesalahan pejabat tertentu sehingga ada cukup alasan untuk menekan pejabat itu agar mundur dari posisinya. Biasanya tekanan ini diberikan kepada pejabat yang dianggap tidak loyal kepada Bobby. Pengalaman yang dialami Rahmadani salah satu contohnya.
Tekanan terus dilakukan bertubi-tubi sehingga mau tidak mau Rahmadani harus mundur agar konflik internal tidak semakin rumit. Lantas Bobby pun tidak menarik pejabat kepercayaanya untuk mengisi posisi yang lowong itu.
Untuk jabatan Kepala BKAD Sumut ini, Bobby mempercayakan kepada Timur Tumanggor, mantan Sekda Kabupaten Deli Serdang yang pernah ditempatkan sebagai Pj Walikota Padangsidempatan di masa musim Pilkada yang lalu.
Timur Tumanggor salah seorang yang cukup berjasa membantu Bobby saat Pilkada 2024 setelah ia berhasil mendukung perolehan suara menantu Jokowi itu di Kota Padangsidemptan.
Ya, bukan rahasia lagi, semua Pj Kepala daerah yang ditempatkan di Sumut saat musim Pilkada lalu mendapat mandat dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memenangkan Bobby di daerah mereka masing-masing. Perintah Tito itu merupakan bentuk balas jasanya kepada Jokowi yang telah membantu karirnya terus melejit di Pemerintahan.
Lihat saja betapa kinclongnya karir Tito Karnavian sejak Jokowi jadi presiden. Pernah menjabat Kapolri dalam usia relatif muda, 51 tahun 8 bulan. Setelah itu dilantik sebagai Menteri dalam Negeri di masa kedua Pemerintahan Jokowi.
Setelah Jokowi pensiun, Tito selanjutnya direkomendasikan untuk kembali memimpin Kemendagri di masa Pemerintahan Prabowo. Maka itu wajar saja jika Tito berupaya membalasa jasa tuannya melalui dukungan keras bagi terpilih nya Bobby sebagai gubernur.
Di jajaran kepolisian, ada tiga perwira tinggi yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi. Selain Tito (mantan Kapolri yang kini memasuki periode kedua sebagai Mendagri), juga ada sosok Kapolri yang saat ini menjabat, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Satu lagi nama perwira tinggi Polri yang menjadi kepanjangan tangan Jokowi di Kepolisian adalah Komjen Agus Andrianto yang kini duduk sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Tito, Listyo dan Agus merupakan tiga serangkai yang bekerja keras memuluskan impian keluarga Jokowi dalam panggung politik. Ketiga pejabat inipula yang menjadi andalan Bobby sehingga tidak satupun aparatur hukum yang berani menyentuhnya.
Ditambah lagi posisi Jaksa Agung yang juga terikat budi dengan Jokowi, maka jadilah anak dan menantu ‘Raja Solo’ itu menjadi jawara kekuasaan yang siap menerkan siapa saja yang menghalangi mereka.
Setidaknya penjelasan ini dapat memberi gambaran kepada publik mengapa Topan Ginting yang sekarang mendekam di LP Tanjung Gusta Medan bisa mendapat fasilitas istimewa sekelas hotel bintang lima. Sampai-sampai Kepala Lapas gentar kepadanya sehingga seakan Topan Ginting adalah the real head of prison Tanjung Gusta.
Sepeninggalan Topan Ginting yang kini sedang menjalani proses sidang di Pengadilan Medan, empat pejabat tinggi pratama Provinsi Sumut, yakni Sulaiman Harahap ( Inspektorat), Sutan Tolang Lubis (Badan Kepegawaian), Chandra Dalimunte (Biro Pengadaan dan Jasa), Timur Tumanggor (Badan Keuangan dan Aset daerah/BKAD), tetap setia mengawal Bobby dalam menjalankan pemerintahan.
Posisi Kepala Dinas lainnya bukan tidak berpengaruh, tapi dibanding empat posisi ini, jelas pengaruh mereka masih berada di bawah. Empat posisi ini bisa dikatakan sebagai palang pintu, tameng dan juga alat serang Bobby. Sementara kepala dinas lainnya lebih sebagai implementor kebijakan. Putih hitamnya rapor seorang pejabat eselon II ada di tangan kelima pejabat ini.
Terlebih lagi Inspektorat Sulaiman Harahap yang kini mendapat kepercayaan tambahan sebagai Plt.Sekda Sumut. Bisa dikatakan sejak ditahannya Topan Ginting, Sulaiman adalah ‘ketua kelas’ di kalangan PNS Pemprovsu.
Titahnya sama dengan perintah seorang Bobby. Ia bersama Sutan Tolang Lubis akan pasang badan manakala ada pejabat yang siap disingkirkan. (bersambung)
