Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan,
kementeriannya bakal tetap mewacanakan hadirnya program haji tanpa antre,
tetapi tidak dengan menggunakan istilah war ticket, setelah istilah ini menuai
kritik dari berbagai kalangan.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak
"Yang jelas kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini," katanya kepada wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa 14 April.
Irfan mengaku bakal mengubah istilah wacana haji tanpa antre dengan tak lagi memakai kata 'war tiket' lantaran menimbulkan kegaduhan.
"Pembahasan tetap akan jalan, hanya mungkin istilahnya war tiket atau apalah istilahnya," ucapnya.
Nantinya, kata dia, haji tanpa antre tersebut bakal dilakukan melalui kuota tambahan dari Arab Saudi. Dia memastikan kebijakan tersebut tak akan menyebabkan antrean jemaah haji bakal hangus seketika.
"Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Jadi jemaah yang sudah antre 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun enggak perlu khawatir," katanya.
Selain itu, Irfan juga siap menampung usulan sejumlah anggota dewan agar program haji tanpa antre diperuntukkan bagi jemaah disabilitas maupun lansia.
"Ini kan wacana yang masih panjang, yang masih perlu banyak pembahasan dari pemangku kepentingan, terutama dari Komisi VIII kemudian dari pelaku-pelaku bisnis haji," katanya.
"Terutama juga dari jemaah, banyak hal, banyak pemangku kepentingan yang harus kita bicarakan dan ini bukan keputusan dalam waktu sebulan dua bulan, ini pasti berjangka panjang," terang dia. **
