 |
| Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Lystio Sigit Prabowo dan Bobby Nasution |
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Mahfud MD menegaskan bahwa tugas KPRP telah berakhir setelah mereka menyerahkan dokumen hasil kerja ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026).
“Pada dasarnya sudah enggak ada kerjaan lain. Apalagi? Sudah 3.000 halaman gitu,” kata Mahfud dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
Meski demikian, Mahfud menyebutkan bahwa Presiden masih ingin mengundang kembali komite tersebut untuk melanjutkan diskusi. Rencana pertemuan masih diatur.
Mahfud menegaskan, secara tugas pokok sebagai komisi ad hoc, pekerjaan mereka telah rampung. Namun, kemungkinan tindak lanjut masih akan dibahas dalam pertemuan berikutnya dengan presiden.
“Entah nanti apa lagi, kalau ketemu Presiden apa lagi yang harus di-follow up dari ini, apakah perlu kami atau sebagian dari kami atau apa untuk menggarap lebih lanjut dan bagaimana mengendalikannya, itu mungkin pada diskusi berikutnya,” kata Mahfud.
Ia menambahkan, meski komisi telah selesai bekerja, proses tindak lanjut tidak sepenuhnya diserahkan kepada Polri. Menurut Mahfud, Polri akan menangani aspek internal, termasuk menyusun aturan turunan seperti Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Kepolisian (Perpol). Sementara itu, pengendalian reformasi tetap berada di Istana melalui asisten Presiden yang membidangi reformasi Polri.
Cegah Politisasi Polri
Sebelumnya Mahfud mengakui bahwa masukan paling penting dan paling banyak yang mereka dapatkan dari public mengenai keburukan Polri selama ini adalah adanya upaya menarik Polri masuk pada kepentingan politik. Hal itu sangat terlihat jelas di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Jokowi memanfaatkan Polri untuk melanggengkan kolonbi kekuasaannya dan juga kekuasaan anak menantunya. Polri dilibarkan untuk membantu koloni dan keluarganya yang maju pada Pilkada, baik di Solo, di Semarang, dan juga di Sumatera Utara.
Salah satu yang menonjol adalah peran Polri dalam membantu kampanye dan kemenangan Bobby Nasution pada Pilkada Medan 2020 dan Pilkada Gubernur 2024. Bobby yang bisa dikatakan anak bawang dalam politik, mencuat sebagai pemenang, meski ia sama sekali tidak berpengalaman di partai. Bobby unggul me manfaatkan status mertuanya sebagai presiden.
Kapolri Jenderal Lystio Sigit Prabowo berperan besar dalam mengerahkan kekuatan Polda Sumut untuk membantu kampanye Bobby kala itu. Selain Lystio, ada pula peran Agus Andrianto, mantan Kapolda Sumut yang kala itu menjabat menduduki jabatan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam).
Sudah menjadi rahasia umum, duet Lystio Sigit dan Agus Andrianto adalah kekuatan utama Bobby Nasution di dua Pilkada di Sumut sehingga menantu Jokowi ini sukses menduduki jabatan Walikota Medan (2021-2024) serta Gubernur Sumut (2025-2030)
Makanya, sebelum lengser dari jabatannya, Jokowi kabarnya merekomdasikan kepada Prabowo untuk tetap mempertahankan Lystio Sigity Prabowo sebagai Kapolri dan mempromosikan Agus Andrianto sebagai Menteri di cabinet.
Saat ini Agus menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dalam salah satu rekomendasi reformasi Polri yang disampaikan kepada Prabowo, ada pesan agar sebaiknya Kapolri Lystio Sigit Prabowo sebagai diganti. Bagaimanapun juga, reformasi Polri tidak akan mungkin dilakukan tanpa pergantian pimpinannya.
Pertayaaanya, apakah Prabowo berani mengganti Lystio Sigit Prabowo?
Ini yang masih menjadi teka-teki, sebab banyak analisis yang menyebutkan kalau Prabowo tidak berani mengganti Lystio Sigit tanpa persetujuan Jokowi. Kalau Lystio tidak diganti, maka ia akan terus menjabat Kapolri sampai 5 Mei 2027, karena masa pensiun Kapolri adalah usia 58 tahun sesuai UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Sejak Ordebaru, Lystio tercatat sebagai Kapolri paling lama di Indonesia. Ia dilantik oleh Jokowi pada 27 Januari 2021, yang berarti hingga hari ini 7 Mei 2026, masa kepemimpinannya telah mencapai 5 tahun, 3 bulan, dan 10 hari.
Sebenarnya ada banyak kandidat yang layak untuk mengganti Lystio. Namun faktanya sampai saat ini Prabowo tidak berani menggantikannya. Sikap Prabowo ini yang menunjukkan bahwa ia takut kepada Jokowi yang disebut-sebut banyak membantunya untuk menang pada Pilkada Presiden 2024 lalu.
Oleh karena itu, jika saja Lystio masih menjabat Kapolri, maka rekomendasi tim reformasi Polri itu akan sia-sia. Jangan-jangan Prabowo justru ikut langkah Jokowi untuk memanfaatkan Polri agar mau membantunya menang pada Pemilu 2029 mendatang?
Bukan tidak mungkin scenario ini terjadi mengingat jaringan pendukung Prabowo kini sempat direpotkan dengan isu sensitif soal kehadiran kelompok yang punya kelainan seks dalam kabinet. Isu ini sangat sensitif untuk menjadi musuh umat.
Pasti akan menjadi senjata penting untuk menjatuhkan Prabowo pada kampanye mendatang jika ia kembali mencalonkan diri. Jadi, mungkin saja Polri masih akan dijadikan alat politik karena peranannya untuk mengubah peta kekuatan politik sangat besar. ***
